Mendikbud Minta PENA NTT Bersabar
Cari Berita

Mendikbud Minta PENA NTT Bersabar

14 December 2017


Melalui percakapan WhatApp antara Menteri Muhajir Effendy dengan Ketua PENA NTT, Emanuel Dewata Oja, Menteri meminta PENA NTT bersabar. (Foto: RN)
Denpasar, marjinnews.com.  Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang dinilai kontroversial sebagaimana diberitakan koran Jawa Pos Edisi 4 Desember lalu menuai polemik berkepanjangan di tengah masyarakat NTT.

Pasalnya, Perhimpunan Jurnalis yang tergabung dalam komunitas PENA NTT Bali mendesak Mentri segera mengklarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat NTT. Menanggapi desakan PENA NTT tersebut, Mendikbud mengaku masih mengadukan Jawa Pos ke Dewan Pers.

Ketua PENA NTT Bali, Emanuel Dewata Oja alias Edo menjelaskan bahwa desakan dari komunitas NTT Bali, masyarakat NTT dan Mahasiswa atas pernyataan ‘menyakitkan’ Menteri Muhadjir Effendy masih terus bergulir.

Edo masih mempertanyakan sikap dan langka Menteri Muhadjir Effendy atas pernyataan yang sudah membentuk stigma buruk tentang NTT.

Sebelumnya dalam pertemuan dengan Tim Kemendikbud , tim Kemendikbud menjanjikan akan memberikan rekaman transkrip pembicaraan Menteri pada Selasa (12/12) kepada PENA NTT sendiri, kemudian diikuti adanya percakapan telepon antara PENA NTT langsung dengan Menteri Muhadjir.

Saat itu, Menteri mengundang PENA NTT secara lisan bertemu dengannya di Jakarta.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi melalui percakapan WhatApp antara Menteri Muhajir Effendy dengan Ketua PENA NTT, Emanuel Dewata Oja, Menteri meminta PENA NTT bersabar.

“Mohon ditunggu perkembangannya, karena Kemendikbud sedang melapor ke Dewan Pers,” tulis Mendikbud  yang dikutip Edo dari percakapan via Whaatshap.

Perihal langkah Kemendikbud ini, Edo juga menghargai langkah itu dan sudah sesuai dengan UU Pers. Namun, menurut dia, perlu diingatkan bahwa pernyataan itu sudah bias di tengah masyarakat dan membentuk opini yang tidak terkontrol.

Sehingga, Menteri Muhadjir Effendy harus menyikapinya dengan bijak. Bahkan, PENA NTT saat ini akan menyiapkan langkah-langkah selanjutnya termasuk melakukan somasi.

“Kalau langkah Kemendikbud kesana? (Dewan Pers) itu sudah sesuai jalurnya. Namun, yang saat ini sudah keluar di media dan membentuk opini publik, Menteri Effendy harus ingat itu,” ujar Edo.

Terkait langkah Kemendikbud yang mengadukan Jawa Pos ke Dewan Pers, salah satu anggota Dewan Pers, Hendri Ch Bangun, membenarkan adanya laporan dari Mendikbud, terkait pemberitaan Jawa Pos tanggal 4 Desember lalu. Pengaduan itu dilakukan Kemendikbud pada Selasa (12/12) kemarin.

Hanya saja, ia mengaku masih mengkaji lebih dalam perihal laporan itu, “Biasanya, dalam seminggu kita sudah memproses itu dan kami pastikan, minggu depan akan memanggil kedua belah pihak,” kata Hendri yang dikonfirmasi terpisah.

Sementara salah satu Kuasa Hukum PENA NTT, Benyamin Seran menerangkan, dengan diadukannya Jawa Pos kepada Dewan Pers telah mengindikasikan Kemendikbud sepaham dengan gerakan PENA NTT, bahwa kalimat pak Menteri yang dimuat di Jawa pos tidak layak di Publish.

“Karena apabila pak menteri merasa tidak ada yang salah dengan kalimat itu, tentu pak Menteri tidak perlu melaporkan Jawa Pos ke Dewan Pers dan apapun hasil yang akan dikeluarkan oleh Dewan Pers, PENA NTT akan menjadikannya sebagai rujukannya mengambil langkah-langkah selanjutnya,” tegas Benyamin. (RN/MN)