Kesenjangan Kesejahteraan Antara Guru Honorer dan Guru PNS

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Kesenjangan Kesejahteraan Antara Guru Honorer dan Guru PNS

22 September 2017

Cita-cita bangsa kita sangatlah mulia, salah satunya adalah mencerdaskan anak bangsa melalui lembaga pendidikan formal ataupun lembaga pendidikan non-formal (Foto: Dok. Pribadi)
“Keadaan dan tekanan membuat kami bersuara” mungkin kata-kata inilah yang cocok diungkapkan oleh para guru honorer di tanah air tercinta ini.

Cita-cita bangsa kita sangatlah mulia, salah satunya adalah mencerdaskan anak bangsa melalui lembaga pendidikan formal ataupun lembaga pendidikan non-formal. Dalam proses pencapaian cita-cita bangsa ini sangatlah penting peran seorang pendidik yang profesional.

Profesional yang dimaksud adalah profesional seperti apa yang tercantum pada UU nomor 14 tahun 2005 yang mengatakan bahwa, pendidik yang profesional adalah pendidik yang harus memiliki kualifikasi minimal S1 atau D-IV dan memiliki empat kompetensi utama yakni, kompetensi pedagogik, kompetesi kepribadian, kompetensi profesional dan sosial.

Mengacu pada undang-undang ini maka semua tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi ini  merupakan tenaga pendidik yang profesional. Tetapi kenyataan  yang sering terjadi di tanah air tercinta ini adalah seolah-olah ada pengelompokan nasib antara nasib para pendidik honorer dan pendidik atau guru PNS. Mengapa dikatakan ada pengelompokan nasib karena sejauh ini nasib para pendidik atau guru PNS sajalah yang sangat diperhatikan oleh  pemerintah, dan ini sangatlah terbukti dengan segala sesuatu yang diterima oleh para pendidik atau guru PNS di tanah air sekarang.

Dari berbagai daerah se-nusantara semua guru honorer mempunyai keluhan yang sama dan selalu mempunyai niat yang sama untuk memohon agar nasib mereka perlu diperhatikan. Karena dalam hati mereka selalu timbul pertanyaan besar “apakah kontribusi guru PNS dalam proses pendidikan itu berbeda dengan guru honorer?”. Kontribusi dalam hal ini adalah peran dari guru dalam proses kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan. 

Pertanyaan ini sudah menggema di tanah air ini, dan pertanyaan inilah yang akan menjadi dilema bagi sang pelita dalam kegelapan, khususnya guru honorer dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik dan  bukan hanya dari dalam diri guru honorer saja yang mengalami dilema tetapi dari orang tua sebagai sponsor utama dalam pencapaian pendidikan anak.

Banyak orang tua sekarang berpikir tidak ada gunanya anak-anak mereka melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi yang akan mendidik dan menyiapkan anak-anak mereka agar menjadi tenaga pendidik yang berprofesional.

Pola pikir  ini terjadi karena orang tua merasa adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi dengan nasib anak-anak mereka, apalagi ketika anak-anak mereka yang berprofesi sebagai guru honorer di sekolah-sekolah swasta maupun sekolah-sekolah negeri yang sistem pengupahannya satu kali terima dalam tiga bulan dan besaran gajinyapun sangat jauh dibawah rata-rata atau dengan kata lain tidak sesuai dengan UMR yang telah ditentukan.

Di satu sisi para orang tua atau sponsor utama dalam pendidikan anak selalu mengatakan “ kami sangat mendukung cita-cita bangsa yang sangat mulia ini yakni mencerdaskan anak bangsa melalui lembaga pendidikan formal atau melalui lembaga pendidikan non formal walaupun dengan susah payah kami membiayai anak-anak kami untuk menempuh setiap jenjang pendidikannya” tetapi Negara dalam hal ini pemerintah tidak memperhatikan nasib anak-anak kami khususnya yang berprofesi sebagai guru honorer, ini kan sama saja bohong.

