Pemecatan, Sanksi Tepat Untuk Ray Fernandes Akibat Tindakan Indisipliner

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Pemecatan, Sanksi Tepat Untuk Ray Fernandes Akibat Tindakan Indisipliner

24 December 2017

Ray malah menampilkan kesan, seolah-olah tanpa dirinya PDIP tidak ada apa apanya di NTT. Padahal atas nama Partai pula, Ray Fernandes nangkring sebagai Bupati TTU dua periode. (Foto: Istimewa)

Ray Fernandes, diprediksi akan menghadapi sanksi pemecatan dari DPP. PDIP, karena mendeclare pengunduran diri dari jabatan Ketua DPC dan Keanggotaan PDIP di tengah Partai sedang berjuang menghadapi Pilgub NTT 2018 dan menolak Penetapan DPP. 

PDIP terhadap  Bacagub dan Bacawagub NTT atas pasangan MS-EN dalam koalisi PDIP-PKB. Karena itu sanksi yang tepat adalah pemecatan. 

Publik tidak boleh kaitkan sanksi Organisasi terhadap Ray Frnandes dengan deklarasi dukungannya kepada Bacagub NTT dari Koalisi Partai NASDEM, GOLKAR dan HANURA, a/n. VBL-JNS, karena dari sisi konstitusionalitas hal itu sepenuhnya menjadi hak Ray Fernandes.

Sebagai Kader, Ray Fernandes telah mengangkangi Etika Politik, dengan menggunakan tata cara yang tidak elok ketika hendak meninggalkan PDIP dan hendak memberikan dukungan kepada Bacalon VBL-JNS. Meskipun publik mengapresiasi dukungan Ray Fernandes kepada Pasangan VBL-JNS, namun secara Organisatoris, Administratif dan Etika, Ray Fernandes harus terlebih dahulu mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya selaku Ketua DPC. 

PDIP TTU kepada DPD Provinsi NTT dan DPP. PDIP, mengingat Ray Fernandes juga sebagai Bupati Kabupaten TTU dari Kader PDIP.

Dilihat dari sisi kapabilitas, Ray Fernandes bukanlah kader dengan kualifikasi berkelas. Ketika mendaftarkan diri untuk Bacalon Gubernur NTT, Ray Fernandes tidak berada pada posisi memenuhi kriteria Calon Pemimpin tingkat Provinsi untuk kebutuhan Partai terkini. 

Ukuran paling sederhana adalah begitu banyaknya persoalan sosial di TTU yang tidak tertangani dengan baik dan bagaimana sikap Ray Fernandes menghadapi kegagalannya mendapatkan tiket Bacagub NTT. 

Ray malah menampilkan kesan, seolah-olah tanpa dirinya PDIP tidak ada apa apanya di NTT. 

Padahal atas nama Partai pula, Ray Fernandes nangkring sebagai Bupati TTU dua periode.

Menerima apapun Keputusan Megawati Soekarnoputri, adalah bagian dari tradisi berpartai di PDIP bahkan sudah menjadi konvensi di PDIP yang mewarisi tradisi berpartai yang berbasis masa tradisional. Meskipun begitu PDIP sukses meraih suara terbanyak secara nasional dalam beberapa kali pemilu pasca reformasi. 

Sebagai Partai Politik besar dan berbasis masa tradisional di Indonesia, mundurnya Ray Fernandes, tidak akan mengganggu soliditas masa PDIP dan hubungan baik Partai-Partai dalam koalisi Pemerintah (PDIP, GOLKAR, NASDEM, PKB, HANURA, PKPI), yang masing-masing sudah punya Bacagub dan Bacawagub.

Kebijakan DPP. PDIP,  menerima Kader Partai lain sebagai Cagub dalam koalisi dengan PDIP, adalah tindakan yang konstitusional sesuai dengan perintah UU Pilkada dan telah melalui pertimbangan yang matang dari aspek politik, geopolitik, integritas, komptensi, popularitas, elektabilitas, dll. serta mendapat dukungan publik, ketika Keputusan DPP. 
PDIP menjatuhkan pilihannya pada pasangan MS-EN secara berpasangan dalam koalisi PKB dan PDIP, untuk Pilgub NTT 2018, demi kemajuan NTT di masa yang akan datang.

Untuk kepentingan yang sebesar-besarnya bagi NTT dan bagi Bangsa Indonesia, maka Keputusan PDIP dan PKB menetapakan Pasangan MS-EN di satu pihak dan Partai GOLKAR, NASDEM dan HANURA menetapkan Pasangan Calon VBL-JNS di pihak yang lain, harus kita kawal dan dukung, karena Pasangan Bacalon ini adalah putra/putri terbaik NTT dalam Koalisi Partai Politik Nasional yang selama ini secara konsisten menjaga NKRI, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika berhadapan dengan beberapa Partai Politik lain yang membela dan mendukung kelompok Intoleran dan Radikal.

Keterlibatan Koalisi Partai-Partai Pendukung Pemerintahan Jokowi  dalam Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta  2017, dan sekarang Partai-Partai ini (PDIP-PKB, GOLKAR- NASDEM dan HANURA,) akan berhadap-hadapan mengelus jagonya masing-masing dalam kontestasi Pilgub NTT 2018, harus kita sukseskan dan budayakan untuk kebutuhan jangka panjang demi NKRI. 

Pemikiran dan sikap yang pragmatis dan sempit bahwa Bacagub harus dari Kader Partai sendiri harus ditinggalkan, apalagi realitasnya hampir semua Partai Politik mengalami krisis kader petarung dan kader pemimpin. Kader  yang terbanyak malah Kader "Benalu" yang hanya menjadikan Partai sebagai lahan mencari nafkah demi kamapanan pribadi.


Penulis: PETRUS SEESTINUS, KOORDINATOR TPDI & AVOKAT PERADI

Catatan: Segala bentuk aspirasi yang termuat didalam tulisan ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peribadi Penulis