$type=grid$count=4$tbg=rainbow$meta=0$snip=0$rm=0

MERDEKA DARI PEMISKINAN

Kemiskinan maupun pemiskinan merupakan dua hal yang berbeda. Kemiskinan berbicara tentang keadaan dan pemiskinan ialah proses. Kemiskinan adalah keadaan dimana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan pemiskinan adalah proses dimana orang menjadi miskin (Foto: Dok. Pribadi)
Memproklamasikan negara adalah gampang, tetapi menyusun negara, mempertahankan negara, memiliki negara buat selama-lamanya adalah sukar!” (Soekarno, Proklamator)

Mengutip kalimat Proklamator kemerdekaan bangsa, menyentuh hati kecil kita sebagai anak bangsa, dengan berbagai macam pertanyaan kecil, salah satunya “Apakah aku sudah memiliki negara ini untuk selama-lamanya?”. Ya kita sudah merdeka, tapi benarkah telah memilikinya?. Begitu banyak masalah yang terjadi bagi bangsa ini dan menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh warga negara, terutama bagi para aparatur sipil negara yang wajib mengabdi, tunduk, dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku maupun norma masyarakat yang telah disepakati. Benarkah kita semua juga sudah merdeka?

Di tahun 2017 ini, Indonesia sudah 72 tahun merdeka dari segala belenggu penjajahan kuno. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang sebagai negara penjajah sudah tidak punya kewenangan absolut bagi Pemerintah Indonesia, mereka sudah tidak ada lagi. Itulah era yang disebut penjajahan kuno, kini dihadapan kita sekarang terdapat berbagai macam penjajahan modern dan yang mau diangkat dalam tulisan ini “Merdeka dari Pemiskinan” adalah buah dari penjajahan modern yang telah dan masih terjadi.

Kemiskinan maupun pemiskinan merupakan dua hal yang berbeda. Kemiskinan berbicara tentang keadaan dan pemiskinan ialah proses. Kemiskinan adalah keadaan dimana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan pemiskinan adalah proses dimana orang menjadi miskin. Banyak hal yang menyebabkan miskin, antara lain korupsi, tingkat pendidikan, pengangguran, perang, bencana alam dll. Jika pemiskinan merupakan persoalan sosial ekonomi, maka pemiskinan lebih disebabkan karena struktur kekuasaan yang tidak memihak kepada orang-orang yang secara sosial-ekonomi lemah. 

Karena itu setiap orang di negeri ini berhak untuk merdeka dari pemiskinan. Memperlakukan orang kaya dan orang miskin secara sama adalah tidak adil, karena orang miskin dan orang kaya adalah berbeda dan mesti diperlakukan secara berbeda. Apabila pemerintah memperlakukan orang miskin sama dengan orang kaya, hal itu akan membuat orang miskin terus menerus menjadi korban, karena pada dasarnya orang miskin tidak mungkin mampu berkompetisi dengan mereka yang kaya. Tindakan memperlakukan orang miskin berbeda dengan orang kaya sesungguhnya bukanlah tidak adil, karena keadilan berarti memperlakukan yang berbeda secara berbeda, dan memperlakukan yang sama secara sama.

Berdasarkan rilis BPS, sampai dengan bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, kopi bubuk dan kopi instan (sachet), dan bawang merah. 

Sementara itu, untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, angkutan, kesehatan, dan perlengkapan mandi. Bisa kita bayangkan bukan, jika seharusnya komoditi makanan tersebut menjadi hak asasi mutlak yang harus dimiliki warga negara. Kini bagi mereka yang termasuk miskin dalam data BPS tersebut, belum tentu pemenuhan kebutuhannya mereka bisa memilikinya. 

Oleh karena itu, pemiskinan merupakan narasi besar tentang martabat manusia yang hakiki dimana karena miskin, orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan hal ini merupakan teror kemanusiaan yang sangat mengerikan dibanding kekuatan bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya di kota Hiroshima dan Nagasaki di awal Agustus 1945, dimana sampai saat ini Jepang sebagai korban bom atom tersebut malah menjadi kekuatan ekonomi yang sangat diperhitungkan di dunia.

Faktor pemiskinan yang disebabkan oleh struktur kekuasaan yang dibahas dalam tulisan ini ialah KORUPSI. Skor Corruption Perception Indeks (CPI) Indonesia yang dirilis oleh Transparency International pada Januari 2017 indeks untuk Indonesia pada tahun 2016 meningkatkan tipis sebesar 37. Skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih. 

Skor Indonesia naik satu poin dari tahun sebelumnya dengan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur dan belum mampu mengungguli Malaysia (49), Brunei (58), dan Singapura (85). Strategi pemberantasan korupsi nasional masih belum memberikan porsi besar terhadap korupsi politik, korupsi hukum, dan korupsi bisnis. Walaupun reformasi birokrasi yang digadang-gadang memang berkontribusi terhadap perbaikan integritas layanan publik dan menyumbang kenaikan  skor CPI rata-rata 1 poin setiap tahun (Dadang Trisasongko).

Selain berbagai macam proyek infrastruktur dalam bentuk fisik yang ditargetkan dalam Pemerintahan Jokowi saat ini, perlu didorong proyek bangsa ini ke depan untuk melakukan transformasi pembangunan moral masyarakat dari masyarakat koruptif ke masyarakat anti koruptif sebagai realitas sosial untuk masa depan. Bagaimana tidak era sebelum Indonesia merdeka diwarnai oleh “budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. 

Motif-motif tersebut ditangkap oleh penjajah Belanda saat itu yang tumbuh subur dan melalui politik “Devide et Impera”. Belanda satu per satu mengadu domba dan dengan mudahnya menaklukkan nusantara. Bahkan di masa penjajahan Inggris dalam buku History of Java karya Thomas Stanford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah tahun 1811-1816) masyarakat saat itu digambarkan sangat “nrimo” atau pasrah terhadap keadaan. 

Namun, di pihak lain, mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala orang lain tidak mengetahui. Hal yang sangat menarik dalam buku tersebut dibahas para bangsawan di kerajaan gemar memupuk harta, memelihara sanak saudara dalam unsur pejabat (birokrasi kerajaan), upeti-upeti sebagai bentuk wujud syukur masyarakat dikorup, elit kerajaan menyukai sanjungan, rasa hormat, tidak suka menerima kritik maupun saran. Sehingga yang terjadi kritik maupun saran yang disampaikan dipandang sebagai pemberontak dan perlawanan terhadap kekuasaan yang sedang berlangsung.

Lalu bagaimana kondisi era sekarang? Umumnya kita tahu ! Dengan melihat berita melalui media elektronik, cetak, maupun media sosial. Dalam sehari saja berita tentang pengungkapan kasus korupsi, moral aparatur yang korup (melalui praktek pungutan liar), berita tentang penegakkan hukum terhadap para perampok itu menghiasi mata kita yang sudah lelah dari kapan selesainya persoalan ini (korupsi)? Pada semester ini saja Direktorat Tindak Pidana Korupsi dari struktur Polres yang ada di Kabupaten/Kota maupun setingkat Polda yang ada di Provinsi sudah menangani 1.190 kasus korupsi (Berita Satu, 27/7/2017), Mahkamah Agung juga memaparkan jumlah perkara korupsi di lembaga peradilan sepanjang tahun 2016 mencapai 453 perkara, menempati urutan kedua dari kasus narkoba (CNN Indonesia, 29/12/2016). 

Para pelaku korupsi tersebut ada di berbagai kalangan dari para penjaga pilar demokrasi, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dari profesi lain pun tak luput bebas dari korupsi, ada pengacara, aparat keamanan sampai kalangan swasta. 

