Bilang Siswa Siswi NTT Bodoh, Indikasi Menteri Muhadjir Effendy Tidak Layak Jadi Menteri
Cari Berita

Bilang Siswa Siswi NTT Bodoh, Indikasi Menteri Muhadjir Effendy Tidak Layak Jadi Menteri

6 December 2017

Seharusnya Menteri Muhadjir Effendy menjadikan hasil survey tersebut sebagai evaluasi bagi sistem pendidikan Nasional Indonesia. Tuduhan itu sangat melukai masyarakat NTT dan beliau harus meminta maaf atas ucapannya. (Gambar: Istimewa)
Pernyataan Menteri  Muhadjir Effendy yang kecewa atas torehan angka 72 dalam hasil rilis Program for Internasional Student Assessment (PISA) dengan menuduh NTT sebagai dalang dari citra buruk pendidikan Nasional Indonesia merupakan kemunduran berpikir dan menunjukkan betapa karakter seorang Menteri begitu buruk.

Beliau sebagai seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak seharusnya mengungkapkan pernyataan tersebut di depan publik. Tuduhan tanpa data yang dialamatkan kepada siswa/i NTT ini merupakan fenomena baru bagi bobroknya karakter seorang menteri. Kita lihat Pada 6 Agustus 2017, Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 87 tahun 2017 tentang Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) dengan bertumpu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Perpres tersebut harusnya menjadi interupsi bagi sistem pendidikan Nasional Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga sebagai penanggung jawab terhadap Perpres tersebut harus mampu mengakomodir secara baik dan menunjukkan karakter ke-Indonesia-an kita, bukan sibuk dengan hasil survey lalu menuduh siswa/i NTT sebagai dalang atas citra buruk atas hasil survey tersebut.

Seharusnya Menteri Muhadjir Effendy menjadikan hasil survey tersebut sebagai evaluasi bagi sistem pendidikan Nasional Indonesia. Tuduhan itu sangat melukai masyarakat NTT dan beliau harus meminta maaf atas ucapannya.

Fakta Singkat Pendidikan NTT
Pembangunan di bidang pendidikan telah berlangsung sebagai upaya dalam menjawab amanat undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai program pembangunan dan upaya perbaikana telah dicanangkan, dijalankan dan akan terus dievaluasi demi efektifnya pergerakan pembangunan di bidang pendidikan. 

Muara akhir dari semua bentuk program pembangunan di bidang pendidikan adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang memiliki ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Hal ini diharapkan beresonansi pada kehidupan yang lebih luas, sehingga dapat terbentuk masyarakat indonesia yang terampil, berbudi pekerti, berkepribadian, memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air dan dapat membangun bangsa.

Untuk membentuk manusia Indonesia yang utuh tidak bisa hanya melihat sisi ilmu pengetahuannya saja. Paling penting adalah akhlak, karakter dan nilai-nilai luhur ke-Indonesia-an itu ada dalam setiap diri peserta didik. Jika memang acuan kesuksesan pembangunan pendidikan di mata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita adalah menempati posisi tertinggi dalam sebuah hasil survey, maka alangkah lebih bijaknya Pak Menteri juga melihat celah-celah yang menurutnya "bobrok" itu dari hasil survey.

Menurut data Badan Pusat Statistik yang berjudul, "Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2016" bahwa dalam memantau perkembangan pembangunan di bidang pendidikan dibutuhkan data dan indikator pendidikan yang mampu menggambarkan kondisi dan perkembangan pendidikan secara tepat. Beberapa indikator pendidikan yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan di bidang pendidikan antara lain, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH) dan Mean Years of School (MYS) atau rata-rata lama sekolah. 

Salah satu contoh hasil survey BPS yang datanya diambil melalui Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan dengan secara berkala setiap tahun dengan melibatkan 10.880 rumah tangga yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di NTT pada  2016 memperlihatkan hanya 3 dari 4 penduduk usia sekolah di Nusa Tenggara Timur yang sementara bersekolah. Hal ini berarti bahwa masih ada seperempat penduduk usia sekolah di Nusa Tenggara Timur yang belum pernah sekolah sama sekali atau telah berhenti sekolah.

Masih banyak lagi fakta tentang realita pendidikan NTT yang tersaji dalam hasil penelitian ini. Sayangnya bagi Pak Menteri hasil penelitian di dalam negeri bukan kelasnya. Ada indikasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita ini lebih mementingkan rasio dari pada kualitas. Hal ini berimbas pada kurangnya kepekaan terhadap tanggungjawabnya sendiri sebagai Menteri. Beliau seperti Pilatus yang memilih mencuci tangan terhadap ketidakadilan yang dialami Yesus.

Meski demikian, supaya beliau segera sadar dan meminta maaf kami mengharapkan beliau bisa membaca survey yang bernas berikut soal realita pendidikan di NTT untuk dibaca, ditemukan titik persoalannya lalu memperbaikinya secara berlahan.


Oleh: -Yogen Sogen 
           - Andi Andur