Kadis Pendidikan NTT Angkat Bicara Soal Tanggapan Kemendikbud Atas Survei PISA

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Kadis Pendidikan NTT Angkat Bicara Soal Tanggapan Kemendikbud Atas Survei PISA

9 December 2017

"Kita menyesalkan pernyataan ini. Seolah-seolah NTT ini pendidikannya sangat buruk. Jangan menjustice NTT seperti itu, " ujar Lisapaly (Foto: Istimewa).
KUPANG, marjinnews.com - Tanggapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Efendy terhadap hasil survey Program for International Students Assesement (PISA) saat pertemuan di UNESCO menyakitkan seluruh masyarakat NTT.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Johanna Lisapaly kepada wartawan di Kupang, Rabu (6/12).

"Kita menyesalkan pernyataan ini. Seolah-seolah NTT ini pendidikannya sangat buruk. Jangan menjustice NTT seperti itu, " ujar Lisapaly.

Menurut Lisapaly, buruknya kualitas pendidikan di NTT merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

"Persoalan pendidikan maju itu butuh sentuhan dari semuanya. Artinya Pak mentri juga harus koreksi. Kitanya di daerah juga. Beliau yang bertanggungjawab terhadap pendidikan, " ujarnya.

Walaupun dirinya menyelaslkan pernyataan Kemendikbud, Muhadjir Efendy, dirinya mengakui bahwa kualitas pendidikan NTT saat ini masih jauh dari provinsi yang lain.

Oleh karena itu, pernyataan dari Kemendikbud menjadi motivasi bagi pemerintah provinsi untuk membenahi pendidikan di NTT.

"Kita positif saja terhadap pernyataan dari Pak Mentri. Kita akan koreksi dan membenahi pendidikan di NTT.

Minta Klarifikasi

Lebih lanjut, Mantan Asisten I Setda Provinsi ini aka meminta klarifikasi dari Kemendikbud Muhadjir Efendy terkait pernyataan itu.

"Saya akan meminta klarifikasi. Kami selalu diundang dalam kegiatan/pertemuan-pertemuan bersama Pak Mentri, kita akan minta klarifikasi, " ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan penilaian dari Kemendikbud, Muhadjir Efendi ini, dirinya akan menagih kepada pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan pendidikan di NTT. Pasalnya, NTT juga merupakan bagian dari NKRI.

"Saya mau tagih. Dengan pemberian yang biasa-biasa apakah bisa menjadi yang luar biasa?, " katanya.

Dengan pemberian dan perhatian dari pemerintah pusat maka kualitas pendidikan akan terpenuhi secara standar pendidikan.

Terpisah, Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmy Sianto, menyayangkan adanya pernyataan dari Kemendikbud, Muhadjir Efendy.

Pernyataan Kemndikbud ini, kata Jimmy adalah bentuk kepanikannya terhadap pertanyaan mutu kualitas pendidikan di Indonesia oleh PISA melalui hasil survei.

"Ini pernyataan untuk menyelamatkan mukanya sebagai menteri. Ini adalah bentuk pelarian tanggungjawab terhadap penilaian mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia sehingga dia mengkambinghitamkan NTT, "ungkapnya.

Menurut Jimmy, seharusnya sebagai Menteri bertanghungjawab terhadap mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Kegagalaan pendidikan di NTT adalah bagaian dari kegagalan dirinya sebagai menteri pendidikan.

"Buruknya kualitas pendidikan di Indonesia adalah cerminan dari ketidakmampuan dari seorang mentri yang bertugas mencerdaskan anak bangsa, " tegasnya.

Ia menambahkan, pernyataan Kemendikbud tersebut dikeluarkan tanpa dasar yang kuat. Pendasaran yang digunakan Kemendikbud, kata Jimmy adalah hasil Ujian Akhir Nasional.

Hal lain yang dipertanyakan Jimmy adalah, pemahama Menteri tentang survei. Pasalnya, survei yang dilakukan PISA adalah survei secara nasional bukan dilakukan hanya di NTT.

"Menteri harus tau bahwa NKRI ini terdiri dari 34 provinsi. Jadi kalau survei tentang Indonesia maka sampelnya itu seluruh Indonesia, " tegasnya.

Harus Minta Maaf.

Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Efendy atas tanggapan hasil Survei oleh PISA telah melukai seluruh masyarakat NTT.

Oleh karena itu, Menteri Muhadjir Efendy harus meminta maaf atas pernyataan tersebut. "Menteri harus minta maaf karena telah melukai seluruh masyarakat NTT, " ujarnya.

Menurut Jimmy, saat ini yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah Pemerataan pendidikan untuk menjawab keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (RN/MN)