Konflik di Myanmar dan Kampanye Hitam

Dalam kasus di Myanmar, kelompok ini menyimpulkan bahwa genosida sudah terjadi atas Muslim Rohingya. Ini sebuah taktik licik dari kelompok jongkok. Sejatinya, semua pihak perlu berpijak pada kebenaran dan fakta. Jangan memakai cara-cara licik dengan mempersempit persoalan yang ada sebagai konflik agama (Foto: Istimewa)
Sangat memprihatinkan bahwa ‘jurnalisme hitam sedang dipakai ‘kaum jongkok’ dengan berbagai tujuan religiopolitik tertentu. Jika kaum jongkok mau membela umat Muslim Rohingya di Myanmar, hendaklah dibela dengan cara-cara yang benar dan jujur, bukan memakai jurnalisme hitam.

Jusuf Kalla pada 16 Agustus 2012, pernah meninjau ke negara Myanmar secara langsung. Ia menyatakan bahwa “hal yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar (Burma), murni persoalan konflik etnis antara orang Rakhine dan orang Rohingya, bukan konflik agama.” Menurut Kalla, konflik etnis terjadi hanya antara kaum Buddhis dan kaum Muslim Rohingya. Sedangkan umat Islam lainnya yang berjumlah sekitar 2,5 juta, tetap berhubungan baik dengan umat Buddhis di Myanmar.[1]

Dalam beberapa tahun terakhir, ada pula sejumlah kelompok orang yang mulai membuat definisi baru tentanggenosida’. Dalam kasus di Myanmar, kelompok ini menyimpulkan bahwa genosida sudah terjadi atas Muslim Rohingya. Ini sebuah taktik licik dari kelompok jongkok. Sejatinya, semua pihak perlu berpijak pada kebenaran dan fakta. Jangan memakai cara-cara licik dengan mempersempit persoalan yang ada sebagai konflik agama.

Banyak sumber menyebutkan bahwa persoalan di Myanmar sebetulnya bukan soal  genosida, tetapi mungkin lebih tepat disebut ‘exodus. Dan exodus itu mungkin sudah pernah terjadi sebelumnya. Namun beberapa exodus tersebut diantaranya gagal, karena para Muslim Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar, tetapi atas intervensi PBB, para exodus masuk kembali ke Myanmar. Pemerintah Myanmar akhirnya tetap menerima kembali walau dengan berat hati. 

Sangat boleh jadi, berita hoax tentang genosida adalah bagian dari perencanaan besar pihak-pihak lain untuk membentuk opini dunia bahwa seolah-olah di Myamar telah terjadi genosida. Faktanya, pada Juni 2015 silam, militer Myanmar justru telah menyelamatkan 700 manusia perahu setelah beberapa hari mereka terapung-apung di laut.[2] Kemungkinan para pihak ketiga (kelompok kepentingan) itu, hendak menggiring opini masyarakat dunia agar pemerintah Myanmar dapat meninjau ulang perlakuan mereka terhadap Muslim Rohingya. Opini dunia tersebut, nantinya akan dipakai sebagai dalih untuk membenarkan rencana pendirian negara merdeka bagi Muslim Rohingya di Myanmar.

Media Aljazeera America (29 Mei 2015), memberitakan; “para pejabat pemerintah Burma tegas berpendapat bahwa akar masalah krisis manusia-manusia perahu bukanlah perlakuan pemerintah Burma terhadap Muslim Rohingya, melainkan para mafia perdagangan manusia yang korup, yang telah membujuk mereka untuk memakai perahu-perahu mereka dan menjanjikan pekerjaan-pekerjaan yang baik di luar negeri bagi mereka.”[3] 

Dalam tahun 2015, manusia perahu Muslim Rohingya akan semakin banyak terapung-apung di lautan di kawasan Asia, setelah mereka meninggalkan negeri Burma. Hanya dengan tekanan dunia internasional, kebijakan politik yang langsung atau tidak langsung menimbulkan exodus dan perdagangan manusia, baik dari Myanmar maupun dari Bangladesh, mungkin akan dapat ditinjau ulang oleh pemerintah dua negara itu.
Saat yang sama, ada kelompok yang kemudian mencemooh Aung San Suu Kyi dengan keras. Mereka mengecam Suu Kyi, karena dianggap hanya berdiam diri atas masalah itu. Sebelumnya, pada Maret 2016 pernah beredar sebuah petisi di Internet yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Dalam petisi itu, ada tuntutan kepada Suu Kyi agar Hadiah Nobel perdamaian yang pernah diterima Suu Kyi harus dicabut.  Terhadap petisi itu, salah seorang intelektual Indonesia, Ioanes Rakhmat pernah membantah petisi tersebut.[4]

