Melalui Praperadilan Berjilid-jilid, SN Bisa Mencoba Menghambat Penyidikan KPK

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Melalui Praperadilan Berjilid-jilid, SN Bisa Mencoba Menghambat Penyidikan KPK

19 November 2017

Setya Novanto dan Fredrich Yunadi nampaknya sangat menikmati skenario penghindaran atas Penyidikan KPK, sementara Partai Golkar dan DPR RI harus menuai pukulan telak karena manuver Setya Novanto menghalangi Pwnyidikan KPK telah meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Partai Golkar (Foto: Istimewa
Langkah KPK menahan Setya Novanto setelah sebelumnya menerbitkan status DPO terhadap buronan  Setya Novanto sebagai "langkah tepat dan berani" terutama untuk menghentikan sementara manuver-manuver yang menyesatkan dan mengganggu kelancaran penyidikan KPK terhadap Setya Novanto. Meski demikian manuver yang bersifat menyesatkan untuk merintangi penyidikan KPK, bisa saja dilakukan oleh Penasehat Hukumnya, karena jurus-jurus penghindaran masih dimiliki oleh Setya Novanto dan akan dioperasikan oleh Penasehat Hukumnya, Fredrich Yunadi  dengan mengajukan praperadilan berjilid-jilid.

Setya Novanto dan Fredrich Yunadi nampaknya sangat menikmati skenario penghindaran atas Penyidikan KPK, sementara Partai Golkar dan DPR RI harus menuai pukulan telak karena manuver Setya Novanto menghalangi Penyidikan KPK telah meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Partai Golkar dan DPR RI dan pada gilirannya bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK. Karena itu KPK tidak perlu lagi terlalu banyak mempertimbangkan HAM dan Martabat Setya Novanto tetapi harus mendahulukan rasa keadilan publik akibat kejahatan korupsi proyek e-KTP.

Secara fisik Setya Novanto telah berada dalam kekuasaan KPK dengan status Tahanan KPK dan menjadi pasien RSCM akibat kecelakaan lalulintas. Namun demikian drama penghindaran Setya Novanto dari pemeriksaan KPK baik sebagai Saksi maupun Tersangka masih akan muncul mengikuti irama proses persidangan Praperadilan Jilid II yang didaftarkan Setya Novanto tanggal 15 November 2017. Karena bagi Setya Novanto dan Fredrich Yunadi hanya dengan drama-drama sakit dan opname, Setya Novanto beralasan hukum untuk menunda pemeriksaan KPK demi usaha memenangkan Praperadilan.

Jika dengan drama kecelakaan lalulintas ini membuat Setya Novanto belum bisa diperiksa karena masih sakit, sementara persidangan Praperadilan Jilid II tidak boleh ditunda-tunda karena dibatasi waktunya, maka selain KPK harus benar-benar mempersiapkan diri agar tidak lagi kalah dalam Praperadilan Jilid II, KPK juga harus punya strategi lain, untuk menghindari drama demi drama yang akan susul menyusul muncul guna mengecoh KPK dan Publik. Langkah strategis KPK adalah dengan memecah perkara-perkara yang penyidikannya dilakukan secara kumulatif menjadi perkara yang diproses secara terpisah atau sendiri-sendiri untuk menghindari drama Praperadilan.

Tindak Pidana Korupsi yang dipersangkakan kepada Setya Novanto saat ini adalah melanggar pasal 2 atau 3 UU Tipikor. Namun pada sisi yang lain diperoleh fakta bahwa Setya Novanto juga patut diduga sebagai penerima atau pemberi uang korupsi e-KTP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 atau pasal 6 atau pasal 12 UU Tipikor. Di samping itu Setya Novanto dan Penasehat Hukumnya Fredrich Yunadi juga diduga melanggar pasal 21 UU Tipikor karena "Menghalang-halangi Penyidikan dan Penuntutan perkara dugaan korupsi" sehingga potensial untuk dijadikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang diproses secara terpisah.

Dengan demikian perkara korupsi Setya Novanto dapat dikumulasikan menjadi 3 (tiga) tindak pidana korupsi, namun secara teknis dapat dibagi menjadi 3 (tiga) perkara, yang penyidikan dan penuntutannya dapat dilakukan secara terpisah, satu dan lain untuk mengantisipasi trik--trik penghindaran atas pemeriksaan oleh KPK dapat diminimalisir. Oleh karena itu, Setya Novanto boleh saja menang Praperadilan jilid II nanti, akan tetapi Penyidik masih punya cadangan dua perkara lain siap menanti, yang secara strategi sudah bisa diantisipasi untuk dihindarkan dari upaya Praperadilan termasuk setiap saat bisa digunakan untuk menangkap dan menahan Setya Novanto lagi.

Oleh: Petrus Selestinus
Koordinator TPDI & Advokat PERADI