FAPP: Hakim PTUN Harus Menyatakan Tidak Berkewenangan Memeriksa Gugatan HTI
Cari Berita

FAPP: Hakim PTUN Harus Menyatakan Tidak Berkewenangan Memeriksa Gugatan HTI

4 December 2017

Padahal SK Pencabutan Status Badan Hukum HTI didasarkan kepada prinsip "perlindungan terhadap kepentingan umum dan dilakukan dalam keadaan kegentingan memaksa, dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan, keadilan dan dalam rangak Penegakan Hukum (Foto: madina online)
Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) meminta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta agar pada persidangan Sengketa Tata Usaha Negara antara HTI melawan Kemenkum HAM RI, minggu berikutnya segera memutus dalam putusa "sela" untuk memutuskan bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta tidak  berwenang memeriksa dan memutus  "Sengketa Tata Usaha Negara" sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Hizbut Tahrir Indonesia/HTI No. 211/G/2017/PTUN Jakarta.

Menurut FAPP, Hakim PTUN Jakarta memiliki alasan hukum yang kuat untuk menyatakan diri sebagai "tidak  berwenang "memeriksa dan memutus" Gugatan HTI yang menyoal SK. Pencabutan Status Badan Hukum HTI oleh Kemenkum HAM dinilai sebagai "Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah" dan menuntut agar Hakim PTUN membatalkan SK. Menkum HAM RI Tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI.

Padahal SK Pencabutan Status Badan Hukum HTI didasarkan kepada prinsip "perlindungan terhadap kepentingan umum dan dilakukan dalam keadaan kegentingan memaksa, dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan, keadilan dan dalam rangak Penegakan Hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim PTUN Jakarta dan Kementerian Hukum dan HAM RI harus punya cara pandang yang sama dalam melihat SK. Pencabutan Status Badan Hukum HTI, karena landasan hukum dalam mengeluarkan SK.

Pencabutan bersumber pada Perppu No. 2 Tahun 2017 dan conform dengan ketentuan pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dengan tegas menyatakan bahwa: Majelis Hakim tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketaTata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, dan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas itu sendiri lahira karena negara secara nyata berada dalam keadaan kegentingan yang memaksa, yang sudah mengarah kepada perpecahan terkait dengan pertentangan di antara masyarakat mengenai Ideologi Khilafah dengan Ideologi negara Pancasila dimana mayoritas masyarakat menolak perjuangan HTI menjadikan Kilafah sebagai Ideologi Negara menggantikan Ideologi Pancasila. 

Keberadaan Perppu No. 2 Tahhn 2017 yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU dan telah diundangkan, merupakan pembuktian yang sempurna dan sudah notoirfaiten, sehingga memperjelas apa dasar pertimbangan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017,  mengapa disusul dengan dikeluarkannya SK. Pencabutan Status Badan Hukum HTI, untuk keperluan siapa SK. HTI itu dicabut.

FAPP mendukung sepenuhnya langkah Pemerintah mencabut Status Badan Hukum HTI bahkan FAPP telah menjadikan diri sebagai Tergugat Intervensi, meskipun Majelis Hakim PTUN Jakarta telah menolaknya, namun perjuangan untuk memperkuat posisi Pemerintah mempertahankan keputusan Pencabutan Status Badan Hukum HTI sudah merupakan harga mati. Untuk itu FAPP tetap mendukung langkah Pemerintah dan berada bersama Pemerintah menolak setiap upaya dari siapapun juga yang mencoba menggantikan Ideologi Negara Pancasila dengan Ideologi bentuk lainnya.

Oleh: Petrus Selestinus
Ketua Tim Task Force FAPP dan Koordinator TPDI