Suu Kyi sendiri pernah diwawancarai Fred Hiatt dari The Washington Post pada 16 Juni 2015. Dalam wawancara itu, Suu Kyi ditanyai tentang banyak hal, diantaranya mengenai hubungan partai National League for Democracy yang dipimpinnya dengan RRC, juga tentang ekstrimisme keagamaan, hak-hak kaum minoritas, dll. [5] 

Beberapa kutipan wawancara sbb: (Tanya): Mengapa nasionalisme Buddhis kini sedang bangkit? (Jawab): 

“Aku pikir, kita harus membedakan nasionalisme dan ekstrimisme. Hal yang kami khawatirkan adalah ekstrimisme. Nasionalisme, ketika terkendali dan digunakan dengan cara yang benar, bukanlah suatu hal yang buruk. Yang menjadi masalah adalah ekstrimisme”. 

(Tanya): Apakah sekarang ekstrimisme menjadi sebuah masalah di Burma? (Jawab): “Menurutku, semua ekstrimisme di seluruh dunia, bukan hanya di Burma, di dalam masyarakat manapun, dapat menjadi sebuah masalah”. 

(Tanya): Apa sumber esktrimisme di negeri anda? (Jawab): “Kenapa, kita sekarang sedang menyaksikannya? Ya, akupun bertanya-tanya. Tetapi tentu saja, jika anda sedang membicarakan negara bagian barat Rakhine, masalah-masalah ini telah berlangsung selama berdekade-dekade. Masalah-masalah ini memang terus membara, dan pemerintah belum bertindak cukup untuk mengurangi ketegangan dan menyingkirkan sumber-sumber konflik”. 

(Tanya): Menurut anda, apakah orang Rohingya harus mendapatkan kewarganegaraan? (Jawab): “Pemerintah Burma kini sedang melakukan verifikasi status kewarganegaraan di bawah UU Kewarganegaraan 1982. Aku pikir, mereka harus melakukannya dengan sangat cepat dan sangat transparan, lalu memutuskan apa langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil dalam prosesnya”. 

(Tanya): Apa yang anda akan katakan kepada rekan-rekan anda di luar Burma yang menyatakan bahwa anda harus terus-menerus berbicara tentang kondisi sangat buruk yang sedang dialami orang Rohingya dan minoritas-minoritas lain? (Jawab): “Dalam negara Burma, ada banyak minoritas. Aku selalu mendukung hak-hak kalangan minoritas, perdamaian dan harmoni, dan juga kesetaraan, dan banyak hal lain, yang semuanya termasuk dalam nilai-nilai demokratis yang NLD dan kalangan lain sedang perjuangkan sejak tiga dekade lalu hingga kini. Kami sendiri selama bertahun-tahun ini telah mengalami tindakan-tindakan keras pelanggaran HAM, begitu juga kalangan-kalangan lainnya. Banyak sekali dari kalangan minoritas kami yang melawan berhubung hak-hak mereka tidak dilindungi. Perlindungan hak-hak kaum minoritas adalah suatu isu yang harus ditangani dengan sangat, sangat hati-hati, dan juga dengan secepat dan seefektif mungkin. Aku tidak yakin pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang cukup terhadap isu ini. Sebetulnya, menurutku, mereka belum melakukan hal-hal yang cukup mengenai isu ini”. 

(Tanya): Apa yang anda maksudkan dengan “sangat, sangat hati-hati? (Jawab): “Maksudku hanyalah bahwa itu adalah suatu isu yang sangat sensitif, dan ada sangat banyak kelompok rasial dan keagamaan, sehingga apapun yang kami lakukan terhadap suatu kelompok, akan selalu ada dampaknya pada kelompok-kelompok lain juga. Jadi, situasinya memang sangat rumit, sehingga tidak bisa diselesaikan dalam satu malam saja”. 

(Tanya): Apakah partai-partai ekstrimis merupakan sebuah risiko politis bagi NLD, dan apakah bisa ada satu alasan untuk sentimen semacam itu ditimbulkan dan ditunggangi? (Jawab): “Itu mungkin saja, sebab NLD tidak pernah mendukung ekstrimisme dalam bentuk apapun. Jadi, kelompok-kelompok ekstrimis tidak akan memandang diri mereka sebagai sahabat-sahabat NLD. Jadi, sangatlah mungkin ada suatu motif politis di balik apa yang dinamakan kebangkitan gerakan-gerakan keagamaan”.

Dari Tanya-jawab seperti dikutip di atas, memperjelas posisi dari sorang Aung San Suu Kyi. Bahwa Suu Kyi, sesungguhnya mempunyai komitmen untuk membela dan melindungi hak-hak kaum minoritas Burma. Suu Kyi, cukup cermat membaca peta geopolitik di Myanmar.

Dan, Suu Kyi pada akhirnya telah mendapatkan kepercaayaan dari mayoritas warga Negara Myianmar dalam Pemilu 8 November 2015, dengan raihan 364 kursi parlemen. Dengan kemenangan ini pula, sekaligus mengakhiri kekuasaan junta militer yang telah berkuasa puluhan tahun di Myanmar.[6]

Konflik dan diskriminasi di Myanmar memang belum tuntas diselesaikan, terutama dalam kasus Muslim Rohingya. Dan konflik itu tentu menjadi persoalan internal Negara Myanmar. Sejumlah kelompok-kelompok minoritas lain di Myanmar juga mengalami banyak hambatan dalam memperoleh hak-hak mereka, dan kelompok minoritas Muslim Rohingya hanyalah salah satu dari kelompok minoritas lain yang ada di Myanmar.

Negara Bangladesh yang merupakan negara tempat asal Muslim Rohingya, hingga saat ini sama sekali tidak mau menampung kaum Muslim Rohingya yang mau pindah ke sana, dan kalaupun ditampung mereka ditempatkan di tenda-tenda di kawasan yang sangat menyedihkan.  Pada tanggal 25 Mei 2015 silam, PM Bangladesh Ms. Sheikh Hasina mengecam keras para migran Rohingya yang telah meninggalkan negeri mereka (Bangladesh) lewat jasa makelar perdagangan manusia.

Perdana Menteri Bangladesh bahkan pernah mengungkapkan kekesalannya terhadap kaum Muslim Rohingya. Ia berkata, “para migran itu sakit jiwa, karena memilih meninggalkan negeri sendiri untuk bekerja di negeri-negeri lain dengan bayaran mahal, padahal dalam negeri sendiri tersedia pekerjaan yang lebih baik. Mereka telah mencoreng nama baik Bangladesh”. [7] Tak hanya itu, sebelumnya yakni pada tahun 2012, PM Bangladesh-Sheikh Hasina juga pernah menolak para pelarian Muslim Rohingya dari Burma untuk memasuki negeri Bangladesh.

Diperkirakan bahwa manusia perahu yang belakangan ini kerap terapung-apung di lautan atau yang sudah terdampar di pantai-pantai di sejumlah negara lain di Asia, tidak hanya terdiri atas Muslim Rohingya yang baru meninggalkan Myanmar, tetapi juga Muslim-muslim lain yang baru meninggalkan Negara Bangladesh. Sejak tahun 2012, seperti dilaporkan oleh UNHCR pada 22 Januari 2013, bahwa “Dalam tahun 2012, sejumlah orang yang diestimasi sekitar 13.000 orang, di antara mereka adalah Muslim Rohingya dari Burma barat, telah meninggalkan Teluk Bengali dengan menggunakan perahu-perahu para penyelundup, dan bersama dengan mereka terdapat juga warga negara Bangladesh”.[8] Beberapa media Indonesia juga pernah memberitakan tentang pengungsi Rohingya yang bercampur dengan pengungsi dari Bangladesh.[9] Dari antara mereka yang sudah ditampung di Kuala Langsa, Aceh, para pengungsi pria dari Bangladesh suka berbuat tidak senonoh kepada para relawan perempuan. Semua imigran Muslim asal Rohingya yang ditampung di Kuala Langsa-Aceh itu memilih untuk menetap selamanya di Indonesia, dan tidak mau pulang lagi.[10]

Pemerintah Indonesia telah memberitahu Australia bahwa kebanyakan migran yang terdampar di pantai-pantai di Asia Tenggara adalah para pekerja ilegal yang meninggalkan Bangladesh, bukan Muslim Rohingya yang berkonflik di Myanmar. Hal ini dikatakan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, pada tanggal 23 Mei 2015.  

