GOLPUT: Kesadaran Politik?
Cari Berita

GOLPUT: Kesadaran Politik?

10 November 2017

Signifikansi memilih pemimpin politik dan atau wakil-wakil rakyat yang diusung oleh partai politik atau independen harus menjadi representasi dari kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Foto: Dok. Pribadi)
Demokrasi, partai politik dan pemilu/pemilukada merupakan arena yang tak terhindarkan dalam proses seleksi dan rekrutmen bagi mereka yang duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif. Terpilihnya kepala daerah dan atau wakil rakyat betul-betul amanah masih menjadi persoalan tersendiri dalam agenda pemilu/pemilukada. Harapan dan kenyataan tidak sesuai dengan komitmen yang dibangun untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, maka tingkat kepercayaan terhadap kinerja, integritas, kapabilitas sebagai pemimpin menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilih.

Pemilihan umum merupakan ciri penting bagi suatu sistem politik yang menganut paham demokrasi. Tidak bisa disebut demokratis jika tidak ada mekanisme pemilu/pemilukada yang berasas mandiri, kepastian hukum, tertib, proporsionalitas, profesionalitas, luber, jurdil, transparan dalam memilih pemimpin politik dan atau wakil-wakil rakyatnya.

Pemilu/pemilukada merupakan proses demokratisasi dan juga merupakan kosekuensi diperluasnya hak-hak politik rakyat untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan politik baik skala nasional maupun lokal. Dalam konteks ini pemilu/pemilukada dijadikan sebagai alat ukur kualitas demokrasi. Ketika ini dijadikan sebagai alat ukur demokrasi maka teorinya akan selalu berbanding lurus yaitu semakin pemilu/pemilukada itu dilakukan secara mandiri, kepastian hukum, tertib, proporsionalitas, profesionalitas, luber, jurdil, transparan maka semakin berkualitaslah pemilukada tersebut.

Signifikansi memilih pemimpin politik dan atau wakil-wakil rakyat yang diusung oleh partai politik atau independen harus menjadi representasi dari kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepala darerah dan atau wakil rakyat yang dipercayakan oleh masyarakat seyogianya hadir karena mempunyai visi dan misi yang mulia untuk menuntaskan janji dan memenuhi harapan masyarakat pada umumnya. 

Perubahan untuk memperbaiki kualitas kehidupan, kesenjangan antara miskin dan kaya yang semakin meningkat, persoalan ketidakadilan dan kepastian hukum dan persoalan kemiskinan merupakan agenda prioritas bagi kepala daerah/wakil rakyat yang terpilih. Kepala daerah yang terpilih harus menjadi lokomotif pembangunan. Ketika pemimpin sudah menjadi lokomotif pembangunan dalam hal ini sebagai inisiator, inovator, fasilitator, mediator maka dalam diri seorang pemimpin selalu melekat akan kesadaran bahwa amanah yang diberikan masyarakat merupakan tanggung jawab besar yang harus dibuktikan dalam realisasi program kerja yang mampu mengena dan menyentuh pada persoalan-persoalan dasar dari masyarakat. Kepala daerah/ wakil rakyat harus menjadi garda terdepan atau pengawal terdepan bagi proses perubahan,pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sesuai dengan karakter yang dicita-citakan.

Dalam buku yang berjudul “Politik Muka Dua” yang ditulis oleh David Runciman hal. 182 dikatakan bahwa “pandangan Bentham satu fiksi yang benar dan berguna adalah bahwa Rakyat adalah raja”. Ini menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim mempresentasikan pandangan atau keinginan rakyat. Kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat sudah seharusnya pemimpin  yang terpilih merupakan representasi dari kepentingan dan keinginan rakyat dan sebuah kewajiban mereka hadir sebagai pelayan yang bijaksana di tengah kompleksitas permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Bagaimanakah antara harapan dan kenyataannya?
Realitas politik yang terjadi saat  ini menunjukkan bahwa ada persoalan besar tentang integritas seorang pemimpin. Masyarakat mempunyai harapan yang besar kepada kepala daerah/wakil-wakil rakyat yang terpilih atau yang dipercayakan untuk mengemban amanah yang merupakan representasi dari kepentingan masyarakat. Ketika representasi tersebut tidak terpenuhi maka muncullah kekecewaan dari masyarakat. 

