Membaca Integritas Parpol Jelang Pemilu dan Pilkada
Cari Berita

Membaca Integritas Parpol Jelang Pemilu dan Pilkada

26 September 2017

Dengan demikian ketidakmampuan mendorong reformasi parpol akan berdampak serius terhadap demokrasi di Indonesia (Foto: Dok. Pribadi)
Pada 15 Januari 2011, pemerintah mengesahkan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU Parpol tahun 2011 ini kabarnya akan direvisi lagi. Namun, sampai saat ini, UU Parpol tahun 2011 ini merupakan UU Parpol yang berlaku dan mengatur partai politik, termasuk syarat pembentukan dan kepesertaan partai politik dalam Pemilu 2019.

Ada beberapa poin penting dari pengesahan UU No. 2 Tahun 2011 tersebut yakni: a) penguatan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif, b) penguatan kelembagaan, peran dan fungsi partai politik, c) pergeseran sistem politik mendorong sistem politik multi partai sederhana, d) untuk menjamin efektivitas pemerintahan dan e) menghindari belenggu elit partai dan guram. Substansi dari kelima indikator penting ini adalah membentuk strategi yang mutlak demi mendaulatkan demokrasi Indonesia ke arah yang positif.

Semua kita tahu bahwa dalam demokrasi tak langsung yang diterapkan di Indonesia, partai politik menjadi pilar utama dan terpenting bagi terlaksananya demokrasi perwakilan. Untuk memungkinkan terlaksananya hal demikian maka integritas partai politik perlu diwujudkan sebelum pemilu dan pilkada berlangsung. Namun hingga sekarang realisasi dari perubahan UU Parpol tersebut masih belum terlihat dalam tubuh partai itu sendiri. Citra partai politik akhir-akhir ini dinilai “gagal” dalam mengawali proses demokrasi bangsa.

Inkonsistensi
Memburuknya kinerja partai politik berkontribusi pada ketidakstabilan demokrasi Indonesia hingga mengalami kemunduran dua tahun berturut-turut. Syarif Hidayat salah satu peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang tergabung dalam Tim Ahli IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) mengatakan bahwa memburuknya peran parpol disebabkan minimnya kaderisasi. Apabila hal ini dibiarkan akan berdampak terhadap kehidupan demokrasi Indonesia.

Dengan demikian ketidakmampuan mendorong reformasi parpol akan berdampak serius terhadap demokrasi di Indonesia (kompas, 15/9). Selain itu dalam jajak pendapat yang dilakukan Kompas 18 September yang lalu menunjukkan hampir 80 persen responden menyatakan bahwa indikator memburuknya kinerja parpol dipengaruhi oleh kasus hukum yang menjerat beberapa para petinggi partai yang menyebabkan elektabilitas partai dalam persiapan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilu serentak menjadi terganggu. Sebut saja kasus penetapan ketua umum partai Golkar Setiya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain mencederai status tersangka sebagai ketua DPR yang paling pertama disoroti oleh publik adalah organisasi internal partai dan beliau sebagai ketua umumnya (kompas, 18/9). Sejak meruaknya kasus tersebut maka kepercayaan publik terhadap partai pun kian tergerus. Menurunnya apresiasi publik terhadap partai tentu akan berimbas pada pergelaran Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Publik tentu selalu berhadapan dengan kemungkinan munculnya dua pertanyaan.

Pertama, bagaimana menjelaskan demokrasi Indonesia dapat stabil, sementara partai-partai politik yang jadi soko gurunya tidak memperlihatkan stabilitas politik dalam dirinya? Dari mana integrasi politik nasional diperoleh, sementara partai-partai politik selalu diancam disintegrasi politik? Terbukti bahwa partai politik sebagai lembaga yang menghasilkan aktor politik baik di eksekutif maupun legislatif dianggap inkonsisten untuk berpolitik secara cerdas khususnya dalam merekrut, menyeleksi, mengusung dan memenangkan calon-calon pemimpin dalam pemilu. Selain itu, pemilihan ketua umum partai tak jarang selalu mendahulukan pertimbangan transaksional yakni memilih kandidat yang bersedia membayar uang mahar pencalonan atau uang perahu.

Melegitimasi Integritas Parpol
Salah satu pertimbangan dasar perubahan UU Parpol No. 2 tahun 2008 adalah untuk menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik. Ada beberapa fungsi partai politik yang perlu dilegitimasi kembali yaitu: pertama, sebagai sarana komunikasi politik; dalam hal ini partai politik tampil secara agregatif yakni sebagai sarana penggabungan kepentingan (interest aggregation) kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur (interest articulation). Lantas partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang kemudian dimasukkan ke dalam platform partai untuk kemudian diperjuangkan.

Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik; dimensi utama yang ditampilkan dalam sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yakni norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum yang didukung oleh loyalitas partai terhadap para pendukung guna menciptakan solidaritas kuat dari para pendukung.

Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik; fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik; di sini partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Partai politik dapat melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat.

Pengimplementasian dalam melaksanakan fungsi-fungsi ini dapat menjadi instrumen untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan partai politik di negara demokrasi. Loyalitas partai politik dapat diukur sejauh mana ia melaksanakan peran serta fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip kesejahteraan.

Dalam pada itu, menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 partai-partai politik harus sungguh memainkan perannya sebagai partai politik dengan melewati beberapa tantangan yang dihadapi yakni: Pertama, adalah soal ideologisasi melawan tendesi de-politisasi dan de-ideologisasi yang diwariskan dari masa Orde Baru. Kedua, masalah kader politik bahwa jangan sampai partai politik kehilangan kader-kader yang cerdas dan militan. Ketiga, masalah basis partai politik bahwa setiap partai politik harus memliki basis partai yang tidak sama dengan pengurusnya. Basis partai adalah rakyat yang mengidentikkan dirinya dengan ideologi yang ditawarkan oleh satu partai dan menjadi warga partai dalam suasana demokratis.

Ketiga tantangan ini sekurang-kurangnya merupakan pekerjaan rumah yang mesti diperjuangkan demi mengangkat kembali citra partai politik yang berintegritas dan demokratis. Sehingga dalam tingkat yang beraneka ragam partai politik tetap menjadi pilihan politik dalam meningkatkan demokrasi bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

Oleh: Konstantinus Aman
Alumni Penghuni Asrama Arnoldus Labuan Bajo