Berpotensi Menghadapi Proses Hukum, Partai Politik Seharusnya Mengurungkan Niat Mengusung Elias Djo dan Paul Y Nuwa Veto
Cari Berita

Berpotensi Menghadapi Proses Hukum, Partai Politik Seharusnya Mengurungkan Niat Mengusung Elias Djo dan Paul Y Nuwa Veto

MARJIN NEWS
29 November 2017

Inilah sikap pembangkangan dan tidak sportif terhadap sebuah kejujuran, kebenaran dan keadilan dan yang muncul adalah arogansi kekuasaan dan kesombongan sebagai penguasa (Foto: voxntt.com)
Eksekusi lahan berikut Gedung DPRD Kabupaten Nagekeo, yang gagal bangun dan gagal huni akibat Bupati Elias Djo salah membeli baik subyek yang bertindak sebagai pemiliknya maupun lembaga yang berkompoten untuk memproses jual belinya sedang memasuki tahapan antiklimaks dan akan berakibat sangat fatal bukan saja pada kerugian negara yang harus dipikul oleh Elias Djo dan Wakilnya untuk diminta pertanggung jawaban secara pidana (Tindak Pidana Korupsi), akan tetapi juga akan mengancam eksistensi kepemimpinan di Kabupaten Nagekeo berupa kekosongan kekuasaan karena dalam waktu yang bersamaan Elias Djo dan Paul Y Nuwa Veto, harus menghadapi proses pidana. Implikasi hukumnya adalah proses pilkada 2018 dimana Elias Djo maupun Paul Y Nuwa Veto yang sedang mempersiapkan diri maju sebagai calon Bupati, berpotensi disiskualifikasi oleh KPU dan juga oleh masyarakat pemilih.

Sebagai Pimpinan Daerah, sikap Elias Djo dan Paul Y Nuwa Veto, sebagai sikap tidak sportif, tidak jujur dan tidak iklas terhadap sebuah kejujuran, kebenaran dan keadilan. Mengapa, karena meskipun sudah berkali-kali kalah dalam perkara gugatan perdata yang dilayangkan Remi Konradus terkait pemilikan tanah yang dibangun Gedung DPRD Kabupaten Nagekeo, namun hanya untuk sekedar secara sukarela melaksanakan putusan Mahkamah Agung berupa menyerahkan lahan obyek sengketa kepada pemiliknya yaitu Remi Konradus dengan konsekuensi gedung DPRD Kabupaten Nagekeo harus dibongkar paksa, itupun hal itu tidak dilakukan. Jika Bupati Elias Djo dan Wakilnya Paul Y Nuwa Veto memilih jalan berupa Eksekusi, maka ini menjadi preseden buruk dan citra buruk bagi Masyarakat Nagekeo karena ternyata memiliki seorang Bupati dan wakil Bupati dengan karakter pembangkang dan mengkhianati rasa keadilan publik.

Inilah sikap pembangkangan dan tidak sportif terhadap sebuah kejujuran, kebenaran dan keadilan dan yang muncul adalah arogansi kekuasaan dan kesombongan sebagai penguasa. Sebagai Pimpinan Daerah, Bupati Elias Djo dan Wakilnya Paul Y Nuwa Veto telah mempertontonkan sikap sangat-sangat tidak mendidik, tidak memberikan sikap keteladanan sebagai seorang Bapa yang baik di mata masyarakat dan generasi muda Nagakeo. Oleh karena itu menjadi tidak layak dan pantas untuk tampil kembali merebut kekuasaan dalam pilkada 2018 yang sebentar lagi akan dimulai. 

Bukankah kekalahan Bupati Elias Djo dan Wakilnya Paul Y Nuwa Veto dalam sengketa pemilikan lahan milik Remi Konradus, cukup membuka mata publik dan menbangunkan kesadaran masyarakat Nagakeo bahwa ternyata telah salah memilih pemimpinnya dan masyarakat Nagekeo tidak akan jatuh dua kali ke dalam lubang yang sama yaitu memilih kembali Elias Djo dan Paul Y Nuwa Veto dalam pilkada mendatang.

