Praktek Eigenrichting Bekasi, Bagian Dari Potret Rendahnya Wibawa Hukum Indonesia
Cari Berita

Praktek Eigenrichting Bekasi, Bagian Dari Potret Rendahnya Wibawa Hukum Indonesia

5 August 2017

Ketidakadilan merupakan sebuah gangguan terhadap keseimbangan. Ketidakadilan merusak tatanan moral dan perasaan masyarakat. Ketidakadilan melahirkan sikap pemberontakan
Sungguh memprihatinkan ketika kita dikagetkan dengan aksi kanibalisme masyarakat kita dalam menindak pelaku-pelaku kejahatan. Nilai-nilai kemanusiaan seperti angin lalu, atau mungkin seperti suara yang masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Hal ini dibuktikan dengan kejadian beberapa waktu lalu, dimana saudara kita MN dibakar massa lantaran dituduh mencuri amplifier dari mushala Al-Hidayah Desa Urip Jaya, Bebelan, Kabupaten Bekasi (1/8).

MN yang adalah tukang reparasi alat elektronik tanpa daya meredam amuk massa yang memukulinya dengan balok lalu membakarnya di Pasar Muara Bakti, Babelan, Kabupaten Bekasi setelah sembahyang.

Hal ini menjadi sangat menyakitkan mengingat masih banyak pelaku kejahatan luar biasa di negara kita ini yang masih bebas berkeliaran dan bahkan dilindungi hukum. Aksi main hakim sendiri masyarakat ini menunjukkan sebuah kemunduran penegakan hukum kita. Beberapa data yang menunjukkan angka yang sangat besar soal tanggapan masyarakat soal praktek hukum kita selama ini.

Ketidakpuasaan responden terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 37,4% (Survei LSI Januari 2010), sebesar 41,2% (Oktober 2010), sebesar 50,3% (September 2011), sebesar 50,3% (Oktober 2012) dan terakhir 56,6% (April 2013). Dewi menjelaskan, tingginya ketidakpuasaan terhadap penegakan hukum sejatinya menjadi sinyal kewaspadaan bagi pemerintah maupun bangsa Indonesia.

Dalam survei tersebut, LSI juga menemukan responden yang setuju tindakan menghukum sendiri pelaku kejahatan (main hakim sendiri) sebesar 30,6%, sedangkan mereka yang tidak setuju dengan tindakan main hakim sendiri apapun alasannya atau mereka yang masih tetap percaya pada proses hukum sebesar 46,3%, dan 23,1% responden tidak menjawab (antaranews.com).

Angka-angka tersebut jelas memiliki pesan tersirat yang mau menunjukkan kepada kita bahwa wibawa hukum kita sudah sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Alasan menurunnya wibawah politik ini menurut LSI, ada empat faktor yang menyebabkan publik ingin main hakim sendiri yaitu rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat hukum akan bertindak adil, proses hukum mudah diintervensi, banyak politisi yang terjerat kasus korupsi dan pembiaran penegakan hukum.

Menelisik Fenomena Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)
Eigenrichting adalah sebuah fenomena sosial. Main hakim sendiri ada korelasi dengan tingkat kebahagiaan dan kepuasan masyarakat. Pada masayarakat yang bahagia jarang sekali ditemui tindakan main hakim sendiri. Masyarakat akan mempercayakan kepada sistem yang ada untuk memperbaiki keadaan. Begitu pula masyarakat yang merasa puas dengan kinerja negara (pemerintah cq polisi) akan jarang ditemui tindakan main hakim sendiri.

Maraknya tindakan main hakim sendiri di negeri ini merupakan buah dari penegakan hukum yang tajam ke bawah namun tumpul atau bahkan lembut ke atas. Kita dapat mengakses banyak berita dan liputan mengenai buruknya penegakan hukum di negeri ini. Mulai dari hakim yang disuap, jaksa nakal, pengacara kotor, dan sampai ke polisi gendut korup. Semuanya menghadirkan distrust kepada otoritas penegak hukum.

Masyarakat kerap disajikan berita bebasnya para koruptor dari jerat hukum. Hal ini berbanding terbalik ketika sang terdakwa hanyalah rakyat kecil yang melakukan pidana biasa seperti penipuan atau pencurian ayam. Berita seperti ini selalu terulang dan membentuk sebuah memori yang kuat bahwa negara ini tidak adil.

Keadilan adalah sebuah perasaan yang terdalam. Semua manusia merasa bahwa keadilan harus terekspresikan dalam kehidupan. Semua orang ingin diperlakukan adil (equal and fair). Maka ketika muncul ketidakadilan maka jiwa manusia akan berteriak memberontak. Tentunya kita semua menginginkan adanya sistim penegakan hukum yang adil bukan? Ketika perasaan tidak adil itu muncul maka ada keinginan untuk melihat semuanya kembali normal.

Ketidakadilan merupakan sebuah gangguan terhadap keseimbangan. Ketidakadilan merusak tatanan moral dan perasaan masyarakat. Ketidakadilan melahirkan sikap pemberontakan. Ketidakadilan melahirkan masyarakat sakit jiwa. Ya kesadaran dalam jiwa masyarakat terusik.

Jangan menyapu dengan sapu yang berlumuran lumpur. Adagium yang berlaku bahwa untuk menegakkan hukum haruslah dengan perangkat penegak hukum yang bersih. Nah yang menjadi masalah ketika masyarakat merasakan tidak adil mereka justru melihat ketidakadilan itu muncul karena ulah penegak hukum. Bukan satu atau dua institusi atau golongan, melainkan semua penegak hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, dan pengacara.

Ketika ketidakpercayaan muncul maka masyarakat akan berfikir keras bagaimana caranya menegakkan keadilan menurut versinya sendiri. Ini yang bahaya dan mesti dihindarkan. Apalagi jika masayarakat meyakini konsep ‘mata dibayar dengan mata’. Artinya setiap pembunuhan harus diganti dengan nyawa si pembunuh. Main hakim sendiri akan menimbulkan kepuasan dalam batin karena merasa sudah memperbaiki apa yang dirasa tidak sesuai tatanan. Namun sayang hal ini justru melahirkan dendam tak berujung dan sangat berbahaya. Masayarakat bisa bertindak sesuka hati jika ini dibiarkan.

Maraknya tindakan eigenrichting pertanda bahwa masyarakat mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa muncul dalam beberapa bentuk berupa kecemasan, stress, ketakutan, depresi, marah, sakit hati, trauma, kecemasan, kesedihan atau masalah emosi lainnya.

Semoga arwah saudara kita MN mendapat sisi yang layak disisi kanan Allah di Surga. Mbak Zubaidah dan keluarga yang ditinggalkan pun harus kuat dan merelakan kepergian beliau dengan lapang dada. Salam..

Oleh: Andi Andur