Mayoritas-Minoritas dan Negara
Cari Berita

Mayoritas-Minoritas dan Negara

24 December 2017



        
kekuasaan dan daulat yang melekat dalam keberadaan negara bukanlah tujuan; melainkan sarana atau alat yang dalam segala tindak-tanduknya semata-mata bertujuan demi tercapainya kebaikan pihak-pihak yang terlibat dalam covenant yakni warga masyarakat itu sendiri.(foto : doc. pribadi)
Persoalan yang didasarkan pada konsepsi mayoritas dan minoritas adalah persoalan yang tidak pernah berujung. Disini penulis mengajak sidang pembaca yang budiman untuk melihat kembali pelbagai macam problem yang terjadi antara kaum mayoritas dan minoritas yang sesungguhnya. Sebagai contoh: masalah yang paling riil bagi penulis, penindasan yang melanda kaum buruh misalnya: upah yang mereka terima tidak sesuai dengan tenaga yang mereka keluarkan, jam kerja yang tidak sesuai, dan tidak adanya jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Masih banyak penguasa, pemilik perusahan-perusahan  (pengusaha),  yang bertindak seperti ini. Persoalan yang sama juga melanda fakir miskin yang dalam konsepsi Jeffery A. Winters (2011) menempatkan mereka sebagai mayoritas yang punya daya ekonomi dan politik yang minor. Sebaliknya para elit penguasa dan pengusaha adalah minoritas yang megendalikan mayoritas kuasa politik dan ekonomi. Dalam konteks keberadaan kaum buruh dan fakir miskin, golongan minoritas inilah yang berperan aktif dalam mendesain strategi pembodohan, pemiskinan dan depolitisasi yang sistemik melalui aktualisasi kuasa politik dalam pembuatan kebijakan yang pada dasarnya menguntungkan dan melanggengkan status mereka sebagai elit penguasa dan pengusaha.
Kondisi seperti ini semakin membenarkan bahwa negara membagi warganya kedalam kelompok kalah (mayoritas) dan kelompok pemenang (minoritas). Melihat kondisi seperti ini, sangat miris yang dilakukan oleh penguasa dan pengusaha yang mempunyai otoritas sedikit banyak membela kepentingan mereka sendiri (minoritas). Sementara kaum buruh, fakir miskin (mayoritas) yang tidak memiliki daya dalam mengakses sumber-sumber politik dan ekonomi terus dibebani oleh kepentingan mereka.
Lebih lanjut bahwa, berdasarkan konteks persoalan kedudukan tersebut adalah perlu sebuah autokritik bagi negara. Negara (kekuasaan) merupakan alat untuk mencapai tujuan yakni kebaikan bersama warga masyarakat. Bukan sebaliknya, bahwa warga masyarakat dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan. Negara seharusnya hadir sebagai penyeimbang yang mampu mengatur dominasi penguasa dan pengusaha agar hak-hak masyarakat yang selama ini diabaikan bisa terpenuhi.
Sebagai pijakan autokritik, terbentuknya negara sedianya dipahami sebagaimana Thomas Hobbes dalam Ahmad Suhelmi (2007) mengistilahkannya sebagai covenant yakni sebuah kontrak atau perjanjian social  yang terjalin antar individu demi menghindari anarki akibat ketidakteraturan dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan politik dan ekonomi dalam masyarakat. Hobbes tidak mengkonsepsikan negara sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, dikarenakan negara diidealkan berposisi sebagai otoritas tunggal yang keberadaannya semata-mata untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dengan demikian, kekuasaan dan daulat yang melekat dalam keberadaan negara bukanlah tujuan; melainkan sarana atau alat yang dalam segala tindak-tanduknya semata-mata bertujuan demi tercapainya kebaikan pihak-pihak yang terlibat dalam covenant yakni warga masyarakat itu sendiri.

Penulis  : Agustinus Sukarno
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Semester 1, STPMD “APMD” Yogyakarta.