OTT Terhadap Reskrim Polres Manggarai, Momentum Bersih-Bersih Aparat Dari Prilaku Peras Dan Suap Di Tubuh POLDA NTT

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

OTT Terhadap Reskrim Polres Manggarai, Momentum Bersih-Bersih Aparat Dari Prilaku Peras Dan Suap Di Tubuh POLDA NTT

14 December 2017



Perilaku "peras" dan "suap" masih menjadi kebiasaan buruk yang sering terjadi dan dikeluhkan oleh para pencari keadilan (Foto: Istimewa)

Kepolisian Polda NTT harus jadikan kasus Operasi Tangkap Tangan atau OTT Tim Propam Polda NTT terhadap Kasat Reskrim Polres Manggarai AKP. Aldo Febrianto, sebagai momentum melakukan pembersihan dari perilaku "peras" dan "suap" yang masih marak terjadi di kalangan Anggota Kepolisian Polda NTT.

Perilaku "peras" dan "suap" masih menjadi kebiasaan buruk yang sering terjadi dan dikeluhkan oleh para pencari keadilan atau yang jadi korban dari kalangan rakyat kecil dan orang berduit di NTT ketika tersangkut kasus pidana.

Publik NTT menaruh harapan tinggi kepada Kapolda NTT yang baru, sejak dinaikan tipenya dari Polda yang semula berada pada tipe B dinaikan tingkatnya menjadi tipe A pada Maret 2017, dengan konsekuensi Kapoldanya seorang Perwira Tinggi Bintang Dua/Irjen Pol.

Salah satu alasan kenaikan tipe Polda NTT darinTipe B menjadi Tipe A adalah naiknya ancaman keamanan, padahal persoalan ancaman terhadap keamanan, tidak semata-mata timbul dari masyarakat karena sebab-sebab dari luar tetapi juga lebih disebabkan karena perilaku Aparat Polri yang sering melukai hati masyarakat (seperti soal peras, suap, pungli dll), dalam sikapnya sehari-hari.

Karena itu kenaikan tipe A untuk Polda NTT menuntut perbaikan perilaku Aparat Polri dalam memberikan pelayanan terbaik epada masyarakat NTT, dengan lebih mengedepankan sikap melindungi, mengayomi dan melayani tanpa masyarakat kehilangan sesuatu apapun ketika berurusan dengan Polisi.

Masyarakat sering mengeluh dan keluhan masyarakat tentang perilaku Aparat Kepolisian tergolong tinggi sebagaimana Pengaduan Masyarakat kepada OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA/ORI, menempatkan Polri pada urutan pertama mendapat sorotan masyarakat terkait pelayanan publik yang terburuk disusul dengan BPN/Pertanahan dan Badan Kepegawaian.

Suburnya pelayanan buruk di Kepolisian juga disebabkan karena masyarakat korban tidak berani melapor peristiwa peras, suap dan pungli, tidak percaya kepada Lembaga yang menerima Laporan dan tidak percaya kepada Pimpinan Instansi yang menangani Pengaduan Masyarakat, karena Pimpinan Instansi ybs dinila sebagai  tidak berniat melakukan perubahan atau pembenahan.

Karena itu, KAPOLDA NTT harus membudayakan OTT di setiap Kabupaten dan memberikan jaminan perlindungan kepada msyarakat korban pemerasan, suap dan pungli, agar tidak dituntut balik atau dipersulit ketika masyarakat berurusan dengan Polisi dalam urusan yang lain.

Kapolda harus membuka Kotak Pengaduan Masyarakat di setiap Kabupaten sehingga Kapolda bisa tahu apa yang menajdi keluh kesa masyarakat ketika berurusan dengan Anggota Kepolisian di setiap Polres dan Poksek di NTT.

Pelakasaan OTT oleh Propam Polda NTT, terhadap Iptu Aldo Febrianto, belum memunculkan signyal bahwa OTT ini akan menjadi momentum bersih-bersih Anggota Polri dari perilaku tercela dan melanggar hukum, sebagaimana harapan Presiden Jokowi dan KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian saat menaikan Tipe Polda NTT ke Tipe A.

Malahan, bisa saja OTT ini hanya dilakukan secara sporadis sekedar pencitraan. Apalagi sejak awal OTT terjadi atas diri Iptu Aldo Febrianto, sudah muncul sejumlah kejanggalan antara lain tidak adanya penjelasan resmi dari Kapolres Manggarai mengenai kebenaran OTT tersebut, juga tidak adanya Penangkapan 1 X 24 jam, Pemberian Status Tersangka dan Penahanan terhadap Iptu Aldo Febrianto, bahkan Iptu Aldo Febrianto masih bisa memberikan Pernyataan Pers di media bahwa dirinya tidak kena OTT tetapi hanya dimutasi.

Adanya perbedaan yang menyolok antara standar OTT yang dilakukan KPK dan/atau OTT yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri dengan OTT versi Propam Polda NTT terhadap Iptu Aldo Febrianto, yang meskipun disebut kena OTT oleh Propam Polda NTT, tetapi tidak dilakukan Penangkapan apalagi Penahanan dan belum ditetapkan sebagai Tersangka.

Mengapa ada perbendaan standar OTT Propam Polda NTT dengan standar OTT Saber Pungli Bareskrim Polri ketika terjadi OTT terhadap AKBP Brotoseno pada November 2016 yang lalu, ketika AKBP Brotoseno di OTT maka dalam waktu 1 x 24 jam pelaku  OTT langsung diberi status tersangka, barang bukti disita dan Pelakunya ditahan disertai dengan pengembangan kasus berupa tindakan penggeledahan  di sejumlah tempat untuk dipolice line.

OTT yang dilakukan Propam Polda NTT terhadap Iptu Aldo Febrianto, nampak sangat lunak dan terkesan setengah hati mengarah kepada adanya sikap melindungi Iptu Aldo Febrianto, terlebih-lebih karena belum adanya tindakan kepolisian terhadap Aldo Febrianto, berupa diberi status Tersangka dan ditahan, kecuali uang yang diduga suap diamankan sebagai barang bukti.

Selain itu belum adanya pengembangan penyidikan terhadap pelaku lain, memberi kesan pembiaran sehingga beberapa pelaku bisa saja berkolaborasi untuk menghilangkan jejak dan barang bukti lainnya. Oleh karena itu harapan untuk segera terwujudnya Polri yang ideal di NTT masih jauh api dari  panggang, kecuali kalau "Nanti Tuhan Tolong".

Penulis: Petrus Selestinus. KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI

Catatan: Segala bentuk aspirasi didalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis.