Mengkritisi Kebijakan Kampus, 22 Mahasiswa UP 45 Yogyakarta di DO Sepihak oleh Rektor
Cari Berita

Mengkritisi Kebijakan Kampus, 22 Mahasiswa UP 45 Yogyakarta di DO Sepihak oleh Rektor

13 November 2017

22 orang mahasiswa yang di drop out oleh rektor Universitas Proklamasi (UP) 45 Yogyakarta melakukan aksi solidaritas menuntut keadilan dan keterbukaan pihak kampus bersama Aliansi Solidaritas Mahasiswa Proklamasi 45 pada Jumat (10/11) Kemarin. 
Yogyakarta, marjinnews.com-Keputusan sepihak rektor Universitas Proklamasi (UP) 45, Bambang Irjanto terhadap 22 mahasiwa yang di drop out (DO) mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak. Keputusan tersebut dinilai sebagai tindakan ketidakadilan terhadap hak mahasiswa. 

22 mahasiswa yang di DO bersama Aliansi Solidaritas Mahasiswa Proklamasi 45 hingga kini masih terus berjuang agar rektor UP 45 segera mencabut keputusan drop out  yang mengorbankan masa depan mahasiswa tersebut.

Pada Jumat, (10/11), terjadi aksi long march sejauh 8,3 KM dengan rute kampus UP 45 menuju kantor Kopertis Wilayah V Yogyakarta ditempuh puluhan mahasiswa untuk menuntut keadilan terhadap ke-22 mahasiswa UP 45 yang di DO. 

Salah satu mahasiswa yang di DO saat ditemui disela-sela aksi menjelaskan bahwa aksi solidaritas sampai saat ini masih tetap konsisten, dia meyakini bahwa kasus ini merupakan tindak kejahatan kemanusian yang dilakukan oleh birokrasi kampus.

"Kami hanya menuntut tranparasi dan demokratisasi kampus, tetapi kami malah dikeluarkan dari kampus. Ini merupakan tindakan model fasisme gaya baru yang ada dikampus serta bentuk penista terhadap Pancasila" katanya

Menurut Pram selaku koordinator lapangan, pendidikan saat ini telah dikapitalisasi. Ini terbukti dengan adanya regulasi (UU PT 12 2012) yang kemudian meliberalisasi pendidikan di Indonesia. Dampaknya di berbagai daerah di seluruh Indonesia terutama di kampus terjadi pembungkaman ruang demokrasi. Yogyakarta sebagai kota pendidikan, justru terjadi praktek DO sepihak oleh rektor UP45 Yogyakarta.

"Saat ini pendidikan sudah dikapitalisasi, buktinya ada regulasi PT No 12 tahun 2012 yang kemudian meribelalisasi pendidikan di Indonesia. Ini berdampak pada pembungkaman ruang demokrasi kampus di berbagai daerah di Indonesia, Yogyakarta yang katanya kota pendidikan malah terjadi DO sepihak oleh rektor UP 45" jelas Pram.

Pram juga menjelaskan ketika Kopertis Wilayah V tidak bertanggungjawab, maka akan ada mobilisasi besar-besaran untuk menduduki kopertis. "Jika kopertis wilayah 5 tidak bertanggung jawab terhadap kebijakan ini, maka akan ada mobilisasi besar besaran untuk menduduki kopertis." Lanjutnya.

Pak Bowo, seorang warga yang di temui pada saat sedang melihat aksi long march, saat diminta tanggapan terkait aksi tersebut menyampaikan keprihatinannya terhadap dunia pendidikan saat ini. Menurutnya pendidikan tidak lagi bisa diakses oleh rakyat miskin. Biaya pendikan semakin mahal.

“Seharusnya negara memikirkan bagaimana nasib kami sebagai orang miskin, bagaimana kami bisa menyekolahkan anak kami jika biaya pendidikan semakin tinggi” kata Pak Bowo. 

Ketika ditanya mengenai mahasiswa yang di keluarkan dari kampus UP 45, Pak Bowo kemudian menuturkan kampus tidak boleh melakukan hal seperti ini, “Mahasiswa yang kuliah ini seandainya orang tua mereka sama seperti saya (miskin—red), sudah mengeluarkan uang banyak tapi karena hanya melakukan aksi malah dikeluarkan dari kampus ini akan sangat merugikan”sesalnya.

Setelah sampai di depan kantor Kopertis Wilayah V, massa aksi kemudian melakukan orasi menuntut keadilan agar kopertis segera bertanggungjawab terhadap tindakan kejahatan kemanusiaan yang di lakukan oleh rektor UP45 selang beberapa saat melakukan orasi, kepala Kopertis Wilayah V akhirnya bertemu dengan massa aksi. 

Berdasarkan pernyataan sikap Kopertis atas tuntutan masa aksi disimpulkan bahwa ketika rektor UP 45 Yogyakarta tidak mencabut surat DO tersebut maka kampus tersebut akan non-aktifkan oleh pihaknya. 

Mendengar hal tersebut, massa aksi menyampaikan bahwa mereka memberikan waktu selama 1 minggu kepada Kopertis untuk menyelesaikan hal tersebut, jika janji yang disampaikan Kopertis tidak berbuah hasil yang dengan mencabut DO tersebut, maka akan ada aksi susulan yang lebih besar untuk menduduki Kopertis Wilayah V Yogyakarta. (VP/MN)