Mengawal Implementasi UU Pemilu dan Pilkada

Di tengah situasi seperti ini pemilu sebagai momen menghadirkan pemimpin dan penjabat publik yang berkualitas menjadi kehilangan makna dan arti (Foto: Dok. Pribadi)
UU No. 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu telah ditandatangani Presiden Jokowi dan diundangkan sejak 16 Agustus 2017 lalu. Setidaknya ada 5 isu krusial yang menjadi point penting dari UU baru ini. Lima isu krusial tersebut diantaranya: Presidential threshold, Parliamentary threshold, alokasi kursi anggota DPR per-daerah pemilihan (dapil), metode konservasi suara pemilu legislatif dan sistem pemilu (detik.com 21/7/2017). Kita tentu berharap UU baru ini bisa mengakomodasi seluruh proses pelaksanaan pemilu yang demokratis baik dari segi regulasi maupun implementasi. 

Realisasi dari UU ini juga menjadi semakin penting mengingat pelaksanaan pemilu tahun-tahun sebelum yang menyisahkan banyak persoalan. Dari soal munculnya calon pemimpin dan calon anggota dewan, (DPRD, DPD dan DPR) 'abal-abal', perselisihan terkait perolehan suara yang seringkali berujung konflik di tengah-tengah masyarakat, hingga persoalan lemahnya kinerja dari KPU dan lembaga terkait lainya sebagai panitia penyelenggara pemilu. 

Di tengah situasi seperti ini pemilu sebagai momen menghadirkan pemimpin dan penjabat publik yang berkualitas menjadi kehilangan makna dan arti. Pada bagian lain fenomena semacam ini hanya akan  menghadirkan ke tengah-tengah kita pemimpin yang kurang peka terhadap kebutuhan rakyat, memiliki skill yang lemah, rentan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena itu penciptaan UU baru ini mesti menjamin kepastian hukum dan stabilitas politik bangsa. Melalui pemilu/pilkada besok, kepastian hukum dan stabilitas politik ini harus diusahakan sedemikian rupa dengan memaksimalkan payung hukum yang tersedia, dalam hal ini UU No. 7 tahun 2017.

Money Politic 

Money politic ( politik uang) rentan terjadi menjelang pemilu. Politik uang tidak saja mengangkangi etika pemilu tetapi juga memporak-porandakan aturan-aturan yang berlaku terkait pemilu. Aturan yang lahir melalui proses pembahasan yang alot oleh pemerintah bersama DPR menjadi tidak implementatif dan akomodatif di hadapan gencarnya praktek Money Politic. Aliran uang dari pihak tertentu ke aparat penegak hukum untuk memenangkan pertarungan pilkada misalnya memiliki andil besar bagi terciptanya sejumlah penyimpangan di tubuh demokrasi kita. 

Di lain pihak rakyat yang menaruh harapan besar pada pemilu untuk menghadirkan pemimpin baru sebagai antitesa dari pemimpin terdahulu yang lebih banyak meninggalkan kekecewaan menjadi semakin tidak berdaya. Kasus yang menyeret mantan hakim Mahkama Konstitusi, Akil Mochtar, karena menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di MK adalah secuil dari kasus-kasus serupa yang memperlihatkan kepada kita runtuhnya moral dan kinerja aparat penegak hukum. Politik uang memang menjadi momok yang membuat demokratisasi kita lewat pemilu menyerupai fenomena shisipus. 

Dalam legenda Yunani, Sisiphus (seorang yang melanggar peraturan para Dewa) mendapat hukuman yang tragis. Ia harus menarik batu besar ke atas bukit. Sesampainya dipuncak bukit, batu besar itu digulingkan lagi kebawah untuk ditarik lagi. Sisiphus harus terus berjuang dari awal. Hemat saya, pengalaman serupa Sisiphus dalam setiap pemilu/pilkada disebabkan runtuhnya moral sebagian masyarakat Indonesia sehingga dengan mudah digiring   untuk berafiliasi dengan politisi busuk  yang gemar melakukan pembusukan politik dengan iming-iming uang. 

Politik uang hampir pasti menempati  seluruh ruang setiap kali pemilu dan pilkada. Fenomena politik uang ini semakin memprihatinkan tatkala hasil pemilu maupun pilkada memberi kemenangan bagi mereka yang memiliki uang dan saat yang bersamaan menampik kehadiran sosok yang berintegritas dan berpikir visioner.

Hal ini cukup masuk akal jika dibaca dari kaca mata pragmatis, sebab segala sesuatu dilakukan berdasarkan logika pasar. Saya memberikan sesuatu dari diri saya asalkan secara kasat mata saya memperoleh keuntungan hari ini juga. Termasuk suara hati sekalipun tidak tanggung-tanggung digadaikan demi selembar rupiah yang tidak seberapa nilainya. Perspektif pragmatis ini semakin sempurna tatkala dihadapkan dengan pola pikir kebanyakan rakyat kita yang tidak visioner dan tidak bersprektif jangka panjang. Sampai di sini politik uang menjadi semacam kekuatan tunggal yang dengan masif meluluhlantahkan tatanan hukum kita, terutama UU No. 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu. Politik uang adalah penjajahan baru dalam tubuh demokrasi kita.

Rekomendasi

Menyoal sejumlah persolan di atas maka penting bagi kita mengawal dan memberi kekuatan terhadap payung hukum yang ada sehingga tidak mudah dipengaruhi ornamen-ornamen anti demokrasi yang berdampak pada persoalan yang lebih kompleks lagi. Karena itu dua rekomendasi dari saya ini setidaknya bisa menempatkan pemilu/pilkada benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. 

Pertama, penguatan kelembagaan. Penguatan kelembangan ini dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah lembaga-lembaga independen dan tidak terkait sejumlah kasus manipulasi dan penggelapan dalam setiap pilkada. Wujud konkret dari penguatan kelembagaan ini adalah memilih mereka yang punya kompoten dan moral yang mumpuni untuk menempati lembaga-lembaga vital terkait pemilu/pilkada di antaranya, KPU, Kepolisian, lembaga-lembaga survei serta aparat terkait lainya. Lembaga-lembaga ini harus menunjukan kesungguhan, kompetensi dan kesungguhannya. 

Para penyelenggara pemilu perlu memiliki pengetahuan yang memadai dan integritas moral yang handal, karena lembaga ini akan mudah digerogoti kelompok politisi yang ingin mempengaruhi hasil pilkada secara ilegal.  Hemat saya dengan ini seluruh pelaksanaan pemilu/pilkada akan terlaksana secara transparan dan objektif.

Kedua, membina sikap kritis. Sikap kritis menjadi semakin penting di tengah ketidakberdayaan rakyat tatkala berhadapan dengan tipu muslihat sejumlah politisi hari ini. Tapi perlu diingat sikap kritis tidak sama dengan kegiatan mencari-cari kesalahan orang, atau upaya menyerang atau menjatuhkan seseorang. Sebab tak jarang orang mengartikan berpikir kritis secara keliru. Sebaliknya berpikir kritis justru membebaskan seseorang dari kebiasaan menerima berbagai informasi atau kesimpulan tanpa mempertanyakannya--termasuk di dalamnya orang/rakyat tidak menerima begitu saja janji-janji palsu setiap politikus  menjelang pemilu/pilkada dengan janji-janji palsu. Dan hal ini akan terealisasi sejauh terus diasah dan dilatih. 

