Biadap! Yayasan yang Memperkerjakan Olivia Tijung Dikekang Kemerdekaannya

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Biadap! Yayasan yang Memperkerjakan Olivia Tijung Dikekang Kemerdekaannya

27 November 2017

Yayasan yang mempekerjakan Olivia pun patut diduga berada dalam jaringan sindikat human trafficking atau setidak-tidaknya penyalur TKW yang dioperasikan secara ilegal (Gambar: Istimewa) 
Yayasan yang memperkejakan Olivia di Perusahaan Roti dan melarang Olivia menggunakan HP untuk berkomunikasi dengan dunia luar, khususnya dengan orang tua atau kerabatnya, merupakan "tindakan yang biadab" mengapa biadab karena 3 (tiga) tahun lamanya Olivia diisolasi, dikekang kemerdekaannya ditutup segala akses informasi, jelas merupakan pelanggaran HAM yang sangat merugikan masa depan Olivia.

Yayasan yang mempekerjakan Olivia pun patut diduga berada dalam jaringan sindikat Human Trafficking atau setidak-tidaknya Penyalur Tenaga Kerja Wanita yang dioperasikan secara ilegal. Karena itu keberadaan Olivia di luar saat ini, patut diduga tetap dalam pengawasan para sindikat yang sudah berhasil mencuci otak Olivia untuk tidak mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya tentang sepak terjang Yayasan yang mempekerjakan Olivia.

Kita yakin Olivia tidak sendirian, masih banyak Olivia lain di Yayasan itu yang mengalami nasib yang sama dan berada dalam eksploitasi Yayasan yang menyalurkan Olivia ke dalam pabrik roti yang disebut-sebut sebagai tempat Olivia bekerja. Selama Olivia di Manggari sebaiknya Olivia harus tetap berada dalam perlindungan Kepolisian dan pendampingan Psikolog, karena dikhawatirkan selama 3 (tiga) tahun berada dalam sindikat Human Trafficking, mereka berhasil mencuci otak Olivia untuk mengunci rapat-rapat kondisi buruk di lingkungan kerjanya, perlakuan tidak adil, pengekangan dan pengeksploitasian atas hak-hak Olivia.

Kepolisian Manggarai harus jadikan Olivia nara sumber penting untuk mengungkap sindikat Human Trafficking di NTT yang menempati juara 1 di Indonesia. Gubernur NTT sepertinya tidak punya konsep dan tidak punya political will untuk membebaskan anak-anak NTT dari jeratan mafia Human Trafficking yang semakin lama semakin merajalela. NTT seakan-akan Provinsi tanpa pemerintahan, Provinsi tanpa Penegakan Hukum dan Penegak Hukum.

Oleh: Petrus Selestinus
Koordinator TPDI dan Advokat PERADI