“Hegemoni” Menurut Antonio Gramsci dalam Perpolitikan Media di Indonesia
Cari Berita

“Hegemoni” Menurut Antonio Gramsci dalam Perpolitikan Media di Indonesia

15 November 2017

Kebebasan pers pada masa ini kadang terlewat batas yakni ketidak-seimbangan antara keinginan rakyat dan kepentingan pers, pers cenderung menampilkan sesuatu yang berbau komersil berita yang disajikan terkadang tidak objektif (Foto: Dok. Pribadi)
Pelaksanaan komunikasi politik di Indonesia tidak terlepas dari kebebasan pers. Di era keterbukaan yang dikenal dengan istilah masa global, peranan pers sebagai sarana komunikasi politik, sangatlah penting untuk menyalurkan aspirasi berbagai kebijakan kepada masyarakat, baik yang datang dari atas maupun dari bawah. Kita sudah melaksanakan Pemilihan umum pada 9 Juni 2014, pilakada seretantak pada bulan Februari 2017 dan juga pilkada tahun 2018 mendatang. Momen-momen menjelang pilkada ataupun pemilu dijadikan oleh para kandidat untuk menyampaikan visi-misi yang berbeda yakni mempengaruhi rakyat, dengan maksud memilih atau mencoblos mereka. Lantas bagaimana cara para kandidat menyampaikan ideologi mereka? 

Sangat tidak mungkin apabila seorang kandidat menyampaikan visi-misinya dengan mengunjungi setiap daerah dari desa ke kota di seluruh Indonesia atau dari Sabang sampai Merauke. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis yang tidak memungkinkan, karena Indonesia adalah negara kepulauan, dan salah satu alternatif yang terbaik untuk mengatasi hal ini yakni melalui media. Media merupakan sarana yang paling cocok untuk menyampaikan informasi secara efisien dan efektif.                
Melalui media masyarakat bisa menyimak, mengetahui siapa kandidat yang dikagumi, diyakini bisa membawa negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Pertanyaan reflektif apakah media menyampaikan ideologi para kandidat apa adanya tanpa manipulasi kuantitas dan kualitas yang dimiliki?
 
Politik media dalam masa Orde Baru
Berdirinya suatu negara atau bangsa tidak terlepas dari masa lampau, pengalaman akan yang lampau tidak pernah dilupakan apabila masih ada orang yang hidup dalam masa lampau hingga masa sekarang dengan menyisahkan berbagai kenangan indah, kemelut dan lain sebagainya. Hal itu nyata ketika negara Indonesia di bawah rezim jendral Soeharto.
 
Pada rezim Soeharto, hegemoni sangat nampak di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lengsernya presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto sangat diharapkan oleh masyarakat bahwa ada perubahan dari segala aspek, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Media pers dikekang oleh pemerintah, pers tidak diperkenankan memuat berita miring tentang pemerintah.
 
Kebebasan pers terbatas untuk memperkuat status quo, ketimbang membangun keseimbangan antar fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan kontrol publik. Konstitusi memberikan perlindungan dan jaminan kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan pers, namun kebebasan media pers waktu itu lebih nampak sebagai wujud kebebasan pemerintah (Bdk. Jakob Oetama, Humanisme dan Kebebasan pers), dibandingkan dengan bebasnya pengelola media dan konsumen pers, untuk menentukakan corak dan arah pers.
 
Pemerintah menggunakan pers untuk menguasai seluruh elemen masyarakat, siapa yang tidak mengikuti instruksi maka akan di hukum. Hal ini sebenarnya menandakan bahwa, pemerintah bersikap otoriter dalam mengambil ahli otoritas yang dimiliki oleh pers, disamping itu pengetahuan pemerintah tentang pers sangat minim. Hegemoni yang ditampilkan sangat merugikan pers. Perlu diketahui oleh pemerintah bahwa media massa merupakan perpanjangan suara mewakili suara-suara yang tidak bersuara.
 
Politik media dalam masa Reformasi 
Setelah runtuhnya rezim soeharto pada tahun 1998. Kehadiran pers mendapat pencerahan, pers dianggap sudah mengisi kekosongan ruang publik, pers pada masa reformasi dihubungkan dengan demokrasi. Demokrasi yang dimaksudkan disini adalah kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Salah satu indikator demokrasi adalah terciptanya jurnalisme yang independen.    
 
Pada masa reformasi juga terjalin komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah tidak hanya atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas. Namun kebebasan pers pada masa ini kadang terlewat batas yakni ketidak-seimbangan antara keinginan rakyat dan kepentingan pers, pers cenderung menampilkan sesuatu yang berbau komersil berita yang disajikan terkadang tidak objektif. Melihat praktek-praktek politik Indonesia saat ini, para politisi menghegemoni media massa agar media massa bisa mempublikasikan ideologi mereka di depan publik. Hal ini menyebabkan peran media massa tidak lagi efektif.            
 
