IPTU Aldo Febrianto Dan AIPTU Komang Suita Bisa Disangkakan Dengan PASAL KORUPSI.
Cari Berita

IPTU Aldo Febrianto Dan AIPTU Komang Suita Bisa Disangkakan Dengan PASAL KORUPSI.

14 December 2017

Propam Polda NTT harus berani bongkar hingga ke atasan Iptu Aldo Febrianto yaitu Kapolres dan Wakapolres, karena budaya setor keatasan masih marak terjadi . (Foto: Istimewa)

KAPOLDA NTT, Irjen Pol. Agung Sabar Santoso, SH.MH., harus menumpas tuntas raja-raja kecil dalam lingkungan Polda NTT yang selama ini melakukan praktek memeras para kontraktor secara terbuka melalui telepon dan SMS dengan memanfaatkan jabatan dan nama besar Institusi Polri untuk kepentingan pribadi dan menyengsarakan rakyat kecil dan kontraktor-kontraktor kecil di NTT. 

Permintaan 2,5 % dari nilai proyek sebesar Rp. 3,5 miliar atau sebesar Rp. 100 juta dan berhasil mendapatkan Rp. 50 juta bukan, sekedar Kejahatan pemerasan tetapi sudah masuk ke delik korupsi karena uang Rp. 50 juta itu adalah uang milik BUMD atau PT. MMI/Manggarai Multi Investasi milik Pemda Manggarai.

Oleh karena itu meskipun modus operandinya adalah pemerasan tetapi oleh karena kejahatan itu dilakukan dalam jabatan sebagai Kasatreskrim Polres Manggarai bersama Kanit Tipikor Polres Manggarai, disamping posisi  PT. MMI adalah BUMD, maka unsur Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi. 

Dengan demikian Tindak Pidana yang terjadi sesungguhnya adalah Tindak Pidana Korupsi, maka baik Sdr. Iptu Aldo Febrianto maupun Sdr. Aiptu Komang Suita harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana dengan sangkaan pasal Tindak Pidana Korupsi. 

Propam Polda NTT tidak boleh menyederhanakan kasus Rp. 50 juta ini hanya sekedar pemerasan sehingga hanya dikenakan pasal KUHP, ini adalah kejahatan korupsi yang paling kasar, karena dilakukan oleh oknum Polisi tanpa ikut bekerja, tanpa ikut berkeringat tetapi meminta-minta untuk mendapatkan jatah dengan jumlah yang cukup besar yaitu 2,5 % dari proyek yang nilainya Rp. 3,5 miliar. 

Propam Polda NTT harus berani bongkar hingga ke atasan Iptu Aldo Febrianto yaitu Kapolres dan Wakapolres, karena budaya setor keatasan masih marak terjadi sehingga harus menjadi pertimbangan dalam membongkar modus operandi korupsi yang dikemas dengan pemerasan. Namun demikian pihak PT. MMI tidak bisa dimintai peryanggungjawaban pidana karena PT. MMI atau Direkturnya Sdr. Yustinus Mahu adalah Korban bersama Pemda Kabupaten Maggarai selaku pemilik BUMD.

Sikap Iptu Aldo Febrianto dan Aiptu Komang meminta uang melalui hubungan Telepon dan SMS kepada Yustinus Mahu, jelas menunjukan betapa perilaku peras/memeras kontraktor dan rakyat kecil ketika berurusan dengan Polisi di NTT menjadi hal yang biasa, lumrah bahkan tidak melaggar hukum dan sumpah jabatan. 

Padahal Presiden Jokowi dan Kapolri harus membentuk Tim Saber di setiap Polda dengan misi khusus memerangi korupsi dan pungli dari perilaku aparat Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum yang sudah terstruktur dan masif, termasuk di NTT.

Kontraktor-kontraktor di NTT harus bersatu untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan termasuk harus berani membongkar perilaku aparat nakal di NTT terkait dengan pelaksanaan tugas Penegakan Hukum dan tugas Pekerjaan  Proyek yang tidak konek dengan profesi Polisi. 

Mari jadikan kasus pemerasan terhadap Direktur PT. MMI Yustinus Mahu ini sebagai momentum untuk melakukan pemberantasan korupsi bersama Polisi-Polisi putih dan bersih yang masih banyak bekerja jujur dan baik.


Penulis: Petrus Selestinus. KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI

Catatan: Segala bentuk aspirasi didalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis