Sebuah Catatan untuk Negeri

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Sebuah Catatan untuk Negeri

9 August 2017

Pilkada kerap kali menjadi ajang ujian bagi tingkat kedewasaan dan kesantunan elite politik dan masyarakatnya (Foto: Dok. Pribadi)
Akhir-akhir ini kita seakan ditemani oleh suguhan situasi politik menjelang Pilkada serentak Juni 2018 mendatang. KPU RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Rencananya, ada 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018. 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018. 

Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTT. Untuk itu, dari kesekian calon yang akan ikut dalam pertarungan 27 Juni 2018 mendatang dalam  mengahadapi pilkada langsung di negeri ini, satu persoalan pokok yang tidak bisa ditawar oleh para calon kepala daerah manapun adalah berkaca diri pada keadaan. 

Potensi konflik antarpendukung calon kepala daerah dalam masa kampanye maupun konflik antarlembaga penyelenggara pilkada sering kali terjadi dan perlu diantisipasi  sejak dini, karena bukan tidak mungkin bahwa konflik tersebut akan eskalasi terhadap penyebab konflik yang baru. Padahal kalau kita sadari bahwa pilkada langsung merupakan angin segar bagi perkembangan pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pelaksanaan pemilihan kepala Daerah (Pilkada) harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuannya untuk membangun pemerintahan yang efektif dengan cara yang demokratis, sehat dan murah.

Bila dilakukan refleksi politik dengan merenungkan kembali perjalanan transisi demokrasi di negeri ini, maka perjuangan masyarakat mencoba mengukir kehidupan politik yang demokratis, dengan modal pertama  dan utama adalah kearifan bangsa.

Serangkaian gejolak politik yang dimulai sejak runtuhnya kekuasaan  otoritarian tahun 1999 hingga awal tahun 2007 memberikan secercah cahaya  terang bahwa Bangsa Indonesia mempunyai kearifan yang tercermin dalam sikap bijak yang dilakukan  sementara pemimpinnya. Sikap arif dan bijak tersebut nampak menonjol dan eksplisit pada saat bangsa Indonesia menghadapi masa-masa kritis yang pertaruhannya adalah eksistensi  dan kelangsungan di bangsa ini.

Hemat saya pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang pemilu  telah mewujudkan tujuan awal dari sistem demokratis di Indonesia sebagaimana telah diperjuangkan oleh masyarakat pada saat menginginkan NKRI menganut sistem demokrasi.

Namun, apa yang menjadi tujuan awalnya dan transisi demokratis hingga kehidupan politik yang demokratis Indonesia seakan terbalik. Pilkada kerap kali menjadi ajang ujian bagi tingkat kedewasaan dan kesantunan elite politik dan masyarakatnya. 

Di sini para kandidat dan tim sukses juga diuji kemampuannya mencegah  terjadinya politik uang, permainan kotor, manipulasi dan  janji-janji palsu. Karena hal ini sudah menjadi suatu budaya dalam hal berpolitik di Indonesia.Warga masyarakat juga diuji  untuk menahan diri dari berbagai upaya yang menjurus  kepada politik proposal ataupun pemerasan terselubung terhadap para kandidat.

Tentu saja pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pilkada seperti KPU, Panwas Pilkada, lembaga pemantau, juga panitia pelaksana di tingkat kecamatan dan desa, juga lembaga yang sangat berperan untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada, baik pemerintah  provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota harus mampu mengendalikan sitausi dan cara pandang masyarakat bahkan budaya yang terlanjur mendarah daging sehingga terciptanya masyarakat yang mampu bersikap kritis agar semua masyarakat diberi peluang yang sama untuk memilih. Dengan harapan, semua pihak yang terkait memiliki keinginan yang sama untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada.

Jika kita mencoba membuka kembali lembaran cacatan KPU tentang pemilu serentak 2017,  ketua KPU Arief di sela rapat KPU bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017) ingin agar persoalan data pemilih lebih baik pada penyelenggaraan Pilkada 2018. (Kompas) memberikan titik cerah perubahan tentang sistem pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Potensi konflik yang terjadi menjelang pilkada semoga pelan-pelan terhapus dari wajah negeri demokrasi ini. 

Tentu saja, semua masyarakat tentunya harus mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar  sebagaai pemilih atau ada  pemilih yang justru terdaftar di dua tempat.  Jika ada pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya dua kali, jelas menimbulkan konflik anatr pendukung calon. Tentu saja, kondisi semacam ini akan menjadi trauma sejarah pemilihan umum di Indonesia. Kejelian KPU sebagai penyelenggara pemilu tetntunya jangan hanya sebagai wacana akan niat berubah segala kendala dalam sistem pelaksanaan pilkada di negeri ini.

Namun kita berkeyakinan bahwa, berbagai pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pilkada perlu berupaya agar  pemilih mampu bersikap kritis, tidak ada diskriminasi bagi pemilih, tidak ada partisipasi  semua karena  mobilisasi dan buying store. Selain itu juga mengupayakan  agar memberikan peluang  yang sama bagi  semua warga untuk memilih, kemudian jangan ada lagi usaha dari kaum elite  untuk membajak hak-hak politik warganya. Hingga pada akhirnya, masyarakat dapat menentukan pilihannya, sebagai kado untuk negeri, untuk masyarakat,  dan untuk para calon.

Oleh: Edid Theresa
Mahasiswa S1 PBSI Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta