Papua Berduka, Otonomi Khusus Siapa Yang Makan?

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Papua Berduka, Otonomi Khusus Siapa Yang Makan?

19 January 2018

Pembangunan semestinya bukan sesuatu yang kemudian membuat kebutuhan dasar masyarakat Papua seperti kesehatan dan pelayanan pendidikan terbengkalai (Foto: Dok. Pribadi)
Papua kembali berduka. Selama empat bulan belakangan sejak September silam total 67 anak meninggal dunia akibat campak dan gizi buruk. Puncak dari duka besar ini adalah pada 15 Januari 2018, ada sekitar 59 kasus kematian terjadi di tiga distrik yakni Fayit, Aswi, dan Pulau Tiga Kata.

Di distrik terdapat sekitar 16 kampung dengan total korban meninggal dunia ada 22 anak balita. Semantara dia Pulau Tiga, ada 37 kasus kematian anak yang tersebar di Kampung Kappi Kampung Nakai, Kampung As dan Kampung Atat. Sementara dua anak lainnya meninggal di Rumah Sakit Agats.

Melihat situasi yang kini tengah terjadi di Papua penulis secara khusus mempertanyakan sejauh mana perhatian pemerintah Papua  kepada masyarakat, khususnya masyarakat  di dua distrik yang berbeda yakni Fayit dan Aswi. Apa benar sejauh ini dana Otonomi Khusus atau Otsus yang di berikan Pemerintah  Provinsi sebanyak 80 persen kepada pemerintah daerah  benar-benar terealisasikan? Seandainya benar-benar terealisasikan maka sejauh mana bentuk penggunaannya?

Sangat disayangkan, bagaimana mungkin alasan pembangunan menjadi alasan pemerintah daerah melarikan diri dari tanggung jawab. Pembangunan semestinya bukan sesuatu yang kemudian membuat kebutuhan dasar masyarakat Papua seperti kesehatan dan pelayanan pendidikan terbengkalai.

Keputusan menganggarkan dana Otonomi Khusus berjumlah besar kepada daerah seperti hanya omong kosong belaka. Selain karena tidak adanya bukti nyata di lapangan soal alokasi anggaran yang besar itu, ketiadaan transparansi penggunaan anggaran membuat penulis merasa sangat tidak suka dengan birokrasi pemerintah Papua sekarang ini.

Harus dipahami juga bahwa Otsus tidak mesti membuat daerah putus komunikasi dengan pemerintah pusat. Jika ada kendala dalam upaya pengelolaan anggaran dan kesulitan pemetaan wilayah untuk menjalankan sebuah program penting untuk membuka diri terhadap pemerintah pusat.

Untuk urusan kebakaran hutan bisa diomunikasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk masalah pendidikan komunikasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan untuk masalah kesehatan komunikasikanlah dengan Kementian Kesehatan.

Kita jangan sampai mengorbankan anak-anak kita untuk masa depan tanah Papua. Kita jangan sampai dengan tega mengorbankan lebih banyak lagi adik-adik kita meninggal karena penyakit dan bahaya kelaparan. Masalah pendidikan dan kesenjangan ekonomi harus menjadi fokus utama kita membangun Papua.

Untuk apa infrastruktur bagus jika banyak masyarakat kita mati kelaparan? Untuk apa kekayaan yang kita miliki kita banggakan jika kita terlampau terlena sampai lupa bahwa indah saja tidak cukup untuk menghidupi masyarakat Papua?

Mari merefleksi. Masih banyak pekerjan rumah yang mesti kita selesaikan di tanah kita, bumi cendrawasih. Hentikan segala macam konspirasi politik yang memakan banyak korban jiwa. Bagaimana mungkin kita berteriak atas nama pembebasan sementara kita mengabaikan ada hal yang lebih penting dari pada sekedar berteriak atas nama pembebasan itu sendiri?

Kematian 61 anak di Asmat mesti dijadikan sebagai pelajaran bagi pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten lain di Papua agar serius dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Papua.

Agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran Otsus, maka Pemerintah Papua musti melakukan adanya pengawasan langsung  dan ketegasan oleh Pemerintah dalam menjalankan anggaran. Sehingga kejadian seperti ini dapat diminimalisir atau  pun itu sekaligus teratasi.

Untuk tanahku Papua, malang nian nasibmu..

Oleh: Ferdinando Tenau
marjinnews.com Kalimantan Tengah