Remi Konradus dan warga masyarakat Nagekeo sesungguhnya tidak menuntut aneh-aneh ketika harus berhadapan dengan seorang Bupati dan/atau Wakil Bupati Nagekeo. Warga Nagekeo tidak minta susu dan madu dari Elias Djo dan Paul Y NuwaVeto, melainkan yang dibutuhkan adalah seorang pemimpin yang bisa mengayomi dan memberi keteladanan yang baik terlebih-lebih menghargai dan menjunjung tinggi harkat, martabat dan hak milik orang lain, bukan seorang pemimpin yang mudah berbohong kepada warganya, berbohong kepada Majelis Hakim Pengadilan dan berbohong kepada kebenaran, kejujuran dan keadilan itu sendiri. 

Sebentar lagi Remi Konradus bahkan masyarakat se-Kabupaten Nagekeo akan menyaksikan bagaimana prosesi Remi Konradus menemukan kembali keadilan, kebenaran dan kejujuran yang diperjuangkan selama ini melawan pemimpinnya di hadapan Regu Eksekutor yang adalah mitra Bupati dan Wakil Bupati dalam korps Muspida.

Seandainya seorang Elias Djo dan Paul Y Nuwa Veto, memiliki empati, punya rasa hormat dan punya harga diri serta menghormati hak orang lain atau hak seseorang lain sebagai warga masyarakatnya, maka Eksekusi sangatlah tidak pantas, cara sederhananya adalah undanglah Remi Konradus, bicarakan dari hati ke hati aturlah mekanisme penyerahan lahan tanah itu secara adat dan administrasi pemerintahan atau berikanlah solusi secara lebih bermartabat sebagaimana Elias Djo dan Paul Nuwa Vetopun selalu menuntut agar harkat dan martabatnya harus dihormati. 

Namun kenyataan yang terjadi telah berkata lain, Bupati Elias Djo dan Wakilnya Paul Y Nuwa Veto lebih memilih menghormati keangkuhan dan sikap bangkangnya, sehihgga prosesi penyerahan secara paksa tanah milik Remi Konradus disertai dengan pembongkaran paksa Gedung DPRD Kabupaten Nagekeo, menjadi pilihan dan harus menjadi tontonan yang pertama dan terakhir (tidak boleh terjadi lagi).

Mengapa pertama dan terakhir ditonton, karena setelah itu Bupati Elias Djo dan Wakilnya Paul Y Nuwa Veto harus menghadapi proses hukum secara pidana atas dugaan korupsi, baik kerugian negara dalam pembelian lahan sengketa milik Remi Konradus, maupun dalam membangun Gedung DPRD Kabupaten Nagekeo di atas lahan sengketa yang akhirnya harus dibongkar. Disini kerugian negara terjadi secara berlapis dan itu baru kita bicara soal kerugian negara. 

Soal unsur melawan hukumnya KPK atau Kejaksaan tidak perlu bersusah payah mencari karena Perbuatan Melawan Hukum dan Menyalahgunakan Wewenang sebagai unsur paling esensial dalam Tindak Pidana Korupsi sudah dirumuskan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan perdata yang memenangkan Remi Konradus disamping pembelian lahannyapun tidak menggunakan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sesuai dengan Peraturan Presiden.

Dengan melihat konten materi kasus semacam ini, maka bukan saja hanya Elias Djo dan Paul Y Nuwa Veto yang harus berpikir kembali untuk membatalkan niatnya maju menjadi Calon Bupati Nagekeo 2018, melainkan  Partai Politik dan warga masyarakat Nagekeo pun akan berpikir ulang untuk mengusung dan memilih Elias Djo dan Paul Y Nuwa Veto, karena kedua-duanya tidak memiliki karakter kepemimpinan yang baik, apalagi harus menghadapi proses hukum baik secara Pidana Korupsi, maupun gugatan Ganti Rugi dari Remi Konradus karena selama lahannya dirampas oleh Pemda Nagakeo, Remi Konradus tidak dapat memanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan komersial lainnya. 

Dengan demikian TPDI akan menyurati KPU, PARTAI POLITIK peserta pemilukada, Kejaksaan, KPK, Polri dll. agar mengurungkan niatnya mengusung Elias Djo dan Paul Y. Nuwa Veto sebagai Calon Bupati Nagekeo dalam pilkada 2018 mendatang, karena tidak memiliki integritas moral dan kejujuran yang baik.

Oleh: Petrus Selestinus
Koordinator TPDI dan Advokat PERADI