Klarifikasi Kuasa Hukum H. Adam Djude Soal Pemberitaan Sengketa Lahan Di Labuan Bajo
Cari Berita

Klarifikasi Kuasa Hukum H. Adam Djude Soal Pemberitaan Sengketa Lahan Di Labuan Bajo

MARJIN NEWS
6 February 2018

Kepala BPN Manggarai Barat, Gusti Made (Foto: Istimewa)
Jakarta, marjinnews.com -  Sehubungan dengan pemberitaan kami berjudul "Sengketa Lahan, Kepala BPN Mabar: Dipecatpun Saya Tidak Akan Memberi Sertifikat" pada Senin, 5 Februari 2018, berikut kami lampirkan hak jawab kuasa hukum H. Adam Djude yang dikirim melalui email resmi kami: marjinnews@gmail.com pada pukul 01.33 WIB dengan alamat email pengirim: brielmahal@lawyer.com yang isinya kami lampirkan sebagai berikut:

Jakarta, Selasa, 6 Februari 2018

Kepada
Yth. Pemimpin Redaksi
Marjinnews.com

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemberitaan Marjinnews.com (Senin, 5 Februari 2018) berjudul “Sengketa Lahan, Kepala BPN Mabar: Dipecatpun Saya Tidak Akan Memberi Sertifikat”, baik sebagai pribadi maupun selaku Kuasa Hukum H. Adam Djuje, kami merasa perlu menggunakan hak jawab untuk mengklarifikasi berita tersebut, sebagai berikut:

Bahwa tidak benar tanah yang dimohonkan pensertifikatannya atas nama Gories Mere, Karni Ilyas dan Muhammad Acyar adalah tanah seluas 30 Hektar sebagaimana diberitakan.

Kami selaku Kuasa Hukum H. Adam Djudje sampai saat ini belum pernah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah seluas 30 hektar tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Labuan Bajo.

Yang kami mohonkan pensertifikatan tanah tersebut adalah bidang tanah yang berasal dari tanah warisan dari 9 (sembilan) Ahli Waris Tengku Daeng Malewa yang terletak di luar tanah yang diklaim klien kami, H. Adam Djuje. Bukti-bukti hak waris atas tanah tersebut dari para ahli waris tercantum dalam berkas permohonan yang kami ajukan ke Kantor BPN Labuan Bajo.

Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Gories Mere dan Bapak Karni Ilyas, berdasarkan perjanjian jual beli tanah seluas 0,4 hektar, mengajukan permohonan persertifikatan tanah tersebut dengan syarat apabila ternyata di kemudian hari tanah bermasalah dan tidak dapat dilakukan pensertifikatan, maka perjanjian jual beli tersebut batal.

​ Saudara M. Achyar diberikan kuasa untuk mengurus pensertifikatan tanah tersebut. Pengajuan permohonan pensertifikatan tanah tersebut dilakukan Saudara M. Achyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendaftaran tanah.

Pertama, permohonan diajukan pada tanggal 21 November 2017. Ini penyerahan berkas pertama. Diterima Pihak BPN. Dilakukan verifikasi berkas. Berkas dikembalikan dengan Lembar Kendali disertai catatan yang harus dilengkapi.

Kedua, setelah catatan-catatan dilengkapi, pada tanggal 31 Januari 2018, Achyar kembali mengajukan  berkas dan diterima BPN untuk tahap verifikasi data.

Demikian klarifikasi ini kami sampaikan dan terimakasih.

Oleh: Gabriel Mahal
Kuasa Hukum H. Adam Djude