Keterkaitan para pelaku korupsi sangat beragam modelnya. Yang jamak terjadi adalah berjamaah antara eksekutif, legislatif dan swasta. Modus korupsipun beragam, dari markup anggaran, markdown pemasukan ataupun pendapatan, suap, pungutan liar, pemberian hadiah, pemotongan bantuan, kegiatan fiktif dan lain sebagainya. 

Korupsi, juga sudah tidak mengenal nilai sosial, nilai dalam keluarga pun dilunturkan oleh korupsi. Pelaku korupsi dilakukan oleh anggota keluarga, yaitu suami bersama istri, bahkan juga melibatkan anak, keponakan maupun hubungan kekerabatan lainnya. Apa boleh buat praktik korupsi saat ini tidak sekadar ancaman bagi kehidupan demokrasi, tapi juga ancaman bagi nilai sosial dan keluarga. 

Tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak dihinggapi praktik korupsi. Hal ini tentunya seiring dengan sifat materialisme, hedonisme, konsumerisme, dan perilaku serakah yang berkembang di masyarakat dan sebenarnya juga melanda dunia. Tokoh perjuangan kemerdekaan India, Mahatma Gandhi mengatakan, “Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tapi tak akan pernah cukup untuk satu orang yang serakah.”

Nasionalisme saat ini tidak lagi melawan penjajahan atau kolonialisme, namun melawan penjajahan bangsa sendiri yakni praktik kolusi, korupsi maupun nepotisme. Seharusnya dana yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di negara ini karena praktik yang tidak benar tersebut malah menjadi warga negara yang kaya semakin kaya dan yang miskin justru menjadi miskin, dan itu disebut sebagai kesenjangan ekonomi atau ketimpangan (gini ratio). 

Penegakan hukum seharusnya berujung kepada pencapaian negara yang sejahtera (welfare state), justru dirusak oleh para oknum, integritas ini yang selalu menjadi pertanyaan bagi para awam, apakah mereka (penegak hukum) mampu menegakkan hukum secara adil yang dimulai dari pikiran. Atau  malah ketidakadilan itu sudah dimulai dari pikiran dan berperilaku koruptif? 

Jan Hoesada dalam tulisannya tentang Combined Assurance mengatakan terdapat tiga hal pemicu krisis (karena korupsi):

1. Good Governance buruk dan lembaga pengawas eksekutif buruk.
Pada pemerintahan, eksekutif adalah presiden dan kabinetnya, Kepala Pemda, dan DPR/DPRD adalah lembaga pengawas. Good Governance tanpa  adalah mustahil. Kesalahan Strategic Risk Management adalah fatal, kegagalan menentukan batas toleransi risiko, kegagalan meng-identifikasi eksistensi risiko karena ketidakmampuan profesional & pengabaian (ketidakpedulian) menyebabkan resiko tinggi terhadap praktik kotor terjadi dan selalu terjadi.

2. Manajemen resiko tidak memadai
Perubahan lingkungan eksternal, kompleksitas lingkungan meningkat, perubahan teknologi informasi, dan peraturan yang baru juga memiliki potensi resiko tinggi terhadap korupsi dengan berbagai macam modus operandi yang berbeda, oleh karena itu manajemen terhadap resiko harus perlu berubah melihat kondisi yang ada.

3. Pengawasan dan Pemantauan yang buruk
Misi,Visi, Sasaran jangka panjang merupakan basis-penentuan-risiko misi, visi dan sasaran tidak tercapai, manajemen risiko mengelola risiko dan mitigasi risiko.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir mengatakan korupsi terjadi bukan disebabkan oleh keadaan miskin, tapi oleh sebab-sebab lain yang jauh lebih dahsyat pengaruhnya, yakni kekuasaan dan keserakahan sehingga berperilaku koruptif.

Melihat kondisi seperti itu, maka pencegahan perlu didudukkan sebagai strategi perdananya. Melalui strategi pencegahan diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan. Strategi ini merupakan jawaban atas pendekatan yang lebih terfokus pada pendekatan represif. Paradigma yang terbangun, diyakini masyarakat bahwa pendekatan represif memberikan efek jera bagi para pelaku. Faktanya, pendekatan represif belum mampu mengurangi perilaku dan praktik koruptif secara sistematis-massif.

Oleh karena itu partisipasi adalah kunci dalam memerangi pemiskinan karena korupsi, peran serta kita masyarakat terutama aparatur negara sangatlah penting. Pimpinan dari setiap instansi aparatur negara perlu ditunjukkan dalam setiap proses pencegahan demi memberantas korupsi. Alat-alat yang digunakan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah sangat beragam. Diantaranya BPKP selaku instansi pengawasan dibawah Presiden, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Dalam aturan tersebut memberikan makna baru bagi tugas BPKP yakni mengawasi, mengendalikan keuangan negara, dan memberikan rekomendasi kepada Presiden. 

Sesuai dengan PP 60 tahun 2008 BPKP ditetapkan sebagai pembina SPIP dan Kapabilitas APIP, dalam RPJMN tahun 2015-2019, maturitas SPIP dan level Kapabilitas APIP telah ditetapkan sebagai target nasional untuk mencapai level 3, dimana BPKP menjadi lembaga yang sangat terkait dengan kedua target tersebut. 

Target maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP sampai dengan level 3, hendaknya jangan dianggap sebagai dokumen ataupun infrastruktur formal saja tanpa ada implementasinya. Kedua hal tersebut merupakan alat pengendalian internal dalam tataran good governance dan manajemen resiko. Ujungnya adalah mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi serta nantinya kedepan pemiskinan karena praktik kotor tersebut akan hilang, karena upaya membangun moral hazard dari aparatur sipil negara terbentuk memalui kebiasaan dan budaya yang telah terbangun dalam sistem yang rapi serta secara terus menerus dan berkelanjutan.

Dan untuk kondisi saat ini kedua target tersebut perlahan-lahan akan terpenuhi target asalkan Pimpinan Kementerian/Lembaga maupun Kepala Daerah menunjukkan komitmen dengan melibatkan jajarannya untuk terlibat aktif bersama BPKP baik di Pusat maupun kantor perwakilan yang tersebar dalam setiap provinsi. Membangun berbagai macam jenis alat kendali yang ada didalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyusun berbagai macam infrastruktur dalam meningkatkan kapabilitas APIP, menguatkan kompetensi APIP sebagai lembaga pengawas intern, dan yang paling penting ketika semuanya sudah memadai (tersusun) adalah memantau pelaksanaan dan implementasinya secara berkelanjutan. 

Saat semuanya telah tersusun dan proses implementasinya berkesinambungan, niscaya Pimpinan Kementerian/Lembaga maupun Kepala Daerah terhidar conflict of interest terutama dari tim sukses (pendukung kampanye) yang saat ini trennya disebut relawan pendukung. Kemampuan pemimpin untuk menempatkan tim sukses tersebut di berbagai posisi yang strategis nantinya akan terkendali melalui sistem yang telah tersusun melalui penempatan the right man in the right place. 

Dan jikapun ada kegiatan lelang yang berupa pengadaan barang, jasa konstruksi, konsultasi, maupun yang lainnya akan terlihat transparan dan mengikuti mekanisme pengadaan yang terukur dari perencanaan hingga apa yang didapat dari masyarakat (outcome). Dan masyarakat menikmati pembangunan yang sebesar-besarnya tanpa ada praktik kecurangan (fraud) sehingga pemiskinan secara terstruktur yang mengakibatkan miskin tersebut dapat diminimalisir resikonya seperti terlihat tren positif setiap tahunnya dalam Skor Corruption Perception Indeks (CPI) Indonesia yang naik satu poin setiap tahunnya.