Hal ini sejalan dengan apa yang dirumuskan John Dewey sebagai bapak tradisi berpikir kritis.  Menurut John Dewey, berpikir kritis adalah pertimbangan yang aktif, terus menerus dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yanh diterima begitu saja dengan menyertakan alasan-alasan yang mendukung dan kesimpulan-kesimpulan yang rasional. Akhirnya, berpikir kritis memaksa kita, terutama sebagai rakyat untuk tidak menerima dan meyakin begitu saja setiap janji-janji politik para politisi kita. Dengan terus membina sikap kritis, secara tidak lansung kita mengambil bagian dalam menciptakan pemilu/ pilkada yang bersih dan transparan.

Oleh: Rian Agung
Mahasiswa Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta

COMMENTS

PUISI$type=carousel$sn=0$cols=3$va=0$count=5

POJOK REDAKSI$type=grid$count=3$m=0$sn=0$rm=0

Name

Artikel,140,Bali,116,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,1,Berita,157,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,3,BPJS,1,Budaya,41,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,180,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,568,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Dari Kami,3,Demokrasi,22,Denpasar,18,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,4,Editorial,36,Ekonomi,6,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,36,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,11,Focus Discussion,4,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,8,Gedged,1,Gempa,6,Gereja,3,Gereja Katolik,3,Gerindra,1,GMKI,1,GMNI,3,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,26,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,60,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,15,Internasional,16,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,1,JK,1,Jogyakarta,2,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,274,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,62,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,156,kepemudan,8,kerohanian,2,Kesehatan,8,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,61,KPK,12,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,51,Kritik Sastra,4,Kupang,24,Labuan Bajo,51,Lakalantas,9,Larantuka,1,Lembata,2,Lifestyle,6,Lingkungan Hidup,15,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,5,Mahasiswa,42,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,4,Malang,3,Manggarai,112,Manggarai Barat,20,Manggarai Timur,24,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,2,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,59,Motang Rua,1,Muda Petani,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,286,Natal,19,Ngada,7,Novanto,2,Novel,16,NTT,233,Nyepi,2,Olahraga,11,Opini,411,Orang Muda,15,Otomotif,1,OTT,2,Papua,15,Pariwisata,26,Partai Politik,25,Pasangan,18,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,peradilan,1,Perdamaian,1,Perempuan,20,Perindo,1,Peristiwa,1105,Peritiwa,2,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,23,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,22,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,36,Polisi,25,politik,90,Politikus,7,POLRI,5,PP PMKRI,1,Pristiwa,31,Prosa,1,PSK,1,Puisi,86,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,15,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,26,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,9,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sekilas Info,23,seleb,1,Selebritas,18,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,20,Sospol,40,Start Up,1,Suara Muda,61,Sumba,8,Surabaya,36,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,11,Tentang Mereka,45,Tenun Manggarai,1,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,7,Tokoh,18,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,traveling,10,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,5,Wisuda,1,WNA,1,Yulius Benyamin Seran,1,
ltr
item
MARJINNEWS.COM: Mengawal Implementasi UU Pemilu dan Pilkada
Mengawal Implementasi UU Pemilu dan Pilkada
https://1.bp.blogspot.com/-cqr8P_pAKao/WYwQR149uLI/AAAAAAAABIo/inBUbr79LysXoxxHXXjIghsOXwZ9FO4PACPcBGAYYCw/s320/Rian_Agung_MarjinNews.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-cqr8P_pAKao/WYwQR149uLI/AAAAAAAABIo/inBUbr79LysXoxxHXXjIghsOXwZ9FO4PACPcBGAYYCw/s72-c/Rian_Agung_MarjinNews.jpg
MARJINNEWS.COM
http://www.marjinnews.com/2017/09/mengawal-implementasi-pemilu-dan-pilkada.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2017/09/mengawal-implementasi-pemilu-dan-pilkada.html
true
971126874416220402
UTF-8
POSTINGAN LAIN Not found any posts LAINNYA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete Oleh Home PAGES Kiriman Baca Semua Rekomendasi untuk Anda LABEL ARCHIVE CARI Semua Kiriman Tidak Ditemukan Apa yang Anda Cari Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 Jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Pengikut Ikuti THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close