Peran Partai Politik dan Paradigma Masyarakat dalam Gejolak Politik Modern
Cari Berita

Peran Partai Politik dan Paradigma Masyarakat dalam Gejolak Politik Modern

22 August 2017

Namun bila kepentingan-kepentingan cendrung bersifat divergen dan kesadaran politik serta toleransi politik belum cukup memadai, maka banyaknya partai politik bisa menimbulkan keadaan makin meruncingnya perbedaan  dan memperparah keruwetan yang berimplikasi pada manajemen politik untuk memelihara konflik pada tingkatan yang optimal (Foto: Dok.Pribadi)
Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mudah dipahami, karena partai politik merupakan gambaran peran rakyat dalam percaturan politik nasional; atau dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat. Berawal dari keinginan untuk merdeka dan mempertahankan kemerdekaan serta mengisi pembangunan. 

Partai politik lahir sebagai aspirasi rakyat yang berkeinginan untuk bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Romantika kehidupan partai politik sejak kemerdekaan ditandai dengan munculnya banyak partai (multi partai). Secara teoritikal, makin banyak partai politik yang memberikan kemungkinan yang luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya; serta menyumbangkannya sebagai warga negara. 

Banyaknya alternatif pilihan dan luasnya ruang gerak partisipasi rakyat yang memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin diwujudkan. Sebagaimana diketahui bahwa konflik memang sangat diperlukan untuk menumbuhkan kompetisi antar kontestan, sekaligus menarik motivasi masing-masing untuk melakukan koreksi, berbenah diri, dan mengejar ketertinggalan dalam rangka memenangkan persaingan merebut hati rakyat. Yang pada gilirannya akan terjadi proses belajar dan pertumbuhan secara terus menerus ke arah lebih maju, lebih baik, lebih mensejahterkan rakyat. 

Namun bila kepentingan-kepentingan cendrung bersifat divergen dan kesadaran politik serta toleransi politik belum cukup memadai, maka banyaknya partai politik bisa menimbulkan keadaan makin meruncingnya perbedaan  dan memperparah keruwetan yang berimplikasi pada manajemen politik untuk memelihara konflik pada tingkatan yang optimal. Dengan premis seperti itulah, maka pemerintah orde baru perlu untuk meng-engineer partai politik agar menjurus ke dalam bentuknya yang lebih sederhana. 

Menurut jalan pemikirannya, tujuan yang ingin dicapai adalah kondisi yang kondusif bagi berperannya partai politik di satu segi dan semakin mudahnya pengendalian dikala mencapai tingkatan yang dianggap membahayakan persatuan dan mengganggu jalannya pembangunan pada segi lain. 

Dan oleh karena itulah, maka kemudian berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1975, partai politik yang semula jumlahnya cukup banyak direduksi menjadi tiga kekuatan politik saja; yaitu dua partai politik dan satu golongan karya (Golkar). Bahwa rupanya upaya penyerdehanaan partai politik lebih berat perkembangannya pada pengendalian terhadap konflik yang makin lama makin ketat dan melampui batas toleransi yang sewajarnya bagi perkembangan politik itu sendiri.

Pemerintah, terutama eksekutif makin kuat secara berlebihan dan partai politik makin lemah kekuasaannya sampai pada posisi yang tidak berdaya. Dalam kondisi seperti ini, jangankan dapat memainkan perannya untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat, untuk bertahan hidup saja mungkin dengan bantuan pihak lain yang lebih memiliki kekuasaan. 

Implikasi selanjutnya adalah mudah diterka bahwa; masyarakat dan rakyat tidak berdaya di satu sisi. Lantas korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela tanpa hambatan dan makin lama makin tak terkendali. Menyadari keadaan yang sangat distruktif bagi perkembangan bangsa dan negara, maka lahirlah gerakan reformasi yang tujuannya tidak lain adalah menghambat dan menghentikan proses serta praktik-praktik yang distruktif juga menggantikannya dengan tatanan, proses, dan praktik-praktik konstruktif bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya gerakan reformasi berubah bentuknya secara sistematik menjadi agenda nasional. 

Sejalan dengan reformasi yang merupakan agenda nasional yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.3 Tahun 1999, kehidupan kepartaian berubah kembali dengan kehidupan multi partai dan telah melahirkan 147 partai politik. 

Dengan mencermati uraian tersebut di atas, sangat mudah dimengerti bahwa sepak terjang partai politik sejak kemerdekaan hingga saat ini mengalami pasang dan surut dalam pembangunan bangsa; khususnya peningkatan partisipasi politik masyarakat di dalam segenap aspek kehidupan pembangunan nasional. 

Peran partai politik yang bersifat pasang surut tersebut terutama dalam peningkatan partai politik masyarakat terlihat dalam pasang surutnya peran sebagai wadah penyalur aspirasi politik, sarana sosialisi politik, sarana rekrutmen politik dan sarana pengaturan konflik; karena keempat peran itu diambil alih oleh pemerintah khususnya eksekutif yang didukung oleh legislatif dan yudikatif. Di sini boleh dikatakan bahwa rendahnya kapasitas sistem politik lebih disebabkan oleh sistem politik masih berada pada tahap awal perkembangannya. 

Namun sebagaimana diketahui bahwa masih banyak permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut dan perlu dikristalisasikan secara lebih utuh agar dapat menjawab permasalahan yang dihadapi, yaitu; "daya masyarakat" dalam percaturan politik yang berarti pula dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kendati pun demikian, masih tersisa rasa optimistik yang setidaknya telah teridentifikasi beberapa hal yang dapat diangkat sebagai kesimpulan dan menjadi rekomendasi. 

Proses perkembangan peran partai politik dalam peningkatan dalam partisipasi politik masyarakat sangat tergantung pada kondisi politik secara makro dan tingkat kedewasaan elit politik dalam memainkan perannya sebagai penggerak dan pengorganisasi komponen-komponen politik dalam kemasyarakatan. 

Tingkat kesadaran politik masyarakat sudah cukup tinggi yang terrefleksi dari keberhasilan pelaksanaan Pemilu secara jurdil, luber dan aman; tidak boleh diposisikan pada situasi yang justru mengakibatkan berbaliknya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Sebab hal itu akan sangat menyulitkan dalam upaya peningkatan peran partai politik terhadap paradigama masyarakat. 

Sejauh mana Politik/Parpol mewadahi perannya di masyarakat, terutama akar rumput. Jangan sampai peran politik dikonotasikan sebagai proyek krusial dengan "orientasi profit semata" (political of interest). Karena sudah saatnya frame politik menjadi kekuatan sosial yang mewadahi kepentingan bersama, demi tujuan bersama.

Oleh: Aryes W. Naga