Masyarakat Korban Pemerasan Oleh Oknum Penegak Hukum Harus Bersatu Membantu Pimpinan Polri Untuk Basmi Pungli
Cari Berita

Masyarakat Korban Pemerasan Oleh Oknum Penegak Hukum Harus Bersatu Membantu Pimpinan Polri Untuk Basmi Pungli

14 December 2017

Masyarakat atau siapapun di NTT yang merasa pernah jadi korban pemerasan oleh aparat Penegak Hukum, khususnya Polisi, Jaksa dan Hakim supaya segera melapor. (Foto: Istimewa)

Dalam rangka membantu upaya Presisen Jokowi dan Pimpinan Polri demi menjawab dan mewujudkan harapan masyarakat terhadap Polisi, Jaksa dan Hakim yang ideal sebagai Pengayom, Pelindung, Pelayan Keadilan dan Penjaga Ketertiban.

Maka kepada siapapun anggota masyarakat atau kontraktor di Manggarai yang pernah menjadi korban pemerasan yang diduga dilakukan oleh Iptu Aldo Febrianto, Kasatreskrim Polres Manggarai atau Anggota Kepolisian lainnya.

Supaya sebaiknya segera memberi informasi kepada Pimpinan Polri di NTT dan/atau DPRD untuk disampaikan pada Pimpinan Polri sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap upaya Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian  dalam melahirkan Polisi, Jaksa dan Hakim yang ideal dan mengabdi kepada kepentingan rakyat.

Masyarakat atau siapapun di NTT yang merasa pernah jadi korban pemerasan oleh aparat Penegak Hukum, khususnya Polisi, Jaksa dan Hakim supaya segera melapor.

Dan tidak usah khawatir atau takut karena Pimpinan Polri sudah tahu bahwa masyarakat sering dijadikan obyek pemerasan oleh sementara Anggota Polisi, Jaksa ataupum Hakim yang berwatak materialis dengan mengabaikan moral dan integritasnya sebagai pelayan dan pelindung masyarakat.

Hanya dengan kerja sama berupa penyaluran informasi secara benar kepada Pimpinan Polri tentang perilaku Polisi, Hakim dan Jaksa di setiap Kabupaten di NTT maka harapan Presiden dan Kapolri melalui Tim Saber dan Propam Polri bisa terwujud dan bisa dipertanggungjawabkan.

Jika Masyarkat di Manggarai merasa takut atau karena sebab lain enggan melapor, maka Rekan-Rekan Advokat dan Rrkan-


Rekan Media bersama PMKRI supaya memfasilitasi sebuah gerakan bersama untuk menampung informasi dari masyarakat.

Selanjutnya kemudian laporan atau informasi dari masyarakat itu diserahkan kepada Pimpinan Polri, DPRD dan Gubernur/Bupati untuk menjadi perhatian sekaligus sebagai bahan untuk membuat kebijakan guna melindungi maayarakat dari perilaku tidak terpuji yamg dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polisi, Jaksa dan Hakim.

Masyarakat tidak boleh biarkan pimpinan Polri bekerja sendiri tetapi perlu peram serta secara partisipatif agar antara Pimpinan Polri dan Masyarakat masing-masing punya dasar untuk bertindak.

Apa yang sudah dilakukan oleh adik-adik PMKRI antara lain dengan aksi Unjuk Rasa di depan Kantor Polres Mamggarai dan di di tempat-tempat lain di NTT harus kita dukung.

Karena gerakan PMKRI sebagai gerakan moral membantu Pemerintah melahirkan Penyelenggara Negara dan Aparat Penegak Hukum yang bersih dan bebas dari KKN serta memiliki integritas moral dan kejujuran yang tinggi.

Penulis: Petrus Selestinus, KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI).

Catatan: Segala bentuk aspirasi yang termuat didalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis.