Hukum Tetap Harus Menjadi Panglima

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Hukum Tetap Harus Menjadi Panglima

20 February 2018

"Apabila hukum tidak ditegakkan maka dapat membuat Batam tidak kondusif dan perekonomian Batam akan hancur" tegas Aldi (Foto: Joni Pandiangan).
Batam, marjinews.com - Kasus hotel BCC sudah lama bergulir bahkan menghabiskan waktu bertahun-tahun sehingga sangat menyita perhatian masyarakat baik kalangan Ormas, Paguyuban, LSM dan OKP (OPLO)di kota Batam.

Demontrasi (15 Februari 2018) yang berlangsung di depan kantor Kejaksaan Negeri kota Batam merupakan bukti  perhatian dari kalangan OKP dan Paguyuban LSM, Ormas (OPLO) di kota Batam dikarenakan supremasi hukum tidak ditegakkan.

"Hukum harus ditegakkan di kota Batam supaya perekonomian kota Batam semakin membaik namun hukum sekarang diduga sedang dipermainkan oleh penegak hukum" papar Aldi Braga.

"Apabila hukum tidak ditegakkan maka dapat membuat Batam tidak kondusif dan perekonomian Batam akan hancur" tegas Aldi.

"Buktinya hukum tidak ditegakkan terlihat jelas dari kasus Tjipta Fudjiarta diketahui telah melanggar pasal 378 KUHAP junto 372 KUHAP sudah dinyatakan lengkap atau P21 namun belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Batam" terang ketua GI.

"Tjipta Fudjiarta berdasarkan surat dari Kejagung kepada Dirtipidum Mabes Polri Nomor B1263/E2/EPP-1/04/2017 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkaranya pidana dinyatakan lengkap atau P21", tegas Aldi.

Kejaksaan Negeri Batam melalui Kasipidum Filpan Laia mengungkapkan aksi demo kemarin merupakan hal yang biasa dalam kehidupan bernegara dalam menyampaikan aspirasi.

Hukum harus menjadi Panglima tertinggi maka hukum tidak bisa diintervensi oleh siapapun dengan pengerahan masyarakat ucap Filpan.

Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa Kejaksaan Negeri Batam sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum tegas Filpan.

Kejaksaan Negeri Batam sudah melakukan tahapan-tahapan penanganan dari awal hingga akhirnya akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Batam dalam kurun waktu satu Minggu ini timpal Kasipidum tersebut

"Kejaksaan Negeri Batam tidak karena ada aksi demo yang dilakukan oleh OPLO kemarin baru akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Batam melainkan jauh sebelumnya sudah merencanakan akan segera melimpahkan berkas atas nama Tjipta Fudjiarta ke Pengadilan Negeri Batam" tutup Filpan.

Laporan: Joni Pandiangan
marjinnews.com Batam