Lebih dari 3.500 migran telah berenang ke pantai atau diselamatkan saat terdampar di pantai-pantai Malaysia, Indonesia, Thailand dan Bangladesh sejak pemerintah Muangthai membongkar perdagangan manusia awal Mei 2015, sehingga perdagangan gelap itu menjadi kacau balau. Sejumlah kuburan massal telah ditemukan di kawasan-kawasan perbatasan beberapa negara Asia Tenggara (antara lain di Thailand selatan), yang berisi mayat-mayat Muslim Bangladesh yang tewas saat mereka sedang disiapkan untuk diselundupkan ke luar negeri oleh mafia-mafia perdagangan manusia. 

Pada koran Australia, The Weekend Australian, Bishop menyatakan bahwa diestimasi hanya ada 30 sampai 40 persen dari ribuan orang yang terdampar adalah Muslim Rohingya, yang berasal dari komunitas-komunitas Muslim miskin di bagian barat Negara Bagian Rakhine, Burma.[11] Berkaitan dengan manusia perahu Muslim Rohingya, PM Australia, Tony Abbott, pada 21 Mei 2015, menegaskan bahwa pemerintah Australia tidak akan menampung para pengungsi Rohingya manapun. Abbott memperingatkan bahwa para pencari suaka politik yang memakai perahu tidak akan diberikan kehidupan baru di suatu negara Barat. 

Kami tidak akan melakukan hal apapun yang akan mendorong orang menjadi manusia perahu. Hal sekecil apapun yang kami lakukan, yang mendorong orang untuk mengungsi lewat perahu-perahu, akan membuat masalahnya jadi memburuk, bukan membaik. Peran kami adalah melakukan hal apapun yang perlu untuk dengan cara-cara yang manusiawi yaitu menyetop penyelundupan manusia. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah menyatakan dengan sejelas-jelasnya bahwa jika anda menumpang sebuah perahu yang bocor, anda tidak akan mendapatkan hal yang anda kehendaki, yakni suatu kehidupan baru di sebuah negara Barat”, tegas Abott. [12]

Bagi negara Indonesia sendiri, saat ditanya VOA-Islam di tahun 2012, kenapa Indonesia tidak memberi suaka politik kepada pengungsi Muslim Rohingya yang sempat transit di Aceh dan Lampung, K.H. Muhyidin Junaidi (Ketua MUI Pusat bidang luar negeri) menyatakan bahwa “pada umumnya, pengungsi Muslim Rohingya minta suaka ke negara Australia dan negara New Zealand, sedangkan Indonesia hanya dijadikan tempat transit saja. Namun demikian, pemerintah Indonesia harus menghormati dan melayani mereka dengan baik.”[13]

Ketua MPR, Zulkifli Hasan, bahkan melarang pemerintah RI untuk memberikan sebuah pulau kepada para pengungsi Muslim Rohingya. Alasannya: Jika sebuah pulau diberi kepada mereka, maka akan tidak terbendung nantinya arus pengungsi Rohingya memasuki Indonesia. Dengan larangan ini, ditutuplah wacana yang sebelumnya sudah dihembuskan untuk memberikan sebuah pulau kepada mereka.[14]

Senada dengan Zulkifli Hasan, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa ide sejumlah pihak untuk mengganti kewarganegaraan etnis Rohingya menjadi WNI bisa saja membawa dampak lain bagi Indonesia, meskipun pemerintah bermaksud baik untuk menolong warga Rohingya. Bila mereka dijadikan warga Indonesia, bisa jadi akan ada eksodus besar-besaran masyarakat Rohingya. Selain itu, Indonesia bisa saja berubah menjadi negara tujuan transit bagi para pengungsi lainnya. Orang-orang  yang tadinya masih di Myanmar bisa jadi akan datang ke Indonesia. Menerima warga asing untuk menjadi warga negara di tengah-tengah masih banyak warga miskin di negeri sendiri bukanlah hal yang mudah. Kecemburuan sosial bisa muncul berikut berbagai konsekuensi lainnya. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak lain berupa diskriminasi terhadap warga asli Indonesia. Hikmahanto juga mengingatkan, Indonesia bukanlah peserta dari Konvensi tentang Pengungsi 1951. Dengan begitu, tidak ada kewajiban RI untuk menerima warga Rohingya sebagai warga negara baru.[15] 

