Terkait Tindakan Represif Oknum Polres Manggarai, Ini Sikap PMKRI Yogyakarta

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Terkait Tindakan Represif Oknum Polres Manggarai, Ini Sikap PMKRI Yogyakarta

10 December 2017

Kader PMKRI Cabang Yogyakarta (Foto: Istimewa)
Yogyakarta, marjinnews.com - Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia Cabang Yogyakarta St. Thomas Aquinas, mengutuk keras tindakan represif oknum aparat Polres Manggarai terhadap aktivis PMKRI Cabang Ruteng saat melakukan aksi dalam rangka mempringati hari anti korupsi pada, Sabtu (09/12).
 
Presdium Gerakan Masyarakat PMKRI Cabang Yogyakarta, Rend Warang saat ditemui marjinnews.com menilai tindak represif yang dilakukan oleh polisi di Ruteng merupakan upaya mengempis ruang-ruang demokrasi. 

"Mahasiswa yang sebenarnya menyuarakan tuntutan akan suatu perubahan terkait berbagai polemik di Ruteng malah di represif oleh aparat. apa yang dilakukan oleh aparat  kepolisian di Ruteng merupakan satu upaya mengempis ruang demokrasi" ungkap Rend.
 
Rend juga menjelaskan upaya represif itu merupakan ancaman kebebasan berpendapat tiap warga negara. 

"Ini juga merupakan ancaman akan kebebasan tiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat" lanjutnya.
 
Tak hanya itu, bagi Rend ini juga duka bagi negeri tercinta yang demokratis. Kepolisian perlu membenahi kembali mental anggotanya.

"Ini adalah duka bagi negeri tercinta yang katanya demokratis, perlu bagi kepolisian untuk membenahi mental maupun kemampuan anggotanya" tegas mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya tersebut.
 
Selain itu, melalui video singkat yang dibuat dan diedarkan oleh PMKRI cabang Yogyakarta St. Thomas Aquinas pada, Sabtu (09/12) malam, PMKRI Yogyakarta menyuarakan tuntutannya sebagai berikut :
 
1. Mengutuk keras tindakan represif terhadap aktivis PMKRI Ruteng yang dilakukan aparat Polres Manggarai.

2. Mendesak Kapolres untuk menindak tegas anggotanya yang melakukan tindak represif sesuai prosedur hukum yang berlaku.
 
3. Menyerukan persatuan mahasiswa dan rakyat untuk melawan tiap-tiap upaya pembungkaman ruang demokrasi di Indonesia.

(VP/MN)