Polisi Ancam Media, TPDI: Kapolda NTT Kurang Kerjaan
Cari Berita

Polisi Ancam Media, TPDI: Kapolda NTT Kurang Kerjaan

22 February 2018

Berita tentang OTT oleh KPK terhadap pejabat korup di NTT, bagi masyarakat NTT merupakan berita gembira karena Polri dan Kejaksaan gagal total dalam pemberantasan korupsi di sana. (Foto: Ilustrasi)

JAKARTA, Marjinnews.com - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTT, Irjen Pol Raja Erizman akan memproses media massa yang memberitakan tentang operasi tangkap tangan alias OTT terhadap terduga seoarng kepala daerah di NTT.

Atas dasar itu, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menilai bahwa tindakan yang diambil Kapolda NTT itu "kurang kerjaan"

Dilansir dari Indonesiakoran.com, menurut TPDI, semestinya Kapolda NTT berterima kasih kepada media massa yang memberitakan hal itu, dan bukan sebaliknya mengancam wartawan. 

"Sikap mengancam media yang memberitakan tentang OTT juga menjadi tanda tanya besar, ada apa dengan Kapolda NTT?"

Hal itu dikatakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menyikapi langkah Polda NTT yang akan turun ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores.

Tegas Selestinus, berita tentang OTT oleh KPK terhadap pejabat korup di NTT, bagi masyarakat NTT merupakan berita gembira karena Polri dan Kejaksaan gagal total dalam pemberantasan korupsi di sana.

"Oleh karena itu, ketika terbetik kabar bahwa di Mabar ada OTT KPK terhadap seorang bupati dan istrinya di sebuah hotel, maka informasi ini masih sangat kontesktual karena sebelumnya ada OTT di Ngada dan KPK berjanii akan memplototi setiap daerah yang ada Pilkada," kata dia.

Kebetulan pada hari yang sama, lanjut politisi Partai Hanura itu, hampir semua petinggi di NTT mulai gubernur hingga bupati-bupati berkumpul di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores.

"Karena itu, ketika beredar kabar bahwa ada bupati di NTT yang kena OTT KPK di sebuah hotel bintang empat di Labuan Bajo, maka berita itu tentu serta merta menyebar seperti air bah dan media menangkap berita yang beredar di masyarakat sebagai sebuah fakta yang kebenarannya masih harus diuji tetapi layak diberitakan," pungkas Selestinus.

Dengan demikian, tegas Advokad PERADI itu, sikap Kapolda NTT yang mengancam akan menindak wartawan yang menulis dan medianya jelas kurang kerjaan.

"Karena selayaknya Kapolda cukup mengklarifikasi dan berterima kasih kepada Indonesiakoran.com dan beberapa media lainnya atas pemberitaan tentang isu di tengah masyarakat Mabar soal OTT KPK," katanya.

Seandainya OTT KPK itu benar, maka tidak hanya masyarakat Mabar yang gembira, tetapi semua masyarakat NTT gembira, karena Pemerintahan Jokowi memperhatikan penegakan hukum selama ini sangat mundur di NTT.

Petrus lebih jauh mengatakan, tidak ada yang salah dengan tulisan Indonesiakoran.com karena terdapat fakta di lapangan, dimana malam itu masyarakat Mabar semuanya bicara tentang OTT KPK di Labuan Bajo.

Ternyata fakta itu adalah isu dan Indonesiakoran.com tetap memberitakan isu sebagai sebuah fakta dan kemudian melakukan konfirmasi ke sejumlah pihak yang berkompeten termasuk Polres Mabar dan ke KPK.

"Isu yang menghebokan itu akhirnya terklarifikasi bahwa itu tidak benar. Kapolda NTT harus berterima kasih kepada wartawan bukan sebaliknya," kata Petrus Selestinus.

Remigius Nahal - Marjinnews.com