Departemen Biro Kependudukan, Pengungsi dan Migrasi Amerika Serikat menyatakan bahwa pemerintah Amerika telah menerima masuk para pengungsi Muslim Rohingya sebanyak 54 orang tahun 2010, lalu meningkat mencapai 1.129 orang di tahun 2015. Selama lima tahun terakhir, Amerika telah menerima mereka sebanyak 2.613 orang. Data ini dimuat dalam Aljazeera America pada 29 Mei 2015.[16]

Sementara itu, dari kalangan Muslim dan non-Muslim, banyak yang bertanya; mengapa mereka tidak meminta suaka politik ke Arab Saudi, sebuah negara Muslim yang sangat kaya? Mengapa mereka malah meminta suaka ke negara-negara yang mereka sendiri kategorikan sebagai negara-negara kafir? Negara-negara Barat yang menerima mereka, tidak memandang apakah mereka sebagai Muslim atau tidak. Negara barat melihat bahwa mereka adalah manusia yang memang perlu ditolong, tanpa memandang agamanya.  

Dari berbagai kutipan berita di atas, telah menunjukkan sebuah fakta dan data, bukan berita hoax atau karangan karangan fiksi. Yang berita hoax adalah berita-berita yang menyebutkan bahwa ratusan ribu Muslim Rohingya sedang dibantai di Burma oleh orang-orang Buddhis di sana. Tetapi anehnya, masih banyak kelompok jongkok percaya pada berita hoax dan kampanye hitam yang dilancarkan di Indonesia.

Mengherankan bahwa ISIS yang telah membantai banyak orang, termasuk mereka yang beragama Muslim di sejumlah negara di Timur Tengah, tidak menjadi perhatian. Padahal ISIS lah yang sebetulnya sedang melakukan genosida secara bertahap terhadap sesama Muslim. Perlakuan brutal ISIS terhadap kaum ibu dan anak-anak perempuan Muslim dibiarkan saja. Tak ada aksi untuk membela kaum Muslim yang dibantai ISIS itu.

Padahal, kita tahu bahwa Wakil khusus PBB yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual dalam konflik-konflik yang diprakarsai ISIS, Ms. Zainab Bangura, telah menyatakan bahwa “ISIS tengah melembagakan kekerasan seksual. Memperlakukan dengan brutal kaum ibu dan anak-anak perempuan adalah bagian esensial dari ideologi ISIS”. [17]

Banyak pengamat dan analis yang memandang ISIS sebagai “a mass death cult fired by an intoxicating vision of Islamic purity”, suatu sekte pemuja kematian massal yang disemangati oleh suatu visi yang memabukkan tentang kemurnian Islam.[18]

Konflik yang terjadi di Myanmar memang tak terlepas dari akumulasi persoalan lama, yaitu persoalan yang berakar dari politik diskriminasi ras terhadap kaum Muslim Rohingya di Negara itu. Dan semua itu berawal dari penguasa militer Jendral Ne Win pada 15 Oktober 1982 lewat UU Kewarganegaraan Burma, dimana dinyatakan stateless, bahwa etnis Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan.

Sebagaimana pernah disampaikan oleh Pemerintah RI melalui Menag Lukman Hakim Saifuddin pada 26 Mei 2015, dimana pemerintah Indonesia sudah memiliki sikap yang jelas terhadap warga Muslim Rohingya yang pernah terdampar di Indonesia, “bahwa mereka: anak-anak kecil yang sudah kehilangan kedua orangtua mereka dimasukkan ke pesantren-pesantren untuk menerima pendidikan dan pengasuhan; untuk orang dewasa, atas nama kemanusiaan disantuni oleh negara untuk sementara waktu sampai nanti mereka harus meninggalkan Indonesia lagi. Jalan keluar definitif untuk orang dewasa Muslim Rohingya yang sudah terdampar di Indonesia itu, akan dibahas bersama-sama negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Myanmar, Bangladesh dan juga PBB.[19]

