PMKRI Denpasar: 72 Tahun Merdeka, Indonesia Harus Bersih Dari Korupsi
Cari Berita

PMKRI Denpasar: 72 Tahun Merdeka, Indonesia Harus Bersih Dari Korupsi

16 August 2017

Korupsi merupakan suatu tindakan persekusi terhadap kesejahteraan yang merupakan harapan dari seluruh elemen masyarakat. Korupsi membuat politik kelihatan berlumpur, karena politik sejatinya diselenggarakan hanya untuk menempuh keadilan. PMKRI Cab. Denpasar tengah melakukan aksi bisu, Rabu (16/8) di Denpasar Bali
Denpasar, marjinnews.com-Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cab. Denpasar Sanctus Paulus, hari ini 16 Agustus 2017 menggelar Aksi Bisu dalam rangka menyikapi persoalan korupsi yang semakin membudaya, khususnya kasus e-KTP, yang dilaksanakan di Bajhra Sandhi, Renon-Denpasar.

Mulut Puluhan mahasiswa tersebut diplester, sebagai simbolik bahwa rakyat sudah malas berbicaralah kepada pemerintah. 

"Rakyat sudah malas bicara, tinggal membutuhkan kepekaan dari pemimpin - pemimpin kita untuk sungguh-sungguh bertindak demi kepentingan rakyat." Tegas Presedium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cab. Denpasar, Aristo Mulyadi Waku.

Lebih lanjut, di dalam spanduk yang dibawa tertulis pula 'Bongkar mafia e-KTP', menurut mereka e-KTP merupakan kasus besar yang merugikan negara sekitar 6 triliunan. Yang lebih mengenaskan lagi adalah kasus ini melibatkan elit politik, seperti anggota DPR, Pengusaha, dll. DPR yang seharusnya bertindak untuk kepentingan masyarakat justru malah memerasnya.

Persoalan korupsi tumbuh subur di tanah air tidak hanya di Era Reformasi ini, terapi pada zaman kolonial sampai Orde Baru juga menjadi perbincangan utama. 

"Korupsi merupakan suatu tindakan persekusi terhadap kesejahteraan yang merupakan harapan dari seluruh elemen masyarakat. Korupsi membuat politik kelihatan berlumpur, karena politik sejatinya diselenggarakan hanya untuk menempuh keadilan." Kata Efraim Mbomba Reda, Ketua Presidium PMKRI Cab. Denpasar Santus Paulus.

Menurut survei Anti Korupsi tahun 2017, ICW bersama poling center merilis bahwa terdapat peningkatan kepercayaan terhadap pemberantasan korupsi. Survei Kepercayaan Publik, KPK (86%), Presiden (86%), Polisi (57%), DPR (51%) dan Partai Politik (35%). 

"Saya yakin jika KPK berhasil membongkar kasus korupsi e-KTP, persentase kepercayaan masyarakat akan meningkat. Dan KPK akan menjadi lembaga yang dicintai masayarakat." Ungkap Ketua PMKRI Cab. Denpasar.

"Terkait persoalan e-KTP, kasus ini harus menjadi fokus KPK. Ini bukan kasus biasa, ini sebuah korporasi. Pengiriman Novel Baswedan, meninggalnya sanksi kunci, jelas sebuah tragedi."
Sambung Efraim Mbomba Reda, Ketua Presidium PMKRI Cab. Denpasar itu.

"Merdeka tak cukup hanya secara politik, secara subtansi Indonesia juga harus merdeka. Dan di hari kemerdekaan Indonesia ke-72 tahun ini, sebagai rakyat kita harus pastikan agar Indonesia bersih dari korupsi." Tutur Aristo Mulyadi Waku. (ER/MN)