Menggugat Pemikiran Konstituen

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Menggugat Pemikiran Konstituen

14 January 2018

Filsuf politik Jerman Hannah Arendt, mengatakan bahwa aksi politik adalah vita activa (kehidupan aktif) satu-satunya yang berlangsung antar manusia tanpa perentaraan materi, barang-barang dan benda (Foto: Dok. Pribadi) 
Politik dibangun ketika manusia berbicara, berkomunikasi dan membangun wacana, sehingga politik adalah kebersamaan dan ketersalingan dalam kebhinekaan untuk kebaikan bersama (bonum comune).

Filsuf politik Jerman Hannah Arendt, mengatakan bahwa aksi politik adalah vita activa (kehidupan aktif) satu-satunya yang berlangsung antar manusia tanpa perentaraan materi, barang-barang dan benda.

Pertanyaannya, sejauh mana teori Arendth dilakoni oleh pemeran politik pada saat ini?  Aksi politik lebih sering ditanggapi oleh aktor politik masa kini, untuk kepentingan struktural dan institusional politik itu sendiri serta cenderung berorientasikan popularitas personalitas. Aksi politik tidak jarang menjadi lahan mata pencaharian, maka keutamaan dari politik itu sendiri pun dikuburkan. Sebab di sana terjadi dominasi orientasi kebutuhan hidup dan obsesi hedonis sesaat.

Ketika politik menjadi tunggangan empuk lahan mata pencaharian, maka ruang publik negeri ini pun menjadi pasar yang marak KKN, kebohongan, propaganda, manipulasi, pengerahan massa dan politik partisan. Pada tataran ini, sang aktor politik sama halnya dengan animal laborans (binatang) yang memusatkan diri pada hidupnya sendiri dan kelompok tertentu. Keterbelakangan dan kemiskinan akan terus menjadi suatu habitus hidup yang akrab dengan kehidupan rakyat.

Keutamaan orientasi bonum comune dalam aksi politik merupakan nilai-nilai yang paling tingi dan dapat pula menjadi suatu filosofi praktis seorang pemeran politik bagi masyarakat secara adil, sehingga stabilitas kehidupan masyarakat dan egaliter bisa terbangun.

Nilai tawar individu baik dalam proses konsetelasi legislatif, maupun paket dalam proses pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dalam perhelatan demokrasi meliputi beberapa aspek, yaitu visi misi, track record (rekam jejak), kapasitas, kapabilitas dan yang lainnya.

Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menjujung tinggi semangat fair play berdasarkan amanah konstitusi. Ujung dari semuanya adalah kepercayaan masyarakat atau konstituen  melalui suara dalam pemilu yang bersifat Langsung,Umum,Bebas dan Rahasia (LUBER).

Independensi suara hati konstituen adalah faktor utama dalam mendongkrak proses demokrasi yang bersih. Hari hari terakhir ini kita dikejutkan dengan kegaduhan pengakuan dari salah satu peserta yang gagal mendapatkan rekomendasi dari partai politik akibat tidak menyiapkan mahar yang harus dibayar untuk kendaraan politik.

Kegaduhan-kegaduhan mencederai proses demokrasi di negeri ini seperti hal yang biasa. Hal ini di buktikan dengan beberapa istilah yang sering kita dengar menjelang hari H proses pencoblosan seperti money politic melalui serangan dini hari atau lebih dikenal dengan serangan fajar.

Demi meminimalisir hal-hal tersebut seringkali kita mendengar seruan seruan moral, dari para tokoh bangsa untuk memilih tidak berdasarkan berapa besar biaya yang didapat dari satu suara yang diberikan tetapi harus berdasarkan pilihan rasional akal sehat tentang keberlansungan selama lima tahun berikutnya. Menjadi pertanyaan reflektif kita bersama apakah dengan seruan seruan moral mampu mengefektifkannya?

Hemat saya  partai politik merupakan wadah yang tepat untuk mengkampanyekan dan memberikan pendidikan politik ke masyarakat terutama masyarakat akar rumput mengingat pemahaman politik akar rumput secara kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang variatif.

Indikator penyadaran pendidikan baik misalnya mensingkronkan situasional keseharian terutama tugas pokok calon yang akan bertarung, baik legislatif, maupun eksekutif sehingga ketika konstituen sudah memahami dengan baik tentang apa-apa yang nanti akan di kerjakan oleh para calon pemimpin mereka maka mereka bisa memadukan soal rekam jejak, kapasitas, kapabilitas dll, dalam menentukan pilihannya demi meminimalisir pergeseran pemikiran konstituen tentang faktor-faktor yang bukan indikator penilaian terhadap calon tersebut.

Hemat saya standar terakhir yang bisa dijadikan indikator adalah bagaimana kita yang juga adalah konstituen mampu menggugat pemikiran kita untuk melogikan kenyataan di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Kita dituntut seharusnya tidak terlena dan terbuai oleh segala macam persoalan yang mencederai demokrasi yang kita agungkan ketika partai politik yang diharapakan memberi pendidikan politik yang baik tersandera oleh kepentingannya.

Ketika yang menjadi guru politik menodai kesucian tujuannya, mampukah kita berdiam diri untuk tidak menggugat pemikiran kita sendiri?

Salam demokrasi.

Oleh: Rus Lepe
Kontributor marjinnews.com