Bahkan umat Buddhis di Sulawesi Selatan, lewat koordinasi FKUB, bersedia memberi bantuan kepada para pengungsi Rohingya dalam tiga bentuk. Pertama, mengusahakan pemberangkatan mereka untuk memperoleh suaka ke negara ketiga. Kedua, mendesak pemerintah Burma untuk mengakhiri konflik berdarah yang membuat kelompok minoritas itu kabur meninggalkan negara mereka.[20]

Nah,… beberapa kisah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Lalu bagaimana kita sebagai warga bangsa Indonesia hari-hari ini menanggapi persoalan yang terjadi di Negara Myanmar? Apakah pantas kita mencampurinya dengan berbagai tindakan destruktif, misalnya melalui penyebaran berita bohong, provokasi, kampanye hitam dan lain-lain? Pantaskah kita tiba-tiba memusuhi umat agama Budah sesama warga negara Indonesia, gara-gara konflik di negara Myanmar? Warakah kita melakukan tindakan perusakan Candi Borobudur sebagai salah satu kebanggaan dan milik bangsa Indonesia? Waraskah kita Indonesia hari ini? ***

COMMENTS

Name

Artikel,140,Bali,108,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,1,Berita,142,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,3,BPJS,1,Budaya,41,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,174,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,529,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Dari Kami,2,Demokrasi,22,Denpasar,18,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,4,Editorial,34,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,36,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,11,Focus Discussion,4,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,4,Gedged,1,Gempa,6,Gereja,3,Gereja Katolik,3,Gerindra,1,GMKI,1,GMNI,3,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,25,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,59,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,13,Internasional,16,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,1,JK,1,Jogyakarta,2,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,272,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,62,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,154,kepemudan,8,kerohanian,2,Kesehatan,8,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,60,KPK,12,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,51,Kritik Sastra,4,Kupang,24,Labuan Bajo,51,Lakalantas,9,Larantuka,1,Lembata,2,Lifestyle,6,Lingkungan Hidup,15,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,4,Mahasiswa,41,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,4,Malang,3,Manggarai,112,Manggarai Barat,20,Manggarai Timur,24,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,2,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,51,Motang Rua,1,Muda Petani,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,275,Natal,19,Ngada,7,Novanto,2,Novel,16,NTT,199,Nyepi,2,Olahraga,11,Opini,400,Orang Muda,15,Otomotif,1,OTT,2,Papua,15,Pariwisata,26,Partai Politik,25,Pasangan,15,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,20,Perindo,1,Peristiwa,1021,Peritiwa,2,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,23,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,22,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,34,Polisi,25,politik,89,Politikus,6,POLRI,5,PP PMKRI,1,Pristiwa,31,Prosa,1,PSK,1,Puisi,84,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,15,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,26,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,9,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sekilas Info,23,seleb,1,Selebritas,18,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,18,Sospol,39,Start Up,1,Suara Muda,43,Sumba,8,Surabaya,36,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,11,Tentang Mereka,43,Tenun Manggarai,1,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,5,Tokoh,17,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,traveling,9,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,4,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
Muda Membaca Dunia: Konflik di Myanmar dan Kampanye Hitam
Konflik di Myanmar dan Kampanye Hitam
https://2.bp.blogspot.com/-_R1ZclaeONo/WbEhBVIGa-I/AAAAAAAABXw/td8pkorAS5Ab7yggiD7dpMcH0E9qfm1egCLcBGAs/s320/Suu-Kyi%2BMarjinNews.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-_R1ZclaeONo/WbEhBVIGa-I/AAAAAAAABXw/td8pkorAS5Ab7yggiD7dpMcH0E9qfm1egCLcBGAs/s72-c/Suu-Kyi%2BMarjinNews.jpg
Muda Membaca Dunia
http://www.marjinnews.com/2017/09/konflik-di-myanmar-dan-kampanye-hitam.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2017/09/konflik-di-myanmar-dan-kampanye-hitam.html
true
971126874416220402
UTF-8
POSTINGAN LAIN Not found any posts LAINNYA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete Oleh Home PAGES Kiriman Baca Semua Rekomendasi untuk Anda LABEL ARCHIVE CARI Semua Kiriman Tidak Ditemukan Apa yang Anda Cari Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 Jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Pengikut Ikuti THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy