Korupsi Wabah Penyakit Lintas Generasi yang Harus Dimusnahkan
Cari Berita

Korupsi Wabah Penyakit Lintas Generasi yang Harus Dimusnahkan

9 November 2017

Ia mengaburkan demokrasi dan kedaulatan hukum, ia adalah akar dari pelangaran-pelanggaran HAM, menghancurkan tatanan ekonomi pasar, menurunkan kualitas hidup dan menyuburkan kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman-ancaman kemanusiaan lainnya (Foto: Dok. Pribadi)
Dalam sebuah kesempatan mantan sekjen PBB Kofi Anna merumuskan secara tepat terkait dengan dampak korupsi. Ia menyatakan: “Korupsi adalah sebuah wabah dengan spektrum dampak sangat luas yang menghancurkan tatanan sosial. Ia mengaburkan demokrasi dan kedaulatan hukum, ia adalah akar dari pelangaran-pelanggaran HAM, menghancurkan tatanan ekonomi pasar, menurunkan kualitas hidup dan menyuburkan kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman-ancaman kemanusiaan lainnya”. 

Secara gamblang Kofi Anna mengakui dampak buruk dari korupsi yang kerap kali kita temukan dalam institusi pemerintah maupun swasta lainnya. Korupsi, demikian Anna menerangkan sebagai sebuah wabah dengan  spektrum atau ledakan sangat dasyat yang membawa pengaruh buruk pada setiap elemen kehidupan yang mengakibatkan kemunduran tatanan hidup manusia. 

Sebagai sebuah wabah, korupsi dalam pengertian lainnya bisa dilihat sebagai sebuah penyakit yang mendera aktor-aktor terkait. Dalam konteks penyakit, korupsi mesti ditangani secara serius dan dicari akar penyakitnya supaya bisa diobati karena hanya dengan mencari obatnya penyakit tersebut baru bisa disembuhkan. Dalam tulisan ini penulis akan membahas masalah korupsi sebagai sebuah penyakit yang tren di Indonesia dan upaya penangulangannya.

Korupsi Sebagai Penyakit Lintas Era 
Dalam sebuah novel yang berjudul ‘’Jejak Langkah”, tulisan novelis tersohor indonesia, Pramodya Ananta Toer secara eksplisit mengisahkan bahwa masalah korupsi telah mengakar sejak masa pemerintahan kolonial. Novel yang mengambil latar masa Kolonial tersebut mengisahkan bahwa Kaum-kaum priyanyi yang menduduki posisi tertentu dalam jabatan struktural kerap kali melakukan tindakan korupsi. 

Dan tindakan korupsi pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Hal itu dapat dimaklumi karena pada saat itu, belum ada suatu sistem ideal yang mengatur tentang masalah korupsi dan masyarakat umumnya masih tunduk pada sistem Feodal, dimana tindakan penguasa dapat dilegitimasi meskipun tidak benar. 

Setelah sekian abad beraada di bawah tekanan kolonial, bangsa Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekannya dengan tampilnya sosok Soekarno sebagai proklamator. Namun, kepemimpinan sang presiden yang kharismatik itu, lengser dibawah sebuah gerakan kudeta. Naiklah Soeharto sebagai presiden dan bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam era kepemerintahannya yaitu ‘’Orde Baru”. Selama 32 tahun sang diktator berkuasa, korupsi semakin merajalela mulai dari instansi-instansi yang paling kecil sampai pada instansi-instansi besar. 

Di sisi lain, kongkalikong antara parlemen, pemerintah dan korporasi dalam menentukan  kebijakan yang sarat akan kerugian publik mewarnai masa pemerintahan Orde Baru. Hingga pada puncaknya Krisisi monoter yang terjadi pada tahun 1997 salah satu faktor kuncinya adalah korupsi yang merajalela pada setiap jenjang instansi pemerintahan. 

Melihat pemerintahan Orde Baru yang kental dengan praktik korupsi, segenap akademisi berjuang untuk menumbang pemerintahan Orde Baru. Hasil perjuangan itupun berbuah manis dan pemerintahan Indonesia kembali memasuki babak baru dalam masa kepemerintahannya yakni era Reformasi. 

Salah satu agenda dari gerakan reformasi yang dipelopori oleh kaum akademisi adalah reformasi birokrasi  yang bertujuan memperbaiki tatanan birokrasi pemerintahan agar luput dari wabah korupsi. Para akademisi saat itu menghendaki perubahan yang signifikan terhadap elemen-elemen borikrasi antara lain kelembagaan, akuntabilitas aparatur, sumberdaya manusia aparatur yang semuanya berorientasi pada pemerintahan yang bersih (clean government) dan bebas korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). 

Babak reformasi pun dimulai, berbagai upaya terus dilakukan untuk membersihkan negara ini dari wabah korupsi. Salah satunya adalah dengan didirikanya lembaga anti rasuah yakni KPK. KPK memiliki visi yang jelas terkait dengan implementasi dari tugasnya yakni membersihkan wabah korupsi pada semua lini instansi. 

Namun, ironinya setelah lebih dari sepuluh tahun eksistensi KPK di tanah air pasca Orde Baru, wabah korupsi malah semakin parah. Hampir tidak ada bedanya korupsi yang terjadi pada era reformasi dan era Orde Baru. Reformasi birokrasi yang dibidik pada saat meruntuhkan Orde Baru, runtuh total. Lihat saja, Transparency International Indonesia (TII) meyebutkan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2016 berada pada peringkat 90 dari 176 negara. Hal ini mengindikasikan bahwa era reformasi pun korupsi menjadi penyakit sosial yang bersahabat. 

Solusi
Sebuah bangsa tidak akan pernah maju jika praktek korupsi menjadi sahabat karib dari setiap aparatur negara. Sebagai sebuah penyakit, korupsi mesti dilihat sebagai sesuatu yang serius dan harus ditangani dengan baik. Penanganan korupsi tidak hanya dengan memperkuat posisi KPK sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi. Namun yang paling penting adalah bagaimana agar penyakit korupsi itu bisa sembuh total. 

Hemat saya hal yang paling penting dilakukan adalah mendorong lembaga pendidikan untuk memberikan pendidikan anti korupsi kepada anak didiknya. Lembaga pendidikan harus betul-betul menyiapkan kader-kader yang berkarakter tangguh terhadap tawaran korupsi. Hanya dengan penguatan karakter, bangsa Indonesia bebas dari penyakit korupsi yang mendera sekian lama.  

Oleh: Safio Nalut