Tiga Tahun Jokowi-JK, Ada Kemunduran Akibat Ulah Partai Pemerintah
Cari Berita

Tiga Tahun Jokowi-JK, Ada Kemunduran Akibat Ulah Partai Pemerintah

20 October 2017

Meski demikian, tidak bisa dielakkan bahwa di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK ada beberapa kemunduran sebagai akibat tensi politik yang berimbas pada lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka (Foto: Tempo.co)
Sudah tiga tahun roda kepemimpinan Jokowi-JK berjalan. Banyak hasil-hasil positif diraih meski daya beli masyarakat menurun, pertumbuhan ekonomi berangsur membaik infrastruktur sudah mengalami pemerataan hampir di seluruh Indonesia. Meski demikian, tidak bisa dielakkan bahwa di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK ada beberapa kemunduran sebagai akibat tensi politik yang berimbas pada lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka.

Salah satu persepsi publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK adalah pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dimotori partai-partai pendukung pemerintah (Kompas, 19/10). Padahal, penguatan KPK dan pemberantasan korupsi adalah salah satu janji kampanye yang digaungkan Jokowi-JK pada Pemilu 2014.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Ormas yang saat ini tengah dibahas di DPR juga menjadi masalah bagi pemerintahan Jokowi-JK. Polemik berkepanjangan ini harus segera diselesaikan dengan baik. Pemerintah dengan segala pertimbangan sudah seharusnya tegas, terutama dalam mengkondunsifkan persepsi publik agar bisa menyamakan persepsi soal regulasi PERPPU ini. Perlu adanya dialog yang intensif agar dua kubu politik sejak 2014 silam tidak terkuras energinya untuk menjatuhkan satu dengan yang lain.

Ketiga, soal HAM dan kebebasan pers. Kita bangga ketika Menteri Luar Negeri Retno mendapat penghargaan beberapa waktu lalu sebagai imbas atas perhatian pemerintah terhadap konflik Rohingya. Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya menunjukkan representasi Indonesia dalam negeri. Banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sudah menjadi warisan pemimpin terdahulu kepada pemerintahan Jokowi-JK. 

G30S/PKI, Marsinah, Munir hingga Novel Baswedan seolah luput dari perhatian pemerintahan Jokowi-JK. Kekerasan di Papua hingga kebebasan pers yang menempatkan Indonesia berada dalam sepuluh besar sebagai negara dengan kondisi kebebasan pers yang belum maksimal. 

Masih banyak ketimpangan sebagai akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan lingkungan hidup. Namun, besar harapan kita bahwa dalam kurang lebih dua tahun sisa kepemimpinan Jokowi-JK apalagi dengan semakin mendekatnya tahun politik tidak membuat Kabinet Kerja menjadi tidak fokus dan bekerja kurang maksimal.

Bagaimana pun, masyarakat Indonesia mempercayakan Jokowi-JK memimpin selama lima tahun sehingga waktu dua tahun jangan sampai hanya dihabiskan untuk bagaimana memenangkan pemilu berikutnya. Toh, Jokowi-JK bukan hanya pandai berkata-kata bukan? Ada karya nyata yang telah mereka lakukan, cemas kehilangan kepercayaan publik saya pikir aneh jika itu dilakukan oleh seorang Jokowi-JK.

Untuk persoalan-persoalan lain seperti isu kebangsaan, Pancasila dan maraknya pemberintaan hoax yang muncul bersama tindak tunduk segelintir orang menggoreng isu anggap saja angin lalu. Masyarakat sudah semakin pintar dan paham soal itu, kecuali ia mau menjadi kolektor kecebong dan merepresentasikan dirinya sebagai sumbu pendek yang berpentol korek sehingga halal untuk kita gebug bersama dengan cara-cara santun melalui nilai-nilai dan kearifan lokal. Salam karya Jokowi-JK.

Oleh: Tim Redaksi marjinnews.com