Lima Dosa Sudding dan Daryatmo Yang Merugikan Partai Hanura

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Lima Dosa Sudding dan Daryatmo Yang Merugikan Partai Hanura

21 January 2018

Lima dosa politik Daryatmo dan Sariffuddin Sudding dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggr Hukum, maka bagi kader Partai Hanura terutama DPD dan DPC Partai Hanura yang merasa dirugikan secara pidana dan perdata akibat perbuatan Daryatmo dan Sudding. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Marjinnews.com. Lima dosa asal sebagai dosa politik Daryatmo dan Sariffuddin Sudding dalam membentuk kepengurusan ganda Partai Hanura menuru Petrus Selestinus yang menjadi ketua Depertemen bidang hukum peneyelsaian konflik Internal DPP Hanura antara lain ;

Pertama, Munaslub diselenggarakan tanpa didukung alasan yuridis menurut AD dan ART (Ketua Umum berhalangn, Mengundurkan diri secara tertulis, Melanggar AD & ART, dan didukung 2/3 DPD dan 2/3 DPC).

Kedua, Munaslub dilakukan tanpa ada Rapat DPP Partai dan  tanpa ada Keputusan Dewan Kehormatan Partai.

Ketiga, jumlah peserta yang hadir di dalam Munaslub tidak memenuhi quorum dan terdapat manipulasi peserta Munaslub,.

Keempat, Munaslub diselengarakan setelah Daryatmo, Sariffuddin Sudding dkk., diberhentikan dari keanggotaan dan Kepengurusan DPP. Partai Hanura.

Kelima, keberadaan DPP. Partai Hanura versi Daryatmo dan Sariffuddin Sudding melanggar larangan pasal 26 UU Partai Politik.

Selestinus mengatakan, bahwa 5 dosa politik Daryatmo dan Sariffuddin Sudding di atas, dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggr Hukum, maka bagi kader Partai Hanura terutama DPD dan DPC Partai Hanura yang merasa dirugikan secra pidana dan perdata akibat perbuatan Daryatmo dan Sudding, silahkan menuntut pertanggungjawaban secara pidana dengan melaporkan ke Kepolisian dan menggugat secara perdata untuk menuntut ganti rugi kepada Daryatmo dan Sariffuddin Sudding dkk melalui Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai domisili Daryatmo dan Sariffuddin Sudding, terlebih-terlebih oleh karena telah merancang sebuah gerakan Munaslub yang tidak sesuai AD & ART serta agendanyapun tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada.

Tambah Selestinus, fakta-fakta hukum yang mutlak ada adalah, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa Partai Hanura berada dalam keadaan mendesak  atau luar biasa yang mengharuskan adanya Munaslub. Dan untuk menyelenggarakan Munaslub demi menyelematkan keadaan yang luar biasa sebagai akibat kondisi obyektif dan subyektif Ketua Umum itu, maka syaratnya adalah, pertama, Ketua Umum DPP. Partai Hanura Dr. Oesman Sapta dalam keadaan tidak aktif memimpin Partai Hanura sehingga mengancam Partai Hanura tidak dapat menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, kedua, Ketua Umum Dr. Oesman Sapta berada dalam keadaan berhalangan, ketiga, Ketua Umum mengundurkan diri secara tertulis dan keempat Ketua Umum melanggar AD & ART Partaia Hnura.

Saran Selestinus, oleh karena keadaan Ketua Umum Dr. Oesman Sapta dalam keadaan aktif memperjuangkan Partai Hanura sesuai dengan tugas dan tangung jawab eksklusifnya yaitu Partai Hanura harus ikut pemilu, Ketua Umum dalam keadaan sehat/tidak berhalangan, tidak mengundurkan diri dan tidak melanggar AD & ART, maka penyelenggaraan Munaslub oleh Daryatmo dan Sarifudin Sudding dkk., merupakan Perbuayan Melanggar Hukum yang merugikan

"Partai Hanura, karenanya bukan saja kader-kader Partai Hanura berhak menuntut ganti rugi, melainkan DPP. Partai Hanura berhak pula menuntut ganti rugi kepada Daryatmo dan Sariffuddin Suding dkk., ke Penqadilan Negeri secara perdata. Sebagai wujud pendidikan politik secara konkrit, karena menunut hak itu bukti Partai telah menyadarkan kadernya mengerti akan hak dan kewajibannya". Tegas Selestinus. (RN/MN)