Peranan Pancasila Dalam Mewujudkan Efektivitas Kepemimpinan
Cari Berita

Peranan Pancasila Dalam Mewujudkan Efektivitas Kepemimpinan

10 October 2017

Pluralisme adalah pandangan hidup atau sikap kemasyarakatan yang mengutamakan sifat kemajemukan atau keanekaragaman dalam bermasyarakat (Foto: Dok. Pribadi)
Indonesia merupakan suatu Negara yang lekat akan demokrasi sebagai wujud pluralisme dalam menentukan pilihan hidup. Pluralisme adalah pandangan hidup atau sikap kemasyarakatan yang mengutamakan sifat kemajemukan atau keanekaragaman dalam bermasyarakat. Bagi bangsa Indonesia sendiri, pluralisme bukanlah hal yang baru di dengar. Pluralisme sudah ada sejak permulaan abad ke-20 ketika saat itu terjadi kebangkitan nasional.

Indonesia juga memiliki berbagai satuan etnik dengan budayanya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme mengandung kebenaran bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, pluralisme tidak dapat atau tidak boleh berdiri sendiri jika ingin hidup sepanjang zaman. Menjelang pilkada serentak yang jatuh pada 27 juli 2018 mendatang, NTT akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang adalah suatu keterpercayaan sebagai pemangku kekuasaan. 

Dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) terkadang begitu banyak kejanggalan yang sering dilakukan oleh oknum-oknom tertentu guna melumpuhkan lawan, seperti manipulasi suara, politik uang dan lain-lain. Melihat realitas ini, kepemimpinan seorang pemimpin tentunya akan memprioritaskan kekuasaan dan uang daripada menyejahterakan rakyat. Masyarakat semakin miskin dan dalam perjalanan waktu kemiskinan akan menjadi sejarah yang tidak akan berakhir. Terlepas dari masalah ini, masyarakat harus peka terhadap kinerja seorang pemimpin yang senantiasa mengedepankan kepentingan umum yaitu melayani masyarakat dengan penuh kewajiban.

Kepemimpinan Sebagai Kunci Realisasi Pancasila

Perjuangan untuk mendapatkan kursi kepemimpinan sangatlah sulit. Segala tindakan yang menarik perhatian masyarakat menjadi senjata dalam mengumandangka visi dan misi. Pada hakikatnya, politik tanpa janji adalah politik yang buruk (Paul B. Kleden, Ledalero, 2013). Visi dan misi menjadi keharusan para calon pemimpin untuk mengumandangkan segala rencana-rencana yang meyakinkan masyarakat. Hal ini menjadi nyata bahwa politik tanpa visi-misi tidak dikategorikan sebagai politik. 

Terkadang tindakan yang berbau negatif pun selalu dipakai oleh setiap pemimpin yang memprioritaskan kekuasaan dan uang. Hal inilah yang tentunya akan menjadikan masyarakat sebagai budak atas kekuasaan. Menjadikan pancasila realitas di Indonesia berarti mewujudkan satu realitas baru di negara pertiwi ini. Sebab realitas yang sekarang adalah satu kondisi yang hampir kosong akan pancasila, maksudnya melakukan kebijakan dalam memimpin yang bertentangan dengan kriteria dasar suatu pancasila. 

Pemimpin harus dilihat dan dirasakan masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang kuat keyakinannya pada pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan jati diri bangsa Indonesia. Keyakinan itu diekspresikan melalui berbagai pikiran dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Pancasila merupakan kunci keharmonian yang mengandung aspek Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pemimpin suatu wilayah hendaknya selalu dirasakan dan dilihat secara sungguh-sungguh menguasakan segala aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sehingga kehadiran pemimpin bukan lagi menjadi petaka bagi masyarakat melainkan munculnya rasa kenyamanan dan keadilan.  

Kepemimpinan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan.  

Kehadiran pemimpin baru menjadi nyata bahwa keberadaan suatu masyarakat tergantung penuh pada kinerja seorang pemimpin yang pluralisme. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang nyata dan bukan pemimpin yang terus bermimpi dibalik hangatnya kursi kekuasaan. Hak setiap masyarakat hendaknya dilihat sebagai suatu kebebasan untuk memiliki dan bukan dimiliki oleh penguasa. Dalam meninjau baik-buruknya seorang pemimpin, dapat dilihat dengan etos kerja dalam lapangan. 

Kemajuan dan kesejahteraan merupakan aspek yang paling utama dalam masyarakat. Pemimpin hadir sebagai pelayan rakyat. Setiap pemimpin yang telah diambil sumpah jabatannya, tentunya ia sudah mengenakan busana ketuhanan (Manusia Suci) yang siap menjadi guru masyarakat. Pantang baginya untuk melakukan sesuatu yang mengatasnamakan golongan, apalagi ambisi pribadi dan  kebahagiaan keluargan. Menjadi tidak relevan pemimpin yang penuh kemunafikan  berambisi menduduki kursi kepemimpinan. Untuk mengatasi kejanggalan ini, setiap masyarakat harus teliti dalam memilih seorang pemimpin. Penolakan akan manipulasi suara dan politik uang menjadi modal untuk terbentuknya masyarakat yang mendapatkan kesejahteraan dan kemajuan. Kunci kesuksesan terletak di tangan masyarakat yang selalu mengedepankan pancasila sebagai dasar suatu negara. 

Oleh: Ogha Galung 
Alumni asrama arnoldus Labuan Bajo 2013.