Demo Penolakan Pengusulan MS oleh PDIP Menuju NTT 1 Bentuk Terorisme Politik

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Demo Penolakan Pengusulan MS oleh PDIP Menuju NTT 1 Bentuk Terorisme Politik

28 November 2017

Kasus penolakan terhadap MS Ini  adalah sebuah  bentuk intimidasi di bidang politik. Dimana kaum tertentu mencoba melakukan demo dengan makna secara kasat mata publik bisa menilai bahwa ini  sebuah bentuk intimidasi terhadap salah satu partai tertentu agar jangan mengusung MS (Foto: Voxntt.com)
Tampaknya hajat politik di NTT  semakin seru dengan munculnya isu-isu yang sengaja dibuat-buat oleh kalangan tertentu untuk menjatuhkan dan menggoreng  salah satu lawan. Semua itu bisa terindikasi sebagai akibat aktivis murahan yang dengan mudah memperdayai kaum  muda untuk menunggangi tokoh  politik. 

Terkait aksi demo yang dilakukan oleh para pemuda NTT kali lalu di depan DPP PDI Perjuangan merupakan sebuah upaya dan hanya sebagai gerakan sporadis yang memakai baju independen. Seharusnya para pemuda pada umumnya dan para mahasiswa khususnya harusnya  lebih objektif dan cerdas, jangan sampai dijadikan budak oleh oknum politisi tertentu.

Jangan saling menjual satu sama lain. Menyaingi program jauh lebih baik  dan menyampaikan kritik terhadap visi dan misi atau program calon tertentu daripada melakukan kampanye hitam. Belum bertarung secara nyata tapi sudah mulai mencoba melakukan tindakan yang tidak patut.

Terkait masalah ini banyak kalangan menilai Kommas Ngada melakukan demo ini dengan maksud dan tujuan yaitu sebagai strategi politik untuk menghambat pencalonan MS melalui partai besar. Kemudian bisa terbilang aneh sebab mudah sekali masalah ini di terawang yakni banyak menampilkan upaya-upaya dari kelompok-kelompok yang anti dengan Marianus Sae.

Sebab masalah yang diangkat ini sudah lama yakni sejak tahun 2013 namun tiba-tiba aktif lagi di tahun 2017 sejak MS menyatakan siap menjadi salah satu kandidat Gubernur NTT

Menurut hemat penulis apa yang dilakukan oleh  Kommas Ngada atau Koalisi untuk Demokrasi Berintegritas di NTT adalah salah satu bentuk intimidasi dan lebih condong ke dalam intimidasi politik. Dalam kamus besar bahasa indonesia arti kata intimidasi/in·ti·mi·da·si/  yaitu tindakan untuk menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu) dengan gertakan ancaman. Mengintimidasi/meng·in·ti·mi·da·si/  menakut-nakuti, menggertameng-ancam: alat negara tidak dibenarkan.

Kasus penolakan terhadap MS Ini  adalah sebuah  bentuk intimidasi di bidang politik. Dimana kaum tertentu mencoba melakukan demo dengan makna secara kasat mata publik bisa menilai bahwa ini  sebuah bentuk intimidasi terhadap salah satu partai tertentu agar jangan mengusung MS.

Intimidasi politik pada hakikatnya adalah terorisme politik. Kultur politik kita masih masih belum beringsut dari pola pemanifestasian kekerasan, ancaman, intimidasi dan terror. Dalam tahap-tahap tertentu kekerasan fisik diganti dengan simbolis yang dilakukan melalui wicara. Misalnya dengan cara demonstrasi seperti kejadian di atas. Di Indonesia kedua bentuk kekErasan fisik dan simbolIs masih acap digunakan.

Lalu pertanyaannya ialah, apakah mereka bekerja independent?
Ataukah mungkin mereka berafiliasi dengan salah satu kandidat?
Apakah perjuangan mereka murni untuk menegakan kebenaran?
Siapa sesungguhnya mereka?
Lantas siapa calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang mereka dukung dan mereka rekomendasikan untuk diusung oleh PDIP?

Nasib MS hampir sama seperti nasip Ahok

Dimana Ahok juga pernah didemo  oleh Front ''Wong Cilik Bicara" yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Massa menyerukan berapa tuntutan kepada PDI-P terkait Pilkada DKI 2017. Isinya yakni jangan merekomendasikan petahana Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI.

Dan meminta DPP PDI-P yang diketuai Ibu Megawati agar tidak merekomendasikan Ahok sebagai Cagub DKI," kata Purwanto, di lokasi aksi, Rabu (7/9/2016). Waktu itu mereka menganggap Ahok tidak menjalankan pemerintahan di DKI dengan baik. Warga pun membandingkan Ahok dengan mantan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Joko Widodo.

Namun pada kenyataanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap mengusung pasangan inkumben Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. 

Seperti diketahui sejumlah pemuda NTT yang tergabung dalam “Koalisi untuk Demokrasi Berintegritas di NTT” meminta audiensi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi guna mendapatkan penjelasan terkait perkembangan penanganan kasus blokir bandara Turelelo-Soa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT). Dan menggelar unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (23/11/2017).

Mereka menuntut agar PDIP tidak memilih calon kepala daerah bermasalah dalam Pilkada NTT pada Pilkada serentak tahun 2018 mendatang.

Berita pemblokiran bandara ini sempat menjadi trending topic berita nasional bahkan internasional. Seperti diketahui, Bupati Ngada, Marianus Sae, pada 21 Desember 2013 lalu memerintahkan anggota Sat Pol PP Kabupaten Ngada memblokir Bandara Turelelo.

Oleh: Remigius Nahal