Wiranto Tidak Boleh Terjebak Didalam Manufer Yang Dilakukan Oleh Sekjen Hanura
Cari Berita

Wiranto Tidak Boleh Terjebak Didalam Manufer Yang Dilakukan Oleh Sekjen Hanura

19 January 2018

Upaya satu-satunya yang bisa dilakukan sebagai "paket hemat" oleh Kepengurusan Daryatmo dan Sariffuddin Sudding adalah bisa bertemu dengan Jend. (Purn.) Wiranto sebagai Menko Polhukam dan Ketua Dewan Pembina pada Kepengurusan Dr. Oesman Sapta. (Foto: Istimewa)
Jenderal (purn) Wiranto, baik sebagai Ketua Dewan Pembina DPP. Partai Hanura maupun sebagai Menko. Polhukam RI tidak boleh terjebak dalam permainan Daryatmo dan Sariffuddin Sudding yang menamakan diri sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP. Partai Hanura, hasil Munaslub Bambu Apus, tanggal 18 Januari 2018 yang baru lalu. Sebagai Menko. Polhukam sikap Wiranto diharapkan tetap konsisten taat kepada UU Partai Politik, kepada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan kepada sikap Pemerintah yang hanya mengakui DPP. Partai Hanura yang keberadaanya sah menurut konstitusi yaitu yang dipimpin oleh Dr. Osman Sapta sebagai Ketua Umum dan Harry Lontung sebagai Sekretaris Jenderal.

Sikap negarawan Jend. (Purn) Wiranto harus senafas dengan sikap Pemerintah Cq. Menteri Hukum dan HAM RI yaitu hanya mengakui Kepengurusan Partai Politik yang tunduk kepada konstitusi Partai (AD, ART dan UU Parpol), karena hanya dengan sikap demikian pemerintah ingin menunjukan konsistensinya menolak dualisme kepengurusan Partai Politik, sebagaimana pasal 26 ayat (1) dan (2) UU Partai Politik, secara tegas melarang "anggota Partai Politik yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama dan "dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama, keberadaannya tidak diakui oleh UU ini.

Dengan demikian meskipun Daryatmo dan Sariffuddin Sudding mengangkat diri sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP. Partai Hanura, mengatasnamakan hasil Munaslub Bambu Apus yang hanya dalam tempo 30 menint sudah mendeclare diri sebagai pimpinan DPP. Partai Hanura, namun keberadaannya hanya secara de fakto, akan tetapi secara de jure tidak akan pernah diakui dan diterima sebagai sebuah Badan Hukum yang berhak bertindak untuk dan atas nama Partai Hanura dan tidak berhak membentuk kepengurusan secara berjenjang pada tingkat di bawahnya (DPD dan DPC) apalagi untuk ikut melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Pilkada dan Pemilu 2019.

Upaya satu-satunya yang bisa dilakukan sebagai "paket hemat" oleh Kepengurusan Daryatmo dan Sariffuddin Sudding adalah bisa bertemu dengan Jend. (Purn.) Wiranto sebagai Menko Polhukam dan Ketua Dewan Pembina pada Kepengurusan Dr. Oesman Sapta. Tujuannya tidak lain untuk mengkapitalisasi pertemuan itu menjadi sebuah "kemasan" bahwasannya Kepengurusan Daryatmo dan Sariffuddin Sudding telah mendapatkan pengakuan dari Menko. Polhukam dan Ketua Dewan Pembina, sehingga dengan kemasan itu diharapkan bisa mendapatkan  legitimasi dan legal standing agar bisa mengecoh publik.

Penulis: PETRUS SELESTINUS, KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI