Revisi UU Anti Persaingan Usaha: Strategi Menghadapi MEA
Cari Berita

Revisi UU Anti Persaingan Usaha: Strategi Menghadapi MEA

15 August 2017

Melaui penguatan sistem hukum ini posisi kita bisa sedikit tidak terbebani jika secara kompotensi kita masih jauh di bawa negara-negara lain (Foto: Dok. Pribadi)
UU no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU anti persaingan) akan segera direvisi. Saat ini draf revisi uu anti persaingan sudah masuk ke baleg dan siap dibahas bersama Pemerintah. Revisi ini mengangkat lima isu pokok yakni, penguatan kelembagaan Komisi Persaingan Usaha ( KPPU), denda atau sanksi, megubah rezim merger dari post-merger ke pre-merger, liniensi program cross border atau penanganan perkara kartel yang melibatkan perusahan luar Negeri atau ektra territory (Hukum online.com, 14/7/2017). 

Dalam konteks perkembangan dunia usaha  Indonesia yang terus menjelit dari waktu ke waktu, revisi uu ini sangat tepat untuk menghindari prakter tidak sehat dan ketimpangan dalam dunia usaha yang terus menjadi-jadi. Terkait poin terakhir rencana revisi tersebut  tentang penangaanan perkara kartel oleh perusahan luar Negeri (ekstra terrytory) terhadap jenis usaha yang ada di Indonesia adalah salah satu poin strategis dan penting untuk menata kembali perekonomian Indonesia kekinian dibawah ekspansi perekonomian global. Dominasi perusahaan asing yang seringkali meninggalkan ketidakadilan bagi  perekonomian Indonesia bisa diantipasi sekaligus ditangani dengan memberlakukan uu baru ini. 

Demikian pun halnya dalam konteks Indonesia sebagai salah satu Negara anggota pasar global Asean (MEA) yang sebentar lagi akan beroperasi-realisasi dari uu ini adalah sebuah keharusan. Sebab, hemat saya, saat ini dalam banyak hal, Indonesia masih belum siap menghadapi pemberlakuan pasar global ini. Indonesia masih membutuhkan satu sistem hukum yang bisa mengakomodasi banyak hal terkait operasionalisasi MEA di samping kompotensi penunjang lainya. 

Melaui penguatan sistem hukum ini posisi kita bisa sedikit tidak terbebani jika secara kompotensi kita masih jauh di bawa negara-negara lain. Setidaknya kita masih bisa berharap bahwa hukum akan berpihak kepada yang tidak berdaya; pada ketidakberdayaan kita mempersiapkan segala  aspek  dalam ajang yang sarat kompotensi ini. 

Saya tidak sedang membangun sikap pesimis atas ketidaksiapan kita, tetapi jangan pula kita menutup mata melihat sejumlah fakta atas kebenaran hal ini. Dalam beberapa kasus saja, di mana sekat antara Negara masih terbilang ketat, kita tetap dengan mudah menjadi objek yang jatuh dalam setiap hegemoni pasar global. Apalagi di tengah tuntutan MEA yang mengglobalkan banyak aspek kita akan lebih mudah terakuisi oleh perusahan-perusahan raksasa negara lain. 

Kasus PT Freeport yang meskipun hingga hari ini telah dibangun smellter di Papua,   profit yang kita peroleh sebagai pemilik bahan mentah dari mega proyek ini tidak sebanding dengan keuntungan yang direguk oleh Amerika Serikat. Laporan detik.com per Februari 2015, - Indonesia hanya memperoleh profif 40% dari perjalanan PT Freeport Indonesia sampai hari ini.

Dengan revisi UU no 5 tahun 1999 kita berharap kasus semacam ini tidak terulang kembali, apalagi di tengah realisasi pasar global ASEAN. Lima poin yang menjadi muatan revisi ini akan menjadi landasan kuat bagi KPPU untuk secara leluasa menindak tegas setiap usaha Negara lain yang mencederai perekonomian Indonesia. 

Sebab jika mengacu pada uu  KPPU no 2 tahun 2013, KPPU hanya berwenang untuk melakukan notivikasi dan memberikan hak konsultasi. KPPU tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan kegiatan asing yang berakibat monopoli atau persaingan usaha  tidak sehat dalam pasar dosmetik. Karena itu, sekali lagi, revisi uu no 5 tahun 1999 harus dilihat sebagai  penguatan terhadap uu no 2 tahun 2013. 

Namun perlu diingat  fungsionalisasi dari uu ini sangat tergantung pada keberanian dan cekatan pemerintah untuk membangun komunikasi yang intens dengan negara lain di ASEAN-melakukan sosialisasi serta menegaskan komitmen Indonesia bagi operasionalisasi uu ini. Beberapa negara maju yang telah berahasil menerapkan  penanganan perkara kartel  (ekstra territory) -  salah satu poin dari muatan revisi uu terkait terhadap ekspansi negara lain adalah Amerika Serikat dan dan Jepang. 

Dalam perkembangannya Amerika serikat pernah mengeluarkan the foreign trade antitrust improvements act yang intinya menindak tegas setiap upaya negara lain yang melemahkan perdagangan Amerika serikat. Ketersediaan hukum ini melegitimasi AS menghukum perusahan minyak yang berbasis di Kanada, karena telah membahayakan perekonomian AS. 

Demikian pun dengan Jepang. Melalui antimonopoly act, Jepang melarang pelaku-pelaku usaha di Negaranya membuat perjanjain internasional dengan pihak luar selama perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang mencantumkan hambatan perdagangan secara tidak masuk akal atau tindakan-tindakan anti persaingan lainya.

Akhirnya kita berharap Indonesia melalui revisi uu no 5 tahun 1999 bisa memikiki perangkat hukum yang mampu menangkal tekanan pihak luar terhadap siklus perekonomian kita. Dalam konteks MEA kontruksi hukum ini bisa menjadi nilai jual yang membuat kita tidak mudah terlienasi  sekejap di setiap persaingan yang super ketat atas nama MEA, sambil mengasah skill dan kompentasi penunjang lainya. 

Dalam aras ini MEA akan menjadi setitik berkat bagi perekonomian Indonesia; jika tidak, MEA justru menjadi malapetaka besar. Lebih dalam kita berharap revisi ini bisa berpengaruh besar bagi pengutan ekonomi Indonesia secara keseluruhan

Oleh: Rian Agung
Mahasiswa Hukum Universitas Esa Unggu, Jakarta Barat