Pemindahan Dana Partai Hanura Ke OSO Langkah Inovatif Serta Tidak Melanggar UU Parpol
Cari Berita

Pemindahan Dana Partai Hanura Ke OSO Langkah Inovatif Serta Tidak Melanggar UU Parpol

25 January 2018

Partai Hanura akan mempidanakan pihak-pihak yang tidak mengerti sejarah penempatan uang Partai untuk investasi Partai Hanura ke dalam OSO Sekuritas, lalu melancarkan tuduhan yang bersifat fitnah melalui Informasi elektronik terhadap pribadi Oesman Sapta akan menanggung konsekuensi hukum yang berat. (Foto: Istimewa)
Pemindahan Dana Partai Hanura ke Oso Sekuritas yang dituduhkan oleh pihak ketiga sebagai tindak pidana penggelapan, tidak memiliki dasar hukum apapun, oleh karena OSO sekuritas adalah sebuah perusahaan Investasi yang resmi, sehingga penempatan Dana Partai Hanura ke dalam OSO Sekuritas oleh Partai Hanura adalah tindakan hukum dan langkah Inovatif yang sah serta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan guna membiayai aktivitas politik Partai Hanura. 

Selain daripada itu penempatan dana Partai Hanura ke dalam OSO Sekuritas dilakukan oleh Bendahara Partai sesuai kebijakan Ketua Umum Partai, yang dilaksanakan oleh Bendahara Partai, karenanya tidak menyalahi Hukum, UU Parpol, AD & ART Partai.
Unsur pidana penggelapan menurut pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, karena Dana Partai Hanura berada dalam kekuasaan Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai Hanura dan atas pengetahuan Ketua Umum dan Bendahara Partai Hanura, Dana Partai Hanura itu diinvestasikan di dalam sebuah Perusaan Sekuritas yaitu OSO Sekuritas. 

Dengan demikian Dana Partai Hanura tetap berada dalam pemilikan Partai Hanura, tetap berada dalam pengelolaan OSO Sekuritas untuk tujuan Investasi dan tidak pernah dipindahkan pemilikannya kepada pihak lain. Sekali lagi pemindahannya kepada OSO Sekuritas adalah merupakan tindakan berdasarkan kewenangan inovatif Ketua Umum dan Bendahara Umum, yang pertanggung jawabannya akan dilakukan secara periodik pada saat Munas atau Forum Rapat Partai tingkat lainnya.

Tuduhan sementara pihak bahwa pemindahan Dana Partai Hanra ke OSO Sekuritas sebagai suatu tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP. Partai Hanura yaitu Oesman Sapta, hal itu sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur pidana menurut pasal 372 KUHP, yaitu unsur melawan hukum dan unsur kepunyaan orang lain, terlebih-lebih tidak didukung dengan bukti-bukti sebagai penggelapan dan sebagai melawan hukum, karena tindakan menginvestasikan uang Partai Hanura dilakukan oleh Bendahara Partai atas pengetahuan bahkan kebijakan Ketua Umum Partai Hanura karena kewenangannya dan tidak melanggar larangan dalam UU Partai Politik dan digunakan untuk kepentingan Partai Hanura.

Oleh karena itu Partai Hanura akan mempidanakan pihak-pihak yang tidak mengerti sejarah penempatan uang Partai untuk investasi Partai Hanura ke dalam OSO Sekuritas, lalu melancarkan tuduhan yang bersifat fitnah melalui Informasi elektronik terhadap pribadi Oesman Sapta akan menanggung konsekuensi hukum yang berat. Jika memang pengivestasian itu bertujuan untuk kepentingan diri pribadi dengan menyalahgunakan wewenang selaku Ketua Umum, mengapa tindakan itu dilakukan oleh Beni Prananto yang adalah seorang Bendahara Partai serta diadministrasikan secara tertib sesuai dengan sistim management tatakelola keuangan Partai Hanura yang berlaku sejak Partai Hanura dipimpin oleh Oesman Sapta.

Oleh: PETRUS SELESTINUS, KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI.