Mencari Format Keberpihakan Kebijakan Pendidikan: Nilai Sebuah Pengabdian

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Mencari Format Keberpihakan Kebijakan Pendidikan: Nilai Sebuah Pengabdian

18 September 2017

Karena itu, untuk meningkatkan harkat dan martabat sebuah bangsa pada era global ini, tidak ada jalan lain kecuali dengan meningkatkan kualitas pendidikan dari kebijakan-kebijakan pendidikan (Foto: Dok. Pribadi)
Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan undang undang dasar 1945 (UUD 1945), yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Amanat UUD 1945 tersebut mengisyaratkan bahwa pendidikan bukan saja pilar terpenting dalam upaya mencerdaskan bangsa, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan hemat saya bukan sekedar mengajarkan atau mentransfer ilmu pengetahuan, atau semata mengembangkan aspek intelektual, melainkan juga untuk mengembangkan karakter, moral, nilai-nilai dan budaya peserta didik. Dengan kata lain pendidikan adalah membangun budaya, membangun peradapan, membangun masa depan bangsa. 

Karena itu, untuk meningkatkan harkat dan martabat sebuah bangsa pada era global ini, tidak ada jalan lain kecuali dengan meningkatkan kualitas pendidikan dari kebijakan-kebijakan pendidikan. Tidak dapat disangkal bahwa guru merupakan salah satu komponen penting dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, setiap upaya pemenuhan kebutuhan guru perlu pertimbangan matang, terutama menyangkut kualifikasi akademik dan kompetensinya. 

Guru juga merupakan figur sentral dalam proses pendidikan di sekolah. Guru profesional dan pendidik yang baik adalah guru membantu mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi muridnya, memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang tinggi. Selalu mencoba berbuat yang terbaik, dan mampu menyegarkan suasana proses pembelajaran.

Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, martabat guru cenderung merosot dalam referensi nilai sosial ekonomi bermasyarakat. Pekerjaan guru sebagai profesi terhormat sudah bergeser ke pilihan profesi kelas dua. Lebih dari itu, sangat ironis menyaksikan kehidupan guru (honorer) di daerah tidak sedikit yang berperan ganda menjadi tukang ojek, atau mata pencaharian sampingan sejenis hanya untuk bertahan hidup. 

Undang-undang guru dan dosen yang diharapkan menjadi sebuah "rumah" yang senantiasa menjadi pelindung profesi guru tinggalah hiasan yang tersusun rapi dalam deretan huruf di awang-awang imaginer dan tak mampu membumi dalam tataran implementasi. UU dinilai rinci dan berani mengatur peluang perbaikan nasib guru diantaranya hak, pembinaan karir, mendapatkan penghasilan yang layak dll. namun kaum " umar bakri" ini harus mengelus dada dan legowo sungguh profesi mulianya di campakan.

Menurut Dodi Nandika (Pendidikan dalam Gelombang perubahan) guru berada pada tiga dimensi yaitu: guru itu memelihara budaya yang lalu (preserve the past), memelihara budaya saat ini (revail the present), dan menciptakan masa depan yang lebih baik (create the better future). 

Namun demikian, satu pertanyaan reflektif yang sering terlontar manakala bersinggungan dengan profesi guru adalah seberapa besar "keasyikan" guru menjalani profesinya ketika masih banyak guru (honorer) pada berbagai tingkatan pendidikan memiliki profesi ganda sebagai imbas dari rendahnya tingkat kesejahteraan yang diterima? 

Dalam situasi begini pemerintah perlu berpikir dan bekerja ekstra untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. Shingga paling kurang kualitas pendidikan mendapat perimbangan yang memadai melalui peningkatan kualitas kompetensi guru dan peningkatan kualitas kesejahteraannya.

Menjadi guru adalah panggilan hati dimana keikhlasan dan keberanian memilih menjadi inti pengabdian. Untuk itu, menciptakan sistem yang memungkinkan para guru terlindungi secara sosial maupun ekonomi merupakan kewajiban bangsa yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan guru. 

Hanya dengan cara inilah guru (honorer) bisa beroptimis untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini menjadI bangsa yang lebih cerdas, kompetitif dan tentu saja menjadi bangsa yang pandai berterima kasih kepada guru gurunya. Persoalannya: akankah cita-cita ini terwujud? Kapan? Mungkin kita harus memainkan seni sebuah kemungkinan ada jalan panjang dan berliku yang harus ditempuh. "Engkau patriot pahlawan bangsa Tanpa tanda jasa"

Oleh: Rus Lepe