Perencanaan Dan Pembangunan Kota Berdasarkan Paradigma Politik

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Perencanaan Dan Pembangunan Kota Berdasarkan Paradigma Politik

Marjin News
18 December 2017


Perencanaan Komprehensif biasanya memiliki lingkup nasional, regional, bisa juga lokal, untuk jangka panjang dilakukan berdasarkan yang telah ditentunkan; pernyataan stakeholder minim; pemerintah memiliki peran regulator; pemanfaatan ruang bersifat terpisah; cenderung bersifat fixed planning.  (Foto: Dok. pribadi
    
Di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak berubah selain perubahan itu sendiri. Demikian juga dengan kehidupan kita manusia yang dinamis, hari ini tidak akan sama dengan dengan hari esok dan seterusnya. Perubahan paradigma sistem kekuasaan membawa konsekuensi perubahan paradigma perencanaan pembangunan kota dan selalu berdasarkan sistem politik yang berlaku selama lima tahun dan tahun mendatang. Untuk mengkaitkan politik dan perencanaan tidaklah mudah. Namun, sejatinya politik telah tertanan dalam diri setiap pribadi, dan bagaimana cara untuk kita memanfaatkannnya sesuai dengan etika politik yang berlaku.

Politik bukanlah sesuatu yang buruk untuk dijauhi, bukannya kita telah berpolitik sejak kita bisa dan sudah mampu berfikir dengan baik?  Jika menurut Aristoteles politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, maka dalam kehidupan serta berdinamika seorang planner wajarlah berpolitik untuk mencapai tujuan perencanaan dan pembangunan yaitu mensejaterakan kehidupan masyarakat publik berdasarkan perencanaan dan pembangunan suatu kawasan, lingkungan, suatu daerah dan lingkup nasional atau pun internasional berdasarkan etika perencanaan dan pembangunan pada suatu daerah atau negara melalui sistem politik. Pada dasarnya perencanaan dan pembangunan berkaitan dengan nilai, maka keduamya seringkali bersifat trancendental, suatu negara metadisiplin , atau bahkan suatu ideologi the ideologi  of  developmentalism, yang barkaitan dengan sistem politik suatu bangsa dan negara.

Peran seorang planner dalam menyelesaikan permasalahan tentu sangat berat tetapi dengan analisa dan memilih alternatif solusi yang matang maka kebijakan yang akan diambil pun nantinya akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Peran perencana sebaiknya tidak hanya sebagai aktor dalam perencanaan pembangunan kota yang tidak turun langsung kepada masyarakat. Akan tetapi, pada saat ini seorang perencana haruslah terjun ke masyarakat melihat permasalahan masyarakat secara langsung dari berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang menjadi permasalahan wilayah dan kota sehingga permasalahan yang dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien sesuai tujuan dan sasaran perencanaan. Berhubungan dengan peran seorang planner dalam politik, dengan demikian bukan apa yang nantinya direncanakan untuk pembangunan kota kedepan melainkan bagaiman peran seorang planner dalam melihat kondisi politik dalam lingkungan masyarakat serta lingkup bangsa dan negara melalui isu–isu politik yang berkembang selama lima tahun dan tahun yang mendatang.

Perubahan iklim sosial dan politik yang terjadi pada setiap tahun atau setiap pergatian masa jabatan seorang kepala negara (Presiden) mengakibatkan kesulitan bagi seorang planner dalam merencanakan pembangunan. Hal ini terjadi akibat dari peraturan dan kebijakan yang selalu berubah, memang tidak semua dari pergantian masa jabatan selalu menetapkan kebijakan atau peraturan. Inilah alasan tersendiri dari seorang planner untuk berpolitik.  Sesuai dengan perubahan iklim politik yang dinamis, maka seorang planner cenderung untuk selalu mengarah pada perencanaan yang terminologinya ialah perencanaan konprehensip. Jadi perencanaan konprehensip adalah perencanaan yang berupaya memahami semua masalah secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai aspek dan bidang terutama pada perubahan iklim politik.

Polemik yang sempat hangat dimata publik dan isu berpindahnya Ibu kota negara Indonesia kekota Palangkaraya merupankan bagian dari dinamika politik yang sedang terjadi. bukannya isu ini sudah pernah diperdebatkan pada zaman Ir. Soekarna pada masa jabatanntnya dan kembali di perdebatkan pada era reformasi di zaman now ini. Untuk menyikapi hal ini, bagaimana seorang planner mengerti dan memahami dinamika politik yang sedang berlangsung, karena polemik ini tentunya juga mengaitkan peran seorang planner. Jika ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan di Indonesia atau hanya sebatas wacana? Disinilah peran penting bagi seorang planner dalam mengambil keputusan serta kebijakan untuk polemik tersebut, karena untuk memindahkan sebuah Ibu kota negara bukan segampang membalik telapak tangan. Dan demikian pula sistem politik suatu negara amat mempengaruhi kualitas dan sosok sumber daya manusia. Sistem politik yang otoriter atau pseudodemokrasi cenderung menghasilkan domesticated men (birokrat juklak) dan aonggota masyarakat yang tidak dapat secara kristis menilai sistem yang melingkupi eksistensinya dan membuat alternartif ; dan mereka pun menjadi warga negara atau orang yang  dispossessed dan terprogram.

Dengan demikian bagaimana seorang planner menyikapi perubahan paradigma sistem sosial politik di Indonesia terkait perubahan paradigma perencanaan dan pembangunan. Dengan digulirnya sistem pemerintahan otomi daerah, perubahan masa Orde Baru ke Era Reformsi ikut mengubah tatanan politik perencanaan dan pembangunan komprehensif ke paradigma perencanaan strategik. Perencanaan Komprehensif biasanya memiliki lingkup nasional, regional, bisa juga lokal, untuk jangka panjang dilakukan berdasarkan yang telah ditentunkan; pernyataan stakeholder minim; pemerintah memiliki peran regulator; pemanfaatan ruang bersifat terpisah; cenderung bersifat fixed planning. 

Penulis : Fransiskus Tawurutubun
Marjinnnews.com Surabaya