Media tidak lagi sebagai oposisi dari pergerakan para politisi melainkan sebagai instrumen dari para penguasa. Apakah rakyat harus selalu optimis bahwa kehadiran media di depan mereka, akan menjadi titik tolak untuk mewujudkan impian dan harapan mereka yakni dengan mengubah suatu perubahan agar mereka tidak dikuasai oleh para hegemonian negara? Dalam media elektronik seperti televisi dan radio, media masa, majalah dan media lainnya, seringkali dipublikasikan kebolehan-kebolehan dari para kandidat untuk maju dalam menduduki jabatan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
 
Contohnya pada Pilpres 2014 yang lalu, Aburizal Bakri, Jokowi, Prabowo menjelang pemilihan capres, mereka mulai berkoalisi agar bisa memperoleh basis, selain itu, mereka mulai menampilkan ideologi-ideologi mereka di depan publik agar masyarakat bisa memilih dan mengenal ideologi yang ditawarkan. Disini media dijadikan sebagai instrumen penguasa modal. Media yang paling nyata di Tv One yang merupakan milik Aburizal Bakrie, ketika sempat dicalonkan untuk maju dalam Pilpres, Tv One selalu menampilkan tokoh Aburizal, ketimbang Prabowo dan Jokowi. Ia tidak melanjutkan cita-citanya sebagai calon presiden dan berkoalisi dengan Prabowo, iklan yang ditayangkan pun adalah Prabowo.
 
Ini merupakan salah satu contoh bahwa media sudah dikuasai oleh para pemilik modal atau para elit politik. Media tidak lagi menjadi oposisi dalam politik tapi sebagai instrumen dari para penguasa. Apakah media layak disebut sebagai oposisi? Atau apakah media masih bisa menyuarakan kebenaran di depan publik? Untuk memahami dominasi kekuasaan dalam infrastruktur ini, kita coba melihat konsep hegemoni Antonio Gramsci.
 
Antonio Gramsci dan konsep Hegemoni
Antonio Gramsci adalah seorang filsuf Marxis. Ia lahir pada tanggal 22 Januari 1891, di Ales, Pulau Sardinia (Bdk, Nezar Patria dan Andi Arif dalam Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni). Tindakan eksploitatif yang dilakukan oleh pengusaha pusat Italia, melalui para-para pengusaha tambang mineral telah membantingkan semangat otonomi Sardinia, situasi tersebut mulai memburuk dan tersebar ke pulau-pulau. Secara historis menurut Marxis konsep hegemoni digunakan di Rusia pada tahun 1880 oleh Greg Plekanov sebagai bagian dari strategi untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar. Ide hegemoni lahir sebagai sebuah refleksi atas fakta naiknya Partai Fasis ke pentas kekuasaan Italia sekaligus permenungan atas kekalahan gerakan kiri (Sosialisme-Komunisme). Kenyataan ini menjadi latar belakang historis lahirnya konsep hegemoni versi Gramsci.
 
Ia mengambil konsepsi tentang kekuatan (force) dan persetujuan (consent). Menurutnya kelas sosial akan memperoleh supremasi hanya melalui dua cara yaitu pertama, melalui dominasi atau paksaan, kedua, melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Konsep hegemoni merupakan uraian utama Gramsci dalam perjuangan revolusionernya menuju sosialisme Italia. Jadi lewat cara inilah Gramsci menyebutnya sebagai hegemoni.
 
Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani eugemonia yang berarti dominasi atau penguasaan seorang atau sekelompok orang terhadap yang lain. Dalam sejarah Yunani Kuno, Eugemonia menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota atau polis secara individu. Misalnya hegemoni yang dilakukan oleh negara kota Sparta dan Athena terhadap negara lain yang sejajar.
 
Selanjutnya hegemoni berarti suatu kepemimpinan dari suatu negara tertentu (bukan saja negara kota) terhadap negara lain yang terkait secara ketat atau pun longgar ke dalam kesatuan dengan negara pemimpin. Hegemoni yang muncul dalam polis diterapkan untuk menunjukan dominasi yang diklaim suatu polis secara individual. Lahirnya teori ini dilatarbelakangi oleh pengalaman penyerahan ideologi dan budaya oleh kaum tertindas terhadap golongan yang menindas. Dalam hal ini kelompok kapitalis yaitu borjuis (golongan menengah ke atas) dan proletar (lapisan sosial yang paling rendah).
 
Sebuah Coretan Kritis
Setelah menelusuri secara mendalam gagasan Antonio Gramsci diatas dapat disimpulkan dengan situasi politik yang terjadi di negara Indonesia saat ini, pemikiran Gramsci telah memberikan wawasan baru tentang kekuasaan. Hegemoni sebagai teori politik kekuasaan, telah memberi penekanan pada aspek sadar manusia dan peran aktif masyarakat. Masyarakat menjadi agen reformasi, selain itu ide Gramsci tentang hegemoni memberikan sumbangan yang konstruktif  bagi demokrasi Indonesia. Karena dalam demokrasi, kekuasaan harus mengabdi pada masyarakat. Maka dari itu dukungan dan peran dari berbagai institusi, sangatlah dibutuhkan demi membantu dan mengembangkan daya berpikir masyarakat agar bisa lebih kreatif dan kritis.
 
Antonio Gramsci mengatakan bahwa perubahan dapat terjadi jika ada keterlibatan langsung dari rakyat yang memiliki catatan kritis. Ia menempatkan ide tentang hegemoni untuk membangun suatu negara tanpa kelas, hal ini tentu membantu masyarakat untuk berpikir tentang kesetaraan bukan status sosial siapa yang tertinggi atau yang terendah dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan media di Indonesia sangat diharapkan bahwa media bisa bekerja secara transparan mempublikasikan keburukan atau kebaikan apa adanya yang dimiliki oleh kandidat, sebab hal ini akan membuka tabir pola pikir masyarakat untuk tidak tersesat memilih kandidat. Banyak masyarakat tidak mengetahui karakter dari para kandidat atau para penguasa politik, maka media sebagai instrumen harus benar-benar mewujudkan informasi yang efektif dan aktual.
 
Dari konsep hegemoni yang diutarakan oleh Antonio Gramsci diatas, saya berpikir bahwa media harus terbuka tentang individu yang dicalonkan dalam mengikuti suatu ajang pemilu maupun pilkada. Peran media sebagai oposisi sudah sirna karena media dijadikan sebagai alat dari para penguasa untuk melakukan penyimpangan terhadap fungsi media massa yang mengutamakan kepentingan publik. Hal ini merupakan paradoks dilematis yang telah mencederai kehidupan masyarakat demokratis, dimana setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi publik yang objektif. Banyak pemimpin yang melakukan skandal politik, lantaran selama masa kampanye, media tidak memberitakan kejujuran tentang suatu oknum. Ini menandakan media tidak terbuka.                
 
Gramsci berpendapat fungsi hegemoni dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat. Kelas berkuasa tidak hanya menjaga dominasinya tetapi berupaya memenangkan persetujuan aktif dari mereka yang dikuasai. Penguasa dan elit politik di Indonesia menghegemoni media massa untuk kepentingannya. Oleh karena itu, orang yang bekerja pada media tertentu harus bertindak bijaksana, mengedepankan nilai kepentingan umum, pemberitaan media massa haruslah sesuai dengan azas dan prinsip jurnalistik yang berlaku secara universal, yakni menjunjung tinggi azas objektifitas, akurat, adil, berimbang, dan menegaskan posisi netralitasnya. Jika kru yang bekerja pada suatu media diberhentikan karena alasan mempublikasikan, kecurangan, keburukan dari seorang elit politik atau pengusaha maka, sebaiknya dilaporkan kepada pihak yang berwajib.                       
 
Proses penyampaian pesan dalam ilmu komunikasi kini dipandang sebagai proses yang dinamis dan transaksional. Artinya khalayak juga aktif dalam proses tersebut. Pada masa orde baru, pergerakan pers sangat dibatasi dan hanya sebagai boneka pemerintah untuk melanggengkan kepentingannya. Pada masa reformasi, kebebasan pers sangat terjamin. Pandangan Antonio Gramsci tentang hegemoni sampai saat ini masih ada dalam politik media di Indonesia, dimana para penguasa atau para kandidat yang berjuang untuk menjadi seorang pemimpin masih menggunakan media untuk kepentingannya sendiri, yang jelas menghilangkan kualitas dari media massa.
 
Untuk menghadapi situasi ini anjuran dari saya perlu adanya opini terbuka antara media massa dan para penguasa dan juga para kandidat pemimpin. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu atau juga bagi media. Terbuka disini diartikan untuk melengkapi, dan juga mendukung kinerja kedua belah pihak. 

Selain itu menurut saya yang lebih penting media harus memiliki kewenangannya sendiri dalam artian media harus berdiri sendiri (dibentuk) tanpa ada campur tangan dari para elit politik maupun penguasa. Hal ini berarti media benar-benar handal dalam melaksanakan perannya. Jika media massa dimiliki oleh elit politik atau penguasa maka kinerja dari media yang ditampilkan tidak objektif atau kurang transparan, lantaran dikuasai oleh elit atau penguasa. Jika hal ini dibiarkan maka publik tidak pernah tau akan kebenaran dan juga kejujuran yang dimiliki oleh elit politik maupun penguasa. Jika ditipu, publik tidak akan mempercayai pers.

Oleh: Ady Klodor
Mahasiswa STFK Ledalero