Uji Kejujuran Ansar Rera Harus Klarifikasi Jumlah Kekayaan Yang Dimiliki Dan Yang Dilaporkan Ke KPK

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Uji Kejujuran Ansar Rera Harus Klarifikasi Jumlah Kekayaan Yang Dimiliki Dan Yang Dilaporkan Ke KPK

21 January 2018

Menurut Selestinus, menurut informasi dari Masyarakat Sikka bahwa kekayaan Joseph Ansar Rera yang dilaporkan dalam LHKPN ke KPK hanya kekayaan yang tertulis atas namanya sendiri, sedangkan kekayaan yamg tertulis atas nama Istri dan anaknya tidak ikut dilaporkan. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Marjinnews.com. Bakal Calon Bupati Sikka Yosef Ansar Rera, telah menyerahkan LHKPN kepada KPK. Hal ini guna memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Bupati Sikka periode 2018 - 2023.

Petrus Selestinus, yang juga Anggita TPPDI berpendapat, "sebagai Bupati, LHKPN yang sudah disampaikan kepada KPK akan diklarifikasi, baik mengenai kebenaran tentang jumlah kekayaan maupun tentang asal usul perolehannya serta apakah kekayaan yang dilaporkan itu diatasnamakan ke atas namanya sendiri atau juga kepada keluarganya (Istri, anak, menantu, adiknya atau kakaknnya dll.) sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tentang KPK".

Menurut Selestinus, menurut informasi dari Masyarakat Sikka bahwa kekayaan Joseph Ansar Rera yang dilaporkan dalam LHKPN ke KPK hanya kekayaan yang tertulis atas namanya sendiri, sedangkan kekayaan yamg tertulis atas nama Istri dan anaknya tidak ikut dilaporkan.

Lajut Selestinus, padahal menurut UU, kekayaan yang wajib dilaporkan oleh seorang Penyelenggra Negara adalah termasuk kekayan atas nama Istri/Suami, Anak, Adik dan/atau Kakak dari Penyelenggara Negara ybs. Karena itu masyrakat Sikka harus segera melaporkan ke KPK jika memiliki bukti bahwa Joseph Ansar Rera tidak jujur dalam melaporkan kekayaannya, agar KPK segera memanggil Joseph Ansar Rera guna mengklarifikasi dan memverifikasi keabsahan data pemilikan  dan kejujuran laporan harta kekayaan dalam LHKPN. Tandas Selestinus.

"LHKPN ini berfungsi untuk menguji integritas moral dan kejujuran bakal calon Bupati Sikka 2018 sekaligus agar publik Sikka bisa melihat sampai sejauh mana integritas moral, kejujuran dan akuntabilitas Joseph Ansar Rera sebagai Bupati Sikka dari aspek KKN. Jika setelah LHKPN-nya  diklarifikasi ternyata isinya berbeda atau tidak sesuai dengan informasi dan data yang dimiliki oleh masyarakat Sikka, atau jumlah kekayaannya lebih kecil dari pendapatan atau gaji resmi yang diperoleh atau melampaui penghasilan atau gaji resmi yang diperoleh, maka Joseph Ansar Rera patut diduga telah berbohong dan kebohongannya itu bisa diartikan sebagai upaya menyembunyikan praktek KKN demi menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya secara melawan hukum". Tutur Selestinus.

Lebih lanjut TPPDI itu menegaskan, 
"Masyarakt Sikka yang memiliki informasi tentang kekayaan Joseph Ansar Rera dan Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN kepada KPK, sebaiknya melapor ke KPK untuk diklarifikasi dan diverifikasi oleh KPK. Jika ternyata ditemukan kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN tidak sesuai dengan jumlah kekayaan yang dimiliki dan jumlahnya tidak seimbang dengan penghasilannya sebagai Bupati Sikka dan dari kekayaan yang dimiliki atau dari sumber lain yang sah, maka Joseph Ansar Rera patut diduga memiliki sumber dana atau penghasilan lain yang tidak sah dan membelanjakan hartanya dari sumber lain yang tidak sah dalam jabatannya selaku Penyelenggara Negara yaitu Bupati Sikka". Tandasnya.

Selestinus juga berkomentar, "jika ketidakbenaran LHKPN itu sebagai sebuah kesengajaan, maka tidak sulit mengukur dan menghitung jumlah kekayaan yang dimiliki Joseph Ansar Rera sebagai bakal calon Bupati dengan penghasilan atau gaji yang diperolehnya sehingga dengan demikian bisa dinilai apakah kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN diperoleh secara sah atau tidak, baik dari gaji sebagai Bupati maupun dari sumber penghasilan lainnya yang sah, misalnya honor sebagai dosen, sebagai nara sumber dan/atau dari kontrakan rumah atau sewa mobil miliknya dll".

Saran Selestinus,"untuk mendapatkan penilaian tentang kebenaran dan keabsahan kekayaan yang dimiliki Joseph Ansar Rera dalam LHKPN, maka hanya dengan cara mengklarifikasi dan memverifikasi asal usul kekayaan yang dimiliki dan sumber pendapatan atau gaji yang diperoleh Bacalon Joseph Ansar Rera, kemudian hasil pemeriksaan (klarifikasi dan verifikasi) diumumkan kepada publik untuk mendapatkan masukan dan penilaian dari masyarakat tentang hal-hal yang terkait dengan integritas moral, kejujuran dan akuntabilitas calon terkait LHKPN, disitulah sesungguhnya peran partisipatif masyarakat dalam pilkada diwujudkan dalam melahirkan seorang Bupati yang jujur dan berintegritas, bukan seorang Bupati pembohong dan memiliki rekam jejak buruk.

Selestinus juga menekankan, "KPK diharapkan menjadwalkan suatu pemeriksaan terhadap Joseph Ansar Rera untuk mengklarifikasi dan memverifikasi LHKPNnya, guna mendapatkan penjelasan dan gambaran yang jujur sebagai bacalon Bupati (Petahana) terutama hal-hal yang terkait dengan asal usul kekayaan yang dimiliki. Kekayaan Joseph Ansar Rera dalam LHKPN yang disorot publik Sikka, adalah karena masyarakat meyakini LHKPN Joseph Ansar Rera berisi informasi yang mengandung ketidakbenaran baik tentang jumlah kekayaan yang harus dilaporkan maupun asal usul perolehannya". Tuturnya.

"Jika berdarkan hasil klarifikasi dan verifikasi oleh KPK, ternyata kekayaan yang dimiliki oleh Joaeph Ansar Rera, tidak sesuai atau sebanding dengan sumber penghasilan yang sah yang dilaporkan di dalam LHKPN, maka Josef Ansar Rera patut diduga telah memperoleh penghasilan atau pendapatan lain di luar gaji yang sah  sebagai Bupati, entah melalaui KKN atau perbuatan lainnya yang melawan hukum, maka dalam keadaan demikian KPK langsung membuat Laporan Polisi dan menjadikan LHKPN ybs. sebagai bukti awal untuk dilakukan penyelidikan dugaan KKN yang tentu saja berimplikasi kepada proses pilkada terutama tentang nasib Joseph Ansar Rera" Tutup Selestinus. (RN/MN)