KPK Diminta Untuk Ungkap Transaksi Keuangan Dan LHKPN Lima Calon Bupati Sedaratan Flores

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

KPK Diminta Untuk Ungkap Transaksi Keuangan Dan LHKPN Lima Calon Bupati Sedaratan Flores

25 January 2018

informasi dari masyarakat kepada KPK sangat penting, masyrakat tidak perlu takut melapor karena tugas melapor dari masyarakat adalah tugas yang dilindungi oleh ketentuan pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor. Begitu pula dengan Rekam Jejak dan Latar Belakangnya, maupun dugaan terjadi Politik Uang dalam proses Pilkada 2018 dihubungkan dengan LHKPN yang sudah dilaporkan ke KPK. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Marjinnews.com. KPK telah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan terjadinya politik uang, ketidakjujuran dalam mengisi LHKPN dan Rekam Jejak calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2018.

Pada intinya dua substansi pesan KPK dalam himbauannya itu yaitu awasi dan laporkan soal praktek politik uang dan pantau rekam jejak korupsi Incumbent dalam pilkada 2018.

Demikian kata Petrus Selestinus anggota TPDI. "Dalam kaitan dengan himbauan KPK dimaksud maka khusus untuk dapil di Flores, NTT dalam Pilkada 2018, terdapat 5 (lima) bakal calon Bupati di 4 (empat) Kabupaten di Flores, yang memiliki kedudukan strategis dalam pemerintahan yaitu seorang bacalon mantan Kapolres dan 4 (empat) lainya adalah Incumbent dari Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, Ende dan Sikka. Pungkas Selestinus.

Selestinus Mengatakan, mengapa 5 (lima) Bacalon Bupati di 4 (empat) Kabupaten di Flores, NTT, harus diawasi, dipantau dan hasil pantauannya dilaporkan ke KPK, pertama, karena KPK memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melahirkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; kedua, KPK tidak memberlakukan larangan untuk memproses hukum para calon Kepala Daerah bila terlibat dalam tindak pidana korupsi; dan ketiga, KPK sudah memiliki catatan tentang Rekam Jejak para pejabat daerah termasuk soal LHKPN sehingga untuk menguji Rekan Jejak dan Integritas Moral para Bacalon dapat dilihat dari kejujurannya ketika mengisi LHKPN dan apakah di dalam rekening bank milik pribadi dan keluarganya terdapat transaksi keuangan yang memcurigakan atau tidak, sementara diketahui bahwa untuk mendapatkan dukungan politik dari Partai Politik para Bacalon dikenakan beban atas nama sumbangan sesuai jumlah kursi DPRD yang dimiliki Parpol.

Lebih lanjut Selestinus mengatakan, sumbangan dari setiap Bacalon kepada Partai Politik, meskipun menimbulkan perdebatan panjang, tetapi realitasnya pemberian sumbangan itu sungguh memberatkan sebagian Bacalon, karena total angka sumbangan yang dijadikan patokan disesuaikan dengan jumlah kursi yang dimiliki oleh setiap Parpol di DPRD berbeda nilainya pada masing-masing Parpol. Karena itu yang harus dipantau adalah perilaku Bacalon yang berusaha memborong semua kursi DPRD milik Parpol. Disini yang menjadi pertanyaan adalah dari mana Bacalon  memperoleh uang miliaran rupiah untuk menyumbang guna mendapatkan kursi-kursi DPRD milik Parpol, apakah uang itu milik pribadi atau sumbangan pihak ketiga. Jika diambil dari uang milik pribadi, maka apakah terdapat perubahan jumlah uang dalam rekening tabungan Bacalon ybs. terkait dengan sumbangan yang diberikan kepada Parpol dan apakah perubahan itu terungkap pula dalam LHKPN.

Berdasarkan Informasi yang berhasil dihimpun TPDI, mencatat 5 (lima) Bacalon Bupati di Flores telah melaporkan kekayaan yang dimiliki dalam LHKPN kepada KPK. LHKPN ke 5 (lima) Bacalon itu 4 (empat) diantaranya Incumbent (Yosef Tote, Bupati Manggarai Timur, Elias Jo, Bupati Nagekeo, Marselinus E.Y Petu, Bupati Ende dan Joseph Ansar Rera, Bupati Sikka) dan seorang lagi dari Anggota Polri, Marselis S. Karong, terakhir menjabat sebagai Kapolres Manggarai. Masyarakat dan KPK sangat berkepentingan untuk mengamati 5 (lima) Bakal Calon Bupati NTT dapil Flores, terutama menyangkut Rekam Jejak, Kekayaan dalam LHKPN dan Perilakunya dalam menghadapi Pilkada 2018. Mereka sudah tentu memiliki modal sosial dan ekonomi yang mumpuni dalam menghadapi pilkada, sehingga yang perlu diperjelas adalah dari mana sumber dana yang diperoleh, apakah dari menjual harta milik pribadinya atau dari uang tabungan selama menjadi Bupati pada periode pertama ataukah dari para kontraktor daerah dan pengusaha setempat.

Anggota TPDI itupun berkomentar bahwa persoalan sumber dana 5 (lima) Bacalon tersebut sangat mudah dilacak dan diperoleh jawabannya untuk mengukur integritas moral dan kejujuran Bacalon. Jika Bcalon menyatakan dana itu milik pribadinya, maka harus dijelaskan sumber dananya dan bagaimana proses pencairannya menjadi dana tunai saat hendak menyumbang ke Partai Politik. Salah satu parameter untuk uji kejujuran Bacalon adalah menghitung jumlah kekayaan dalam LHKPN apakah telah diisi dengan jujur, apakah telah terjadi pencucian uang  dan apakah terdapat perubahan jumlah uang di dalam rekening Bacalon atau Istri dan Anaknya (bertambah atau berkurang) terkait proses pencalonannya. Jika ternyata bahwa Bacalon sudah membelanjakan uangnya begiti besar jumlahnya hingga miliaran rupiah, sementara di dalam rekening pribadi dan keluarganya tidak terjadi perubahan jumlah karena penarikan dalam jumlah besar untuk pilkada, maka Bacalon ybs. patut diduga telah mendapat dana dari pihak ketiga dalam hubungan sebagai KKN terkait jabatannya itu.

Lanjutnya, Karena itu informasi dari masyarakat kepada KPK sangat penting, masyrakat tidak perlu takut melapor karena tugas melapor dari masyarakat adalah tugas yang dilindungi oleh ketentuan pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor. Begitu pula dengan Rekam Jejak dan Latar Belakangnya, maupun dugaan terjadi Politik Uang dalam proses Pilkada 2018 dihubungkan dengan LHKPN yang sudah dilaporkan ke KPK. Mengapa, harus LHKPN, karena LHKPN itu merupakan instrumen untuk menguji integritas moral, kejujuran dan kepatuhan ybs. dalam mengelola keuangan daerah. Jika masyarakat takut melaporkan soal jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Incumbent dan Bacalon lain dari mantan Penyelenggara Negara kepada KPK, maka masyarakat dapat menyalurkan informasi itu kepada Advokat-Advokat dan Wartawan-Wartawan di daerah masing-masing untuk menindaklanjuti informasi itu kepada KPK, karena Advokat dan Wartawan memiliki imunitas untuk merahasiakan sumber informasi. Tutup Selestinus. (RN/MN)