Dari semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terpendam di dalam hati para guru honorer akhirnya  muncul ketika keadaan dan nasib bertanya kemana masa depan akan dibawah ketika berprofesi sebagai guru honorer.

Pertanyaan ini mengarah kepada kebijakan pemerintah dalam penentuan Upah Minimum Regional (UMR) untuk para tenaga kerja di negeri ini. Apakah kebijakan pemerintah mengenai Upah Minimum Regional (UMR) hanya berlaku untuk instansi-instansi atau untuk sektor lapangan pekerjaan lain saja, sedangkan di lembaga pendidikan sistem pengupahan ini tidak berlaku, khususnya bagi para guru honorer di sekolah-sekolah swasta dan negeri di berbagai daerah tanah air tercinta ini. 

Sangat disayangkan ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dijalankan di lembaga-lembaga yang sangat jelas, bahwa lembaga-lembaga tersebut identitasnya jelas dibawah naungan pemerintah dan merupakan lembaga dimana proses pencapaian cita-cita bangsa itu berlangsung.

Mengenai standarisasi upah guru honorer yang layak menurut Fandy Tjiptono (1996:86) keterlibatan tenaga kerja yang intensif dalam penyampaian jasa dapat menimbulkan masalah pada kualitas, yaitu tingkat variabilitas yang tinggi, hal-hal yang mempengaruhinya adalah upah rendah, pelatihan yang kurang memadai dan lain-lain. Sehingga salah satu cara untuk memperbaiki kualitas jasa dari seorang guru honorer adalah pemberian upah yang cukup. 

Jika seorang buruh saja di Jakarta diberi upah sebesar Rp 2.000.000,00, bahkan gaji seorang menteri pendidikan sangat tinggi, maka sangatlah tidak layak jika seorang guru honorer mendapatkan upah sebesar Rp 400.000,00 per bulan. 

Tentu harus ada standarisasi upah yang layak dari pemerintah pusat secara nasional sehingga gaji guru honorer di berbagai daerah tanah air tercinta ini setidaknya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena sesunguhnya pekerjaan guru itu tidak kalah pentingnya dengan pekerjaan seorang menteri yang membantu presiden untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa namun tanpa adanya guru maka seorang menteri pun tidak ada karena seorang menteri harus menempuh pendidikan terlebih dahulu. 

Sistem pengupahan ini akan membawah permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks, mulai dari masalah individu, yakni guru honorer tidak bisa memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarganya, lalu permasalahan internal dalam lembaga pendidikan dimana terjadi kecemburuan antara guru honerer dan guru PNS yang berdampak pada kelangsungan kinerja lembaga pendidikan dan dampak jangka panjangnya sangat berpengaruh terhadap Kualitas SDM peserta didik sebagai generasi penerus bangsa karena proses pendidikan yang tidak berjalan dengan maksimal.

Pertanyaan yang muncul setelah melihat ini semua, apakah pemerintah sudah berpikir tentang nasib-nasib sang pelita dalam kegelapan yang masih berstatus sebagai guru honorer yang tersebar di daerah-daerah tanah air tercinta ini yang rela dan berkorban demi mencapai cita-cita bangsa yakni mencerdaskan anak-anak bangsa walaupun nasib mereka tidak diperhitungkan oleh Negara sesuai dengan pengorbanannya demi  mencerdaskan anak bangsa.

Sudah  kah pemerintah mengetahui adanya permasalahan internal dalam lembaga pendidikan dimana ada kecemburuan sosial antara guru PNS dengan guru honorer akibat ketidakjelasan  kebijakan pemerintah dalam penentuan upah bagi guru honorer? atau kah pemerintah sengaja menumbuhkan kecemburuan sosial ini dalam lembaga pendidikan yang sangat-sangat jelas hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kinerja lembaga pendidikan dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan SDM peserta didik karena proses pendidikan yang tidak berjalan dengan maksimal?

Oleh : Yohanes Arianto Nehok