Kasus Tanah Di Labuan Bajo, Karni Ilyas Ikut Disebut
Cari Berita

Kasus Tanah Di Labuan Bajo, Karni Ilyas Ikut Disebut

5 February 2018

Kepala BPN Mabar menjelaskan, empat sertifikat yang diajukan oleh Achyar adalah untuk tanah milik Karni Ilyas, Goris Mere, Gabriel Mahal dan Achyar sendiri.(Foto: Istimewa)
Labuan Bajo, Marjinnws.com – Sengketa lahan seluas 30 hektar di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang diklaim sepihak oleh haji Adam Djuje. Bahkan Djuje membawa nama Staf Khusus Presiden Jokowi Gories Mere dan Wartawan Senior Karni Ilyas.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Manggarai Barat (Mabar) Made Anom memberi keterangan yang mengejutkan terkait tanah yang kini menjadi polemik di Labuan Bajo Manggarai Barat saat ini.

Anom mengatakan, Kuasa hukum Haji Muhammad Adam Djudje sudah beberapa kali mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) di tanah 30 hektar yang menjadi lokasi sengketa dengan sejumlah pihak. Pengajuan itu disampaikan oleh Muhammad Achyar Abdurahman sebagai Kuasa hukum Haji Muhammad Adam Djudje.

Made menjelaskan, empat sertifikat yang diajukan oleh Achyar adalah untuk tanah milik Karni Ilyas, Goris Mere, Gabriel Mahal dan Achyar sendiri.

Namun, kata dia, BPN menolak permohonan itu, setelah melakukan pengecekan ke lapangan.

“Kita ke lokasi untuk ploting. Ternyata lokasinya masih sama dengan lahan Pemda.” kata Made.

Karena pertimbangan itu, menurutnya, BPN menolak mengabulkan pengajuan tersebut.

“Sepengetahuan kami, tanahnya sudah diserahkan Pemda. Tidak mungkin permohonan di atas objek yang sama, kami terima,” katanya.

“Dengan sendirinya, kami tidak bisa melanjutkan (proses terhadap permohonan itu),” terang Made.

Namun, kata dia, meski sudah ditolak, Achyar tetap berkali-kali mendatangi BPN Mabar  dan membawa berkas yang sama.

Kata Made, BPN Mabar tetap bersikukuh tidak menindaklanjuti permohonan tersebut.

“Dia ajukan ulang lagi. Berkasnya yang sama juga” tuturnya.

Status tanah itupun sampai sekarang masih menjadi polemik dengan beberapa pemilik. Dikutip dari Floresa.co disebutkan bahwa Haji Muhammad Adam Djudje mengklaim sebagai pemilik lahan 30 hektar itu, dengan alas hak penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang pada tahun 1990.

Djudje kemudian menunjuk Muh.Achyar Abdurahman bersama Gabriel Mahal sebagai kuasa hukum Djudje, untuk tanah 30 hektar itu yang terletak di Toroh Lemma Batu Kallo/Keranga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo.

Namun disisi lain, status tanah itu adalah lahan milik Pemda Mabar berdasarkan surat yang pernah diajukan oleh Pemda Mabar ke BPN pada 2015.

Surat dengan nomor Pem. 130/84/III/2015, yang diajukan Bupati Mabar Agustinus Ch Dula itu berisi permohonan agar BPN menerbitkan sertifikat untuk lahan itu.

Dalam lampirannya, bupati dua periode itu menyertakan surat penyerahan lahan itu oleh Fungsionaris Adat Nggorang pada tahun 1997.

Dalam surat itu, bupati menegaskan persoalan tanah itu telah dibahas bersama dengan unsur musyarawah pimpinan daerah, ahli waris Fungsionaris Adat Nggorang serta dengan para mantan pejabat kabupaten Manggarai, yang merupakan kabupaten induk Mabar. (RN/MN/F)