Gubernur Bali: Anggaran Pendidikan untuk NTT Idealnya Triliunan, Bukan Miliaran!
Cari Berita

Gubernur Bali: Anggaran Pendidikan untuk NTT Idealnya Triliunan, Bukan Miliaran!

21 January 2018

Gubernur Bali Made Mangku Pastika, foto bersama undangan saat menghadiri acara Natal dan Tahun Baru Bersama PENA NTT. (Foto: RN) 
DENPASAR, Marjinnews.com. Gubernur Bali Made Mangku Pastika, mengaku paham betul dengan kondisi pendidikan di NTT. Pasalnya, gubernur Bali dua periode itu pernah menjabat sebagai Kapolda NTT pada era kepemimpinan Gubernur Piet A Tallo. 

Pastika sangat mengapresiasi ketika 38 jurnalis asal NTT di Bali yang tergabung dalam Perhimpunan Jurnalis (PENA) NTT, melakukan protes keras terkait statemen Mendikbud RI Muhadjir Effendy. Menurut dia, apa yang dilakukan PENA NTT sudah tepat, dengan tujuan utama pemerintah pusat memberikan perhatian lebih bagi peningkatan kualitas pendidikan di NTT. 

Bahkan, demikian Pastika, anggaran yang digelontorkan Kemendikbud sebesar Rp 442 miliar untuk NTT tahun 2018, masih jauh dari harapan. "Ini tidak cukup. Harusnya untuk mengurus masalah pendidikan di NTT itu perlu beberapa triliunan, bukan miliaran rupiah. 

Saya kebetulan pernah bertugas di sana," ujar Pastika, saat memberikan sambutan pada acara Natal dan Tahun Baru Bersama PENA NTT, di Gedung Nari Graha Denpasar, Sabtu (20/1/2018) malam. 

Menurut dia APBN sesungguhnya mencapai Rp 2000 triliun. Sementara anggaran pendidikan, sebesar 20 persen dari total APBN. Sayangnya, 20 persen anggaran pendidikan ini belum berpihak daerah-daerah yang perlu suntikan dana lebih besar. 

"Kita dalam hal ini, harus ada afirmative action, keberpihakan kepada yang lemah. Itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Kita semua berteriak, saya Pancasila! Tetapi kita sendiri melakukan hal - hal yang bertentangan dengan Pancasila itu, terutama Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tandasnya. 

Ia lalu memberikan ilustrasi, terkait SMA/ SMK Negeri favorit di Denpasar. Sekolah-sekolah favorit ini hanya menerima anak-anak dengan NEM (Nilai Ebtanas Murni) tinggi. 

"Anak yang NEM tinggi, pasti bapaknya punya duit. Pasti anak itu gizinya baik. Pasti anak itu punya komputer, punya sarana belajar yang baik. Dan karena itu, maka NEM-nya tinggi. Karena NEM-nya tinggi, maka dia diterima di sekolah favorit, antara lain adalah sekolah Negeri. 

Dan sekolah Negeri itu yang gratis. Sekolahnya dibayar oleh pemerintah, alat belajarnya dibayar oleh pemerintah, gaji gurunya dibayar oleh pemerintah," kata Pastika. 

"Nah, anak-anak yang NEM-nya rendah, karena gizinya rendah, tidak punya kesempatan belajar karena tidak pernah les, karena tidak punya sarana dan prasarana belajar. 

Dia tidak punya kesempatan belajar, disuruh orang tuanya membantu bekerja. Dan karena itu, dia masuk sekolah swasta. Dan sekolah swasta, yang gaji gurunya dibiaya oleh murid-murid tersebut. 

Jadi dia harus bayar," imbuhnya. Bagi Pastika, ini sangat tidak adil. Orangtuanya kaya, lalu anaknya sekolah gratis. Sebaliknya, orangtuanya miskin, anaknya sekolah di swasta. 

"Karena itu saya katakan keadilan sosial, adalah affirmative action, keberpihakan pada yang lemah, kepada yang miskin, supaya dia terangkat. Kalau tidak ada action dari pemerintah, tidak mungkin mereka bisa terangkat," ujar Pastika. 

Ia mengaku, belum lama ini dirinya sebagai gubernur Bali, melawan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang intinya sekolah Negeri menerima siswa dengan NEM tinggi. 

"Saya agak melawan sedikit Surat Keputusan Menteri kemarin. Saya langgar itu. Saya katakan, SMK/ SMA Negeri harus menerima anak-anak miskin. Walaupun NEM-nya rendah, prioritaskan mereka. 

Jadi itu saya lakukan, apalagi kewenangan mengelola SMA/SMK ada di gubernur, sejak tahun 2017," tegasnya. "Bagi yang kaya, silakan dia masuk ke sekolah swasta, orang dia mampu kok bayar. 

Tidak adil orang miskin harus sekolah di sekolah yang bayar," lanjut mantan Kapolda Bali ini. Mencermati kondisi ini, Pastika berjanji untuk terus memperjuangkan keadilan dalam sektor pendidikan. Tidak saja untuk Bali, namun juga untuk NTT. 

"Saya kalau ketemu Pak Menteri (Mendikbud, red), pasti saya akan sampaikan. (Dana Rp 442 miliar untuk NTT) Itu kurang. Saya tahu, karena saya (saat menjadi Kapolda NTT) 4 bulan saya menjelajah ke seluruh NTT. Saya datangi semuanya," tandasnya.(RN/MN)