Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada, Harus Disampaikan Secara Bertanggung Jawab

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada, Harus Disampaikan Secara Bertanggung Jawab

Marjin News
18 December 2017

 
(foto : ilustrasi)
   

Jakarta - Beberapa Partai Politik telah mengumukan bakal calon Gubernur dan Bupati/Walikota dalam Pilkada serentak 2018 di NTT. Bersamaan dengan itu beberapa bakal calon Gubernur dan Bupati sudah mulai menjadi sasaran tembak berupa kritik masyarakat yang mengarah ke tindak Pidana  Fitnah dengan mengatasnamakan peran partisipasi masyarakat dalam pilkada.
Demikian disampaikan Koordinator TPDI Petrus Selestinus dalam siaran persnya, Minggu (17/12/2017).

Petrus mengatakan, peran serta masyarakat tersebut harus disalurkan sesuai aturan yang berlaku. "Saluran informasinya harus disampaikan sesuai dengan ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah Tentang Penyampaian informasi sebagai wujud peran serta masyarakat dalam Penegakan hukum dan dalam Pelayanan Informasi Publik," kata Petrus.

Peraturan perundang-undangan, jelas dia, mengamanatkan bahwa penyampaian peran serta masyarakat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh seseorang disampaikan kepada pihak berwajib secara resmi, asal dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan HAM seseorang.  "Dengan demikian jika peran serta masyarakat ini disampaikan secara serampangan kepada publik dengan mengabaikan Azas Pradga Tak Bersalah dan Penghormatan terhadap HAM seseorang, melalui Medsos/Media Online, maka hal itu akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa Fitnah sehingga akan mengganggu persoalan pokok tentang dugaanTindak Pidana korupsi dan peran serta masyarakat itu sendiri," tutur advokat Peradi ini.

Ia mengatakan, peran partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada pihak berwajib dengan mentaati asaz praduga tak bersalah, dimaksudkan agar masyarakat tidak terjebak dalam persoalan hukum berupa tuduhan fitnah.  "Juga dimaksudkan agar proses hukum terhadap Bacalon Gubernur/Bupati/Walikota dapat berjalan dengan baik guna mencapai proses Pilkada yang demokratis yaitu melahirkan pimpinan daerah yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN, serta telah melalui proses rekrutmen dan assasment yang memadai sehingga ketika terpilih dalam pikkada ybs. hanya fokus bekerja untuk membangun dan melindungi kepentingan masyarakat, bukan lagi membela diri dan keluarganya dari tuduhan berbagai kasus yang dilaporkan oleh masyarakat," ujarnya. 

Dikatakannya, menjelang Pengumuman Bakal Pasangan kepala daerah dalam Pilkada 2018, tuntutan Masyarakat semakin tidak terarah bahkan cenderung mengarah kepada perbuatan yang bersifat fitnah. Hal itu menurutnya terjadi karena menghakimi Bacalon tertentu dengan mengungkap keterlibatannya di Medsos tanpa didukung data dan bukti-bukti hukum tanpa melaporkan dugaan korupsi Bacalon ybs. pada Institusi Hukum yang berwenang.  
"Padahal pimpinan Penegak Hukum berkali-kali telah menyerukan agar semua pihak yang memiliki informasi dan bukti-bukti yang kebenarannya dapat dipertangung jawabkan terkait dengan dugaan korupsi dan/atau kasus Tindak Pidana Umum lainnya, agar segera melaporkan kepada yang berwajib," papar Petrus.

Dalam kaitan dengan Pilkada, lanjut dia, maka informasi dan dokumen keterlibatan Bacalon yang bermasalah dalam Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Umum lainnya agar disampaikan juga secara resmi kepada :
1. Kepada Pimpinan Partai Politik Pengususung dan KPU, sebagai bahan informasi untuk kepentingan verifikasi mengenai Rekam Jejak dan Integritas Moral Bacalon untuk menjadi bahan pertimbangan Pimpinan Partai dan KPU dalam merekrut dan memutuskan status Bacalon.

2. Kepada Pimpinan KPK/POLRI/KEJAKSAAN, sebagai Laporan Polisi untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara proyustisia, guna membersihkan Partai Politik dan KPU dari keikutsertaan Bacalon yang tidak layak secara moral dan hukum dalam Pilkada 2018.

3. Segala informasi mengenai Bacalon yang tidak didukung bukti-bukti yang valid, sebaiknya tidak disebar ke Grup Whats App/GWA satu dan lain guna menghindari masyarakat khususnya dalam GWA terlibat sebagai pelaku turut serta dalam penyebaran informasi fitnah melalui Informasi Elektronik yang ancaman pidananya 6 (enam) tahun penjara.

"Tindakan pihak manapun melalui Media Cetak, Media Online, Media Sosial, Jejaring Sosial, Website dll. untuk menyebar berita bohong, fitnah dengan membeberkan informasi tentang Bacalon yang terlibat korupsi berbagai Proyek Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, tanpa didukung bukti-bukti, maka hal demikian jelas merupakan Tindak Pidana Pencemaran Nama baik, dengan konsekuensi Bacalon yang merasa dirugikan berhak menuntut pertanggung- jawaban secara pidana terhadap pihak yang menyebar fitnah melalui saluran Informasi dan Transaksi Elektronik," pungkasnya. 
Oleh karena itu, ujar Petrus, kepada pemilik Informasi beserta Bukti-Bukti tentang keterlibatan Bacalon dalam kasus pidana apapun, kiranya disalurkan melalui mekanisme hukum yang ada sesuai KUHAP, satu dan lain guna menghindari tuntutan balik dari pihak yang nama baiknya dicemarkan dan kepentingan Penegakan Hukum tidak diabaikan.


(VP/MN)