Keadilan itu Hak Semua Manusia, Kecuali Novel Baswedan!

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Keadilan itu Hak Semua Manusia, Kecuali Novel Baswedan!

20 September 2017

 Jangan ada lagi pertarungan Buaya melawan Cicak yang secara kasat mata bukanlah lawan yang sepadan (Gambar: Istimewa).
Sangat menarik bagaimana seorang Usman Hamid dalam opininya berjudul, “Pengalihan Isu dan Ancaman Kriminalisasi” (Kompas, 18/9) kemarin mencoba menautkan beberapa isu pelanggaran HAM masa lalu hingga kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang seolah-olah diabaikan pihak kepolisian dan cenderung dipelintir untuk kepentingan pihak ketiga. Usai membaca opini tersebut terbesit dalam benak saya bahwasannya Direktur Amnesty International Indonesia tersebut telah membawa dirinya kepada sebuah ruang gelap dimana setiap ancaman bisa saja muncul dari berbagai sudut mengarah kepadanya. 

Keberanian Usman memilih kata “pembangkang” bagi Kapolri Tito Karnavian terhadap perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas kasus yang menimpa Novel Baswedan lima bulan lalu menjadi latar belakang kecemasan saya secara pribadi1. Tengok saja contoh yang dipaparkan Usman sendiri dalam opininya tersebut, Udin seorang wartawan yang dibunuh pada tahun 1996 lantaran menulis soal korupsi yang dilakukan Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo harus dilenyapkan meski tiga tahun setelahnya (1999) Bupati Bantul tersebut dijebloskan ke penjara.

Kecemasan saya soal keselamatan Usman Hamid memang terkesan menuduh pihak siapa saja yang menjadi target opini tersebut. Tetapi, perlu diingat bahwa setiap kecemasan akan selalu muncul karena ada yang menciptakan rasa takut. Rasa takut itu memang tidak berdasar dan saya menyadari hal tersebut, padahal kita hidup di jaman reformasi yang dengan demokrasi segala sesuatunya diakomodir: Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk hidup, kebebasan untuk mendapat kehidupan dan pendidikan yang layak dan sebagainya. 

Seperti opini Usman, beberapa kasus pelanggaran HAM di masa lalu sampai sekarang ini tidak pernah sekali pun menemukan titik terang akan terselesaikan. Yang terjadi malah sebaliknya, korban pelanggaran HAM tersebut malah mendapat sebuah ketidakadilan yang selalu dijanjikan Indonesia sebagai negara hukum dan berasaskan Pancasila.

Kasus Udin (1996), Munir (2004), Tama Satrya (2010) hingga kasus Novel Baswedan (2017) hanya menjadi setumpuk berkas di kantor kepolisian dan bahkan ada yang hilang (atau dihilangkan?) seperti dokumen Munir pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita tidak perlu terlalu jauh menelisik hingga kasus pelanggaran HAM terhadap Udin, sekarang saja kasus Novel Baswedan malah semakin rumit (atau diperrumit?) menyusul laporan Aris Budiman terkait dugaan pencemaran nama baik oleh Novel Baswedan melalui email yang dikirimnya.

Entah aneh atau tidak, dengan tameng Pasal 27 Ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, email Novel yang sebenarnya bukan atas namanya pribadi dinilai ada unsur pidana sehingga proses hukum sudah mulai masuk tahap penyidikan. Bak jatuh tertimpa tangga, Novel Baswedan pun kian terpuruk selain karena sakit juga karena “permainan” para penegak hukum kita yang mencoba mencuci tangan ala Pilatus saat mengadili Yesus.   

Semoga tidak ada penyesalan akan segala seuatu yang tengah kita lakukan sekarang ini. Karena pekerjaan paling rumit sebenarnya adalah meluruskan sejarah panjang perjalan penegakan hukum dan HAM bangsa kita kepada anak-anak kita di masa depan. Jangan ada lagi pertarungan Buaya melawan Cicak yang secara kasat mata bukanlah lawan yang sepadan. Kita tentu mengharapkan hal terbaik untuk masa depan kita soal pemberantasan korupsi dan perjuangan HAM yang tengah memakan banyak korban jiwa. 

Oleh: Andi Andur