Ekspresi kekecewaan masyarakat pra pemilu bisa terjadi beberapa faktor antara lain; Pertama: Kekecewaan rakyat terhadap kepala daerah dan wakil rakyat karena tidak kompak dengan pasangannya, tidak optimal, ingkar janji dan lain-lain. Ketika dalam proses penyelenggaraan pemerintahan antara pasangan tidak mempunyai konsep yang sama atau dengan kata lain tidak mempunyai komitmen membangun gagasan kolektif maka pastinya realisasi janji dan harapan masyarakat hanya tinggal sebuah tulisan yang terpajang rapi di banner popularitas. Program kerja tidak dilaksanakan dengan optimal, tata kelola pemerintahan menjadi amburadul sehingga pengingkaran terhadap sumpah jabatan adalah sebuah kenyataan pahit yang harus ditanggung oleh masyarakat. 

Kedua: Kekecewaan rakyat terhadap kinerja yang terlalu tunduk pada arahan pasar yang semata-mata profit oriented , abai terhadap masyarakat kecil, lupa pentingnya kelestarian seni budaya serta mengesampingkan kelestarian lingkungan. Pemodal/ kaum- kaum borjuis menggerogoti setiap keputusan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga: Kekecewaan disebabkan karena metode dialog tidak ditingkatkan sehingga aspirasi masyarakat kurang didengarkan.

Dari uraian di atas menunjukkan luapan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang hanya mampu mengumbar janji tanpa merealisasikan janji yang mereka suguhkan ketika mereka berkampanye. Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan merupakan persoalan yang menjadi dasar adanya fenomena golput.

Fenomena golput dalam pemilu/pemilukada merupakan hal wajar dalam pentas demokrasi. Persoalan-persoalan yang sudah penulis uraikan mau mengatakan bahwa semakin bermasalah suatu pemilu/pemilukada maka akan semakin meningkat pula angka golputnya. Golput dapat diartikan bahwa orang/sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dengan berbagai faktor dan alasan. Dalam buku (Fadillah Putra 2004) Arif Budiman mengatakan Golput merupakan gerakan protes politik atas adanya aturan demokrasi yang tidak ditegakkan atau diabaikan. Ini menunjukkan bahwa gerakan protes politik karena problematika kebangsaan yang tak kunjung beres. 

Masalah kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, ketidakpastian hukum dan lain sebagainya menjadi pemicu adanya prinsip unconfident terhadap penyelenggara pemerintahan. Kehadiran mereka tidak mampu menjadi problem solving bagi problemtika yang disebutkan di atas. Hal lain juga adalah figur yang diusung tidak memiliki kualifikasi pemimpin yang berintegritas, akuntabel, jujur dan transparan sehingga masyarakat kurang bersemangat untuk mendukungnya. Kalau persoalan integritas, elektabilitas dan akuntabilitas saja disangsikan maka masyarakat yang melek politik berpandangan bahwa tidak usah repot-repot ke bilik suara, karena toh pada akhirnya masyarakat yang menanggung akibat dari kebohongan dan kemunafikan berjemaah mereka

Golput : kesadaran politik? 
Berdasarkan uraian panjang diatas penulis mau mengatakan bahwa Golput merupakan kesadaran politik dari setiap orang. Kesadaran politik itulah yang membuat kita selalu berpikir kritis, logis-rasional dan obyektif dalam memilih kepala daerah dan atau wakil rakyat kita. Kebiasaan memilih karena analisis lebih efektif kita lakukan untuk memilih pemimpin yang mempunyai integritas personal dan sosial yang baik dan mampu menjadi lokomotif pembangunan demi masyarakat yang adil dan makmur. Penulis saat ini bukannya sedang mengkampanyekan untuk golput tapi hanya menyampaikan bahwa golput itu juga pilihan politik rasional disaat kita dirundung krisis kepemipinan. Jadi memilih bukan sebuah keharusan karena golput pun adalah pilihan rasional yang didasarkan pertimbangan dan kesadaran politik yang matang.

Oleh: Ulrich P. Lamsi
Ketua Demisioner PMKRI Cab. Malang