KPK Diminta Ambil Tindakan Terhadap Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo
Cari Berita

KPK Diminta Ambil Tindakan Terhadap Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo

30 November 2017

Sebagai sebuah peristiwa pidana yang harus ditemukan Penyelidik dalam tahap penyelidikan, maka kasus pembelian lahan untuk pembangunan gedung DPRD Kabupaten Nagekeo sudah dapat dikualifikasi sebagai sebuah peristiwa pidana atau delik (Foto: Istimewa)
KPK harus merespons desakan masyarakat dan Remi Konradus, pemilik lahan gedung DPRD Kabupaten Nagekeo untuk dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bajawa, dengan membuka atau mengambil alih penyelidikan dan penyidikan atas Laporan Masyarakat tentang dugaan korupsi pembelian lahan milik Remi Konradus di Kabupaten Nagekeo, NTT, dimana Pemda Kabupaten Nagekeo dinyatakan melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dalam pembelian lahan milik Remi Konradus. Mengapa perlu diambialih, karena Kejaksaan dan Kepolisian tidak merespons kasus ini, bahkan Polda NTT pernah menolak menerima Laporan Maeyarakat kasus korupsi ini dengan alasan harus ada Surat  Kuasa dari pihak korban korupsi.

Sebagai sebuah peristiwa pidana yang harus ditemukan Penyelidik dalam tahap penyelidikan, maka kasus pembelian lahan untuk pembangunan gedung DPRD Kabupaten Nagekeo sudah dapat dikualifikasi sebagai sebuah peristiwa pidana atau delik, karena selain mekanisme pembelian lahannya tidak dilakukan dengan berpedoman kepada mekanisme "Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum" yang mengharuskan dilakukan melalui sebuah Panitia Pengadaan Tanah, juga transaksi pembeliannyapun dilaksanakan dengan orang atau pihak yang bukan pemilik tanah.

Jika sebagai sebuah peristiwa pidana atau delik atau tindak pidana atau kejahatan, diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang--Undang, maka peristiwa pembelian lahan yang dilakukan oleh Bupati Elias Djo atas lahan milik Remi Konradus, sudah jelas dapat dikualifikasi sebagai sebuah peristiwa pidana atau delik atau kejahatan, karena perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, sekarang tinggal bagaimana KPK bergerak cepat mencari tahu melalui sebuah Penyidikan untuk memastikan siapa sesungguhnya tersangka sebagai pelakunya.

Saat ini yang terpenting adalah memastikan saja siapa sebagai tersangka pelakunya, karena unsur kerugian negara atau daerah sudah jelas yaitu tanah yang sudah dibeli harus dikembalikan kepada pemilik yang sesungguhnya, bangunan gedung DPRD Kabupaten Nagekeo harus dibongkar, unsur perbuatan melawan hukumnyapun sudah jelas yaitu terdapat 3 (tiga) putusan Kasasi Mahkamah Agung dan 1 (satu) putusan PK Mahkamah Agung yang menyatakan Bupati Kabupaten Nagekeo melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu sudah menguntungkan Sdr. Efraim Fao dkk. siapa yang memerintahkan pembayaran kepada Efraim Fao, ya Bupati Elias Djo.

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bajawa dan KPK harus secara simultan melakukan penindakan yaitu, Eksekusi Putusan Perdata Mahkamah Agung berupa penyerahan lahan kepada Remi Konradus dan proses hukum atas Tindak Pidana Korupsi yang sudah bertahun--tahun mangkrak tanpa proses hukum di Ngada, agar diambil alih KPK untuk segera diproses dengan memeriksa Elias Djo dan Paulinus Y Nuwa Veto sebagai orang yang diduga keras sebagai pelaku bahkan aktor intelektual peristiwa pidana korupsi dimaksud, sebelum proses pilkada dimulai. Tujuannya agar selain Elias Djo dan Paul Y Nuwa Veto menghadapi Pilkada dalam keadaan clear and clean, juga masyarakat dan Partai Politik jangan sampai salah memilih kucing dalam karung.

Untuk itu Partai Politik dan Masyarakat agar hati-hati mencermati dinamika Kasus Perdata yang berimplikasi Pidana Korupsi ini, karena terkait dengan Pilkada di Nagekeo 2018, siappun calonnya dia harus maju dengan hati dan pikiran bersih untuk masyarakat dan bebas dari KKN, bukan jadi Bupati untuk menghadapi proses hukum selama bertahun-tahun dan dipenjara. Karena konon Elias Djo dan Paulinus Y Nuwa Veto disebut sebut diusung oleh Partai Politik untuk tampil kembali dalam pikada tahun 2018 yang akan datang, karenanya harus ada kekuatan untuk membatalkan proses pencalonannya atau Partai Politik yang sudah siap mengusungnya supaya meninjau kembali.
 
Oleh: Petrus Selestinus
Koordinator TPDI dan Advokat PERADI