Kekerasan Fisik Terhadap Mahasiswa PMKRI, Sebuah "GRAND DESIGN" Untuk Hancurkan Idealisme Mahasiswa
Cari Berita

Kekerasan Fisik Terhadap Mahasiswa PMKRI, Sebuah "GRAND DESIGN" Untuk Hancurkan Idealisme Mahasiswa

11 December 2017

Patut diduga, para koruptor di NTT berada dibalik sikap repersif Polisi terhadap Mahasiswa PMKRI bukan hanya di Manggarai tanggal 9 Desember 2017 kemarin, tetapi juga di Kabupaten lain di Ende, Maumere, Kupang, di Sumba dll. (Foto Istimewa)
Unjuk rasa adalah ungkapan kekecewaan dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat kepada penguasa dengan tujuan agar tuntutan itu didengarkan penguasa guna memperbaiki kebijakan yang salah yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Karena itu UUD 1945 dalam pasal 28 memberikan jaminan secara eksklusif berupa hak untuk menyatakan pendapat sebagai sebuah kebebasan yang azsasi yang penggunaannya tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga. Oleh karena itu setiap aksi unjuk rasa yang hendak dilakukan oleh setiap warga negara wajib memberitahukan kepada Kepolisian agar Polisi dapat memberikan fasilitas, mengawal dan memperlancar jalannya unjuk rasa hingga waktunya berakhir, bukan sebaliknya.

Namun yang terjadi di Manggarai pada tanggal 9 Desember 2017, justru sebaliknya, Polisi yang seharusnya mengawal, memfasilitasi dan membantu aksi demo Mahasiswa PMKRI hingga selesai, justru di saat puncak aksi demo berlangsung, Polsi justru mengabaikan kewajibannya menurut ketentuan pasal 9 dan pasal 18  Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012, Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, yaitu kewajibannya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan secara profesional, menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain dll. hingga selesai aksi unjuk rasa, malah aparat Kepolisian bertindak sebagai pengacau dan pelanggar hukum. 

Anggota Polres Manggarai justru bertindak sebaliknya, Polisi menjadi Penghambat dan Perintang aksi unjuk rasa Mahasiswa PMKRI hingga melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap beberapa Mahasiswa yang Unjuk Rasa, mengancam akan mematahkan leher Mahasiswa PMKRI yang sedang melakukan orasi, mengkritik kinerja Polisi Polres Manggarai yang tidak berprestasi dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, sehingga aparat Kepolisian tidak menerima kritik Mahasiswa PMKRI dan melakukan aksi balasan berupa kekerasan fisik berupa penganiayaan. Padahal aksi Unjuk Rasa Mahasiswa PMKRI itu sendiri tidak ada yang menyimpang dari rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri.

Fenomena kekerasan fisik yang dilakukan secara terbuka dan brutal oleh anggota Kepolisian di seluruh NTT  terhadap Mahasiswa PMKRI dll., semakin lama semakin membuka kedok, dimana setiap terjadi aksi unjuk rasa Mahasiswa yang membawa tema tentang Kritik Mahasiswa terhadap perilaku Polisi/Jaksa dalam Pemberantasan Korupsi, selalu dilayani dengan sikap kekerasan oleh Polisi. Sedangkan unjuk rasa Mahasiswa terhadap isu yang lain hampir tidak terjadi kekerasan terhadap Mahasiswa. Dengan demikian patut diduga, para koruptor di NTT berada dibalik sikap repersif Polisi terhadap Mahasiswa PMKRI bukan hanya di Manggarai tanggal 9 Desember 2017 kemarin, tetapi juga di Kabupaten lain di Ende, Maumere, Kupang, di Sumba dll.

Kekerasan yang sering dipraktekan oleh anggota Kepolisian di NTT ketika menghadapi aksi unjuk rasa Mahasiswa PMKRI di hampir semua Kabupaten di NTT selalu terkait dengan sikap kritis Mahasiswa terhadap kinerja buruk aparat Kepolisian dalam banyak kasus korupsi, bahkan sejumlah kasus diduga penyelesaiannya melalui Perbuatan Korupsi baru alias  KKN. Oleh karena itu sikap anggota Kepolisian Manggarai  ini memang jelas sebagai upaya untuk mencoba membodohi Mahasiwa, membodohi akal sehat publik dan terlebih-lebih memberangus HAM Mahasiswa PMKRI ketika hendak menyatakan pendapat di muka umum dengan misi menuntut Polri melakukan Penegakan Hukum terhadap koruptor di NTT.

Rasa keadilan masyarakat NTT sangat terusik oleh perilaku brutal dan sangat tidak profesional dari aparat Polri dalam melayani aksi unjuk rasa Mahasiswa PMKRI ini.  Berbagai ketentuan tentang pelayanan aksi unjuk rasa yang dikeluarkan oleh KAPOLRI diinjak-injak ketika kepentingan koruptor harus dikedepankan dengan karpet merah. Ini jelas tindakan insubordinasi terhadap kebijakan Kapolri seakan-akan menjadi sesuatu yang lumrah bagi sebagian besar Kapolres di NTT ketika menghadapi aksi unjuk rasa. Maasyarakat lantas beripikir dan bertanya apakah Polri ini alat negara pelindung rakyat atau mewakili kepentingan para koruptor. Anggota Polri di NTT patut diduga telah bertindak atas pesanan para Koruptor lantas mengabaikan Peraturan Kapolri dan SOP Pimpinan Polri tentang Unjuk Rasa.


Oleh : Petrus Selestinus
Koordinator TPDI dan Advokat PERADI