LGBT, Paradigma Hukum Positive atau Hukum Agama
Cari Berita

LGBT, Paradigma Hukum Positive atau Hukum Agama

2 February 2018

Ada yang menganggap bahwa ayat ayat dalam kitab agama juga mengakomodir LGBT, sebagian masyarakat mengatasnamakan kemanusiaan dan yang lain mengatasnamakan dalil kebenaran agama (Gambar: Istimewa)
Kamis 25 Januari 2018, diskusi grup tentang Lesbian, Gay, Bisex dan Transgender (LGBT) meledak, dipicu oleh isu nasional Legalisasi LGBT.  Bermula dari Keputusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang pada pokok perkaranya mengatakan tidak ada alasan legal menjadikan LGBT sebagai bentuk perbuatan kriminal.

Hal tersebut merujuk pada asas legalitas dalam hukum nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang artinya adalah tidak ada suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana apabila tidak ada undang undang yang mengatur. Sehingga, Keputusan MK ini berbuntut panjang pada tahun 2018 ketika LGBT menjadi bahan diskusi panas dikalangan aktivis dan masyarakat.

Pernyataan yang sering terlontar dalam diskusi adalah bentuk diskrimansi verbal, yang menyatakan bahwa LGBT adalah virus, LGBT adalah kelompok tidak bermoral dan bertentangan dengan Norma norma agama.

Sudut pandang agama yang sangat multitafsir mengakibatkan pro dan kontra. Ada yang menganggap bahwa ayat ayat dalam kitab agama juga mengakomodir LGBT, sebagian masyarakat mengatasnamakan kemanusiaan dan yang lain mengatasnamakan dalil kebenaran agama.

Namun, lupa menggunakan kaca mata hukum yang bahwa sebenarnya Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Yang dasar legalitasnya termaktub dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang secara tegas berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Menurut Penulis, sebenarnya doktrin kebenaran agama hanya milik perseorangan saja, tidak ada paksaan untuk mengikutinya, dan tidak bisa dipaksakan kepada orang lain sehingga tidak boleh dijadikan acuan berpikir yang global. Beda hal dengan doktrin hukum harus dipatuhi oleh seluruh kalangan masyarakat karena adanya fiksi hukum.

Sehingga peraturan tentang LGBT ini sangat perlu dilakukan untuk membatasi perilaku LGBT itu sendiri, dengan catatan tanpa mengurangi hak hak dasarnya seperti Hak Hidup, Hak mengemukakan pendapat, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak terlibat dalam pemerintahan dan politik , hak tidak diperbudak, hak untuk merdeka secara individu kemanusiaannya.

Seperti diatur dalam pasal 28 C ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara”, Pasal 28 G ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia dan berhak mendapat suaka politik dari Negara lain”.

Jadi, Pemerintah sudah seharusnya membuat regulasi tentang Kelompok LGBT yang khusus mengenai pembatasan perilaku dan perbuatan yang tidak mendiskriminasi di bidang bidang kesehatan, pendidikan, pengemukaan pendapat dan hak dasar yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

LGBT menjadi bola liar dalam pandangan masyarakat karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang apa yang harus dibatasi dan tidak dari kelompok LGBT itu tadi, sehingga tidak meresahkan masyarakat. (SHS)

Oleh: Sultan Sihombing
GMKI Cabang Surabaya