Mundurnya Ray Fernandes Bukan Spontanitas Tetapi Direncanakan
Cari Berita

Mundurnya Ray Fernandes Bukan Spontanitas Tetapi Direncanakan

23 December 2017

Karena hingga saat terakhir berlangsungnya proses penjaringanpun Ray Fernandes tidak memperlihatkan kesiapan dirinya secara sungguh-sungguh sebagaimana layaknya seorang Bacalon Gubernur hendak berkompetisi.Karena hingga saat terakhir berlangsungnya proses penjaringanpun Ray Fernandes tidak memperlihatkan kesiapan dirinya secara sungguh-sungguh sebagaimana layaknya seorang Bacalon Gubernur hendak berkompetisi (Foto: Istimewa).
Reaksi Ray Fernandes, secara serta merta mendeclare ke publik untuk mundur dari jabatan Ketua DPC PDIP dan keluar dari keanggotaan Partai PDIP, sonder permisi, hanya karena Keputusan DPP. PDIP  menetapkan Bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT ke atas nama Pasangan Bacalon Marianus Sae dan Emi Nonlemi (bukan Ray Fernandes), sebagai Pasangan Bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT hasil Kolisi antara PDIP dan PKB, patut dicurigai sebagai sebuah sikap yang sudah direncanakan dan dirancang secara matang, karenanya bukanlah gerakan yang sifatnya emosional dan spontanitas. Karena hingga saat terakhir berlangsungnya proses penjaringanpun Ray Fernandes tidak memperlihatkan kesiapan dirinya secara sungguh-sungguh sebagaimana layaknya seorang Bacalon Gubernur hendak berkompetisi.

Sejumlah indikator dapat diangkat antara lain, Pertama, hingga saat terkahir menjelang DPP. PDIP memutuskan siapa Bacalon Gubernur dan Pasangan Bacawagub yang akan diusung PDIP, Ray Fernandes tidak pernah mengajukan siapa Bacawagub dan Partai Politik mana yang bakal menjadi Partai Koalisi yang akan mendukungnya. Kedua, Ray Fernandes secara serta merta lansung bergabung dan hadir memberikan dukungan saat deklarasi Paket Bacalon Gubernur-Wakil Gubernur NTT, VBL-JNS, Koalisi Partai NASDEM-GOLKAR dan HANURA, tanpa beban psikologis dan tanpa menunjukan sikap kesatria dan jiwa besar sebagaimana layaknya seorang Kader Banteng yang mengaku telah berkeringat darah dan air mata untuk PDIP yang dengan gampang hengkang dari Induk Partainya . 

Sikap Ray Fernandes yang demikian justru jadi destruktif karena bertolak belakang dengan klaim dirinya sebagai Kader Partai yang berkeringat darah dan air mata untuk PDIP. Sebagai Kader Partai, mestinya Ray Fernandes secara elegant dan jujur bertarung dari dalam dan tetap menunjukan sikap rela berkorban untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Dengan sikap demikian maka Ray Fernandes, sesungguhnya bukanlah seorang Kader Partai atau Dia Kader Partai tetapi Dia kalah kualitas atau Dia berkualitas tetapi Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi Bacagub/Bacawagub NTT dalam kontestasi Pilgub NTT 2018, yang dalam konstelasi politik terkini menuntut banyak syarat dan kriteria yang harus dimiliki. 

Mayoritas Kader PDIP di seluruh Indonesia memahami dan bahkan menerima pola rekrutmen dan assesment DP. PDIP dalam penjaringan seseorang putra terbaik untuk menjadi pemimpin daerah di Provinsi maupun Kabupaten/Kota manapun di Indomesia. Ray Fernandes ternyata mengaku Kader Partai tetapi labil, tidak konsisten dan persistens ketika menghadapi perubahan konstelasi politik, lantas memunculkan karekter dasarnya yang kontraproduktif dan destruktif. Apalagi hanya  sekedar untuk menggunakan akal sehat untuk hal yang paling sederhana sekalipun, Ray Fernandes tidak mampu, termasuk untuk mengukur apakah kualitas, elektabilias, popularitas, integritas dan kapasitas dirinya memadai dan mampu bersaing atau tidak dalam Pilgub NTT 2018.

Klaim Ray Fernandes bahwa dirinya sudah dua periode terpilih jadi Bupati dan menghasilkan jumlah kursi yang banyak di DPRD untuk PDIP, memang itu sebuah prestasi tetapi itu bukan karya pribadi Ray Fernandes dan bukan karena faktor Ray Fernandes semata-mata, karena bagaimanapun kesadaran masyarakat TTU berpartai, mesin Partai PDIP dari DPP. PDIP hingga DPC. PDIP TTU semua digerakan menjadi satu kekuatan, itulah yang harus menjadi tolak ukur utama. Begitu pula dengan syarat utama menjadi seorang Gubernur bukanlah pada jumpah kursi DPRD di sebuah Kabupaten yang dihasilkan dan bukan pula pada kriteria berapa periode seorang Kader Partai terpilih menjadi Bupati/Walikota.

Untuk kebutuhan Pemilihan Gubernur terkini, terlebih-lenih dengan maraknya gerakan Intoleransi dan Radikalisasi yang muncul di berbagai daerah di Indonesia yang mengancam keutuhan NKRI dan Ideologi Pancasila, maka kriteria untuk menjadi seorang Gubernur dimanapun termasuk di NTT menuntut banyak syarat obyektif dan subyektif, sehingga Bacalon dengan kualifikasi hanya memiliki kriteria dua periode menjadi Bupati dan menghasilkan banyak kursi bagi kadernya untuk menjadi anggota DPRD di satu Kabupaten, sebagaimana diklaim Ray Fernandes, tidak termasuk dalam hitungan dan tidak menjadi syarat atau kriteria, apalagi selama dua periode menjadi Bupati di Kabupaten TTU, Ray Fernandes. 

Tidak itu saja Ray Fernandes juga, meski sudah dua periode memjadi Bupati TTU, namun tidak ada prestasi gemilang, bahkan sejumlah isu sosial dan aktual sepetti isu tentang gizi buruk, busung lapar, musim kelaparan berkepanjangan, korban human trafficking yang tinggi tanpa tertangani dengan baik dll. di TTU selama ini tidak mampu ditangani dengan baik. Karena itu publik tidak usah terpesona dengan klaim-klaim Ray Fernandes, namun marilah kita dukung dengan akal sehat pasangan Bacalon Gubernur NTT yang diusung oleh Koalisi Partai Pokitik yang secara konsisten menjaga Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945, yaitu Koalisi NASDEM, GOLKAR dan HANURA untuk Bacalan VBL-JNS dan untuk Koalisi PDIP-PKB untuk Bacalon MS-EN  sebagai putra putri terbaik yang mampu menjaga NKRI.

Oleh:  Petrus Selestinus
Koordinator TPDI dan Advokat PERADI