Semoga kita berpikir tentang kebebasan, bukan sebagai hak untuk melakukan seperti apa yang dapat kita lakukan, tetapi sebagai kesempatan untuk melakukan apa yang benar. (Peter Marshall)

Oleh: Agustina Magdalena Nainggolan S.H,M.H (Praktisi Hukum/Advokat) dan Alexander Philiph, S.E (Auditor BPKP)
 

Diskusi Bupati Manggarai Barat Mencari Pemimpin

Name

anak muda,2,Badung,1,Bali,135,Ben Senang Galus,2,Bencana Alam,2,Berita,186,Bhineka,2,Birokrasi,2,BNI,1,Bola,3,bom,1,Bom Bunuh Diri,3,Borong,4,BPJS,1,Budaya,34,Bung Karno,1,Bunuh Diri,4,Bupati Mabar,2,Camilian,1,Celoteh,3,Cerpen,202,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,646,Dana Desa,1,Dari Kami,3,Demokrasi,22,Denpasar,19,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,3,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,5,Editorial,51,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,35,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,10,Focus Discussion,1,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,8,Gedged,1,Gempa,7,Gereja,3,Gereja Katolik,3,Gerindra,1,GMNI,4,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,2,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,27,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,68,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,17,Internasional,17,Internet,2,Investasi,1,IPD,3,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,4,JK,1,Jogja,2,Jogyakarta,3,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,308,Kata Mereka,2,KDRT,1,Keagamaan,6,kebakaran,4,kebudayaan,3,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,6,Kemanusiaan,55,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,155,kepemudan,7,kerohanian,2,Kesehatan,5,Ketahanan Nasional,1,Keuangan,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,55,KPK,11,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,52,Kritik Sastra,3,Kupang,25,Labuan Bajo,51,Lakalantas,11,Larantuka,1,Legenda,1,Lembata,2,Lifestyle,3,Lingkungan Hidup,13,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,15,Mahasiswa,47,Makasar,6,Makassar,4,Malang,4,Manggarai,121,Manggarai Barat,21,Manggarai Timur,27,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,1,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,102,MMC,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,350,Natal,18,Ngada,8,Novanto,2,Novel,16,NTT,345,Nyepi,2,Olahraga,13,Opini,560,Orang Muda,7,Otomotif,1,OTT,2,Padang,1,Papua,16,Pariwisata,26,Partai Politik,25,Pasangan,25,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,19,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,19,Perindo,1,Peristiwa,1365,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Petrus Selestinus,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,40,Pilkada,98,Pilpres 2019,25,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,23,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,50,Polisi,24,politik,89,Politikus,6,POLRI,8,PP PMKRI,1,Pristiwa,39,Prosa,1,PSK,1,Puisi,100,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,9,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,2,Ruteng,30,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,14,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,1,Sekilas Info,42,Sekolah,2,seleb,1,Selebritas,28,selingkuh,1,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,31,Sospol,35,Spesial Valentine,1,Start Up,1,Suara Muda,235,Sumba,8,Surabaya,36,Tahun Baru,10,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,9,Tentang Mereka,68,Tenun Manggarai,1,Terorisme,14,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,11,Tokoh,16,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,Ujian Nasional,1,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,21,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
MARJINNEWS.COM: MERDEKA DARI PEMISKINAN
MERDEKA DARI PEMISKINAN
https://4.bp.blogspot.com/-UrEfcNF2uQ8/WZXNv7h3VQI/AAAAAAAABNA/3HtmILKDSNgOFHXH366KDKa3QXsU7cEDgCLcBGAs/s320/Opini_MarjinNews.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-UrEfcNF2uQ8/WZXNv7h3VQI/AAAAAAAABNA/3HtmILKDSNgOFHXH366KDKa3QXsU7cEDgCLcBGAs/s72-c/Opini_MarjinNews.jpg
MARJINNEWS.COM
http://www.marjinnews.com/2017/08/merdeka-dari-pemiskinan.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2017/08/merdeka-dari-pemiskinan.html
true